Warga Kagungan Rahayu Menggala Tuntut Ganti Rugi Lahan Jalan Tol Sumatera? - Sinarlampung.com

Warga Kagungan Rahayu Menggala Tuntut Ganti Rugi Lahan Jalan Tol Sumatera?

Spread the love

Tulang Bawang (SL)-Puluhan warga, Kagungan Rahayu, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang yang tergabung di Forum Warga Korban Jalan Tol, menggelar unjukrasa, di halaman Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pengadilan Negeri (PN) Menggala Kabupaten Tulangbawang, Senin (30/9/19). Mereka menuntut ganti rugi lahan terkena dampak Jalan Tol TRans Sumatera (JTTS) yang hingga saat ini belum di bayar

Kordinator unjukrasa mewakili masyarakat, Agustinus, meminta untuk pihak Pengadilan Negeri Menggala dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar turun masyarakat, untuk dapat melihat dan memastikan keabsahan lahan yang terkena dampak tol tersebut. Sebab, tanah masyarakat yang kena dampak lajur bebas hambatan itu, bukan tanah sengketa. “Tanah kami bukan sengketa, itu terbukti dari salah satu warga yang terkena dampak tol, bisa dibuatkan sertifikat oleh BPN Tulangbawang,” kata Agustinus.

Ia pun menjelaskan, keberadaan PT. CLP hingga saat ini, tidak lagi difungsikan, baik manfaatnya bagi masyarakat atau laporan ke pemerintah. Di pengadilan, sambungnya, pihaknya sudah satu tahun beracara, karena tanah masyarakat dikonsinyasikan oleh BPN Provinsi Lampung, namun, setiap dalam persidangan, BPN Provinsi tidak pernah hadir, dengan berdalih tidak memiliki anggaran untuk Dinas Luar (DL).

“Lalu untuk apa mereka konsinyasikan tanah kami, kalau setiap persidangan selalu dengan hakim, yang tidak pernah melihat bukti-bukti yang kami berikan, untuk itu kami putuskan untuk mencabut kembali berkas yang kami ajukan di pengadilan,” lanjutnya.

Agustinus, meminta kepada Pengadilan Negeri Menggala dan Badan Pertanahan Nasional BPN Tulangbawang, untuk meninjau langsung guna memastikan kebenaran bahwa lahan yang terkena dampak tol tersebut adalah tanah milik masyarakat.

“Tanah itu milik masyarakat, sesuai berdasarkan daftar normatif yang dikeluarkan oleh BPN Provinsi Lampung, tetapi kenapa, harus dikonsinyasikan dan disengketakan oleh BPN Lampung, semestinya tanah kami sudah dibayar, bukan dibuat sulit,” jelasnya.

Sementara, Imran, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tulangbawang, mengatakan bahwa yang bertanggung jawab terhadap warga yang belum mendapatkan ganti rugi pembangunan jalan tol yakni Kanwil Lampung, sebab, keputusan mengenai pembebasan lahan tol di Kabupaten Tulangbawang sepenuhnya wewenang Kanwil Lampung.

“Sedari awal, BPN Kanwil Lampung yang ditunjuk dari pusat, untuk menyelesaikan segala urusan agraria, jadi BPN Tulangbawang tidak ada kaitannya, untuk lebih jelasnya silahkan ke Kanwil,” pungkas Imran.

Ia pun menjelaskan, terkait desakan massa untuk meminta BPN Tulangbawang turun ke lokasi guna melihat tapal batas antara lahan milik warga dan lahan perkebunan sawit PT. CLP, pihaknya tidak akan mendahului BPN Lampung. “Kami tidak mungkin turun ke lokasi tanpa instruksi, sebab itu adalah pelanggaran, kami tidak punya wewenang untuk meninjau lokasi,” tutupnya. (Red)

Tinggalkan Balasan