Warga Way Kanan Laporkan Oknum Kades Waylimau ke Polda Lampung Terkait Pungli Prona – Sinarlampung.com

Warga Way Kanan Laporkan Oknum Kades Waylimau ke Polda Lampung Terkait Pungli Prona

Spread the love

Way Kanan (SL)-Warga Desa Way Limau, Kecamatan Negeri Abung, Kabupaten Way Kanan Lampung mengeluhkan aksi dugaan pungutan liar (pungli) dalam pembuatan sertifikat gratis atau program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) yang dikenal Prona.

Bukti laporan

Diduga, besaran pungli oleh oknum Kepala Desa sebesar Rp.750 ribu per sertifikat. Menurut informasi, salah satu warga Eko Prasta Wijaya, telah melaporkaan hal ini ke Kepolisian Daerah Polda Lampung dengan nomor STPL / 38 / VIII / 2019 / DUMAS TGL 21 Agustus 2019.

“Hari ini saya mewakili beberapa masyarakat yang merasa keberatan atas permintaan sejumlah uang yang dilakukan oleh oknum kades kami di desa Way Limau, bahkan pada tanggal 23 april 2019 oknum kades ini meminta tambahan uang Rp.50 ribu kepada saya. Saya keberatan, dan tidak mau memberikan uang tersebut,” jelas Eko.

Kemudian  tengah malam, lanjutnya,  dia (oknum kades-red) datang ke rumah saya bersama beberapa temannya dan menggedor pintu rumah seraya mengancam bahwa rumah dan kebun kami akan dibakarnya. “Karena kejadian tersebut, saya sudah mencoba melaporkannya ke Polres Waykanan. Namun hingga hari ini belum ada tindak lanjut, makanya saya laporkan hal ini langsung ke Polda,”  ujar Eko.

Dijelaskan Eko, bahwa dugaan pungli tersebut sudah berjalan sejak tahun 2019. Samapi dengan   sekarang, diperkirakan sudah ada ratusan warga yang terkena dugaan pungli untuk menebus sertifikat prona dengan besaran  Rp.750 ribu per sertifikat.

“Mulanya warga tidak mengetahui bahwa program prona itu gratis. Kami baru tahu bahwa prona gratis saat  Presiden Jokowi kunjungan kerja ke sejumlah tempat dan berita di televisi.  Waktu itu, Jokowi secara simbolis membagikan sertifikat tanah gratis kepada ribuan warga. Dari situlah, akhirnya warga  mengetahui bahwa pembuatan prona tersebut gratis. Barulah kami tahu bahwa oknum kades sudah melakukan pungli pada masyarakat terkait pembuatan sertifikat,” ujar Eko.

Warga yang  sudah telanjur menyetorkan sejumlah uang ke oknum kades, sampai saat ini belum menerima sertifikat prona seperti yang dijanjikan. Warga juga sudah  pernah menanyakannya kepada kades, tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban pasti. “Warga sudah menyampaikan ke BPN, namun BPN pun tidak memberikkan jawaban yang pasti kapan sertifikat tersebut selesai,” jelasnya.

Akibatnya, warga merasa dirugikan.  Oleh karena itu, warga telah  melaporkan kasus tersebut ke Polda Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung terkait dana BLM PUAP 2009 -2019, juga adanya pungli pada pembuatan Prona serta tindakan pengancaman yang dilakukan oknum kades, dengan harapan bisa diusut tuntas secara hukum.

“Kami merasa ditipu, jelas sekali ini merugikan kami. Untuk itu, kami akan membawa kasus ini ke jalur hukum agar kasusnya diusut sampai tuntas. Kami juga sudah memberikan kuasa kepada DPD Gerakan Pembangunan Anti Korupsi (GEPAK) Provinsi Lampung,” ujar Eko.

Hal tersebut dibenarkan oleh koordinator DPD Gepak Lampung, Icha Novita. Ica menjelaskan, bahwa sebagai lembaga yang diberi kuasa oleh masyarakat untuk mengawal kasus ini,  akan berupaya untuk bisa mengawal proses laporan dugaan pungli prona dan BLM PUAP sampai tuntas.

“Kami berharap pihak berwajib bisa benar-benar bekerja demi tegaknya supremasi hukum. Kami juga berharap kasus ini diusut sampai tuntas, hingga jangan ada  ada oknum  yang merasa kebal hukum karena kasusnya tidak ditangani dengan sebagaimana mestinya. Hingga oknum tersebut tidak merasa telah merugikan masyarakat banyak,” jelas Icha, Senin (02/09/2019).

Selain itu, kasus dugaan dana BLM PUAP pada tahun 2009 sebesar Rp.100 juta juga sudah dilaporkan ke Kejati Lampung dengan nomor : SE-006/J.A/05/2019 tanggal 2 september 2019. “Kasus dugaan dana BLM PUAP yang tidak terealisasi, yang sejatinya dana itu diberikan untuk kelompok Gapoktan Way Limau dari tahun 2009-2019. Semua bukti kwitansi juga sudah kami serahkan sebagai bukti laporan awal kami di Kejati,” jelas Icha. (Red)

Tinggalkan Balasan