Tikor Lampung Timur Sidak Penyaluran BPNT di Kecamatan Batanghari Nuban Yang Bermasalah - Sinarlampung.com

Tikor Lampung Timur Sidak Penyaluran BPNT di Kecamatan Batanghari Nuban Yang Bermasalah

Spread the love

Lampung Timur (SL)-Anggota Tim Koordinasi (Tikor) Kabupaten Lampung Timur meninjau lokasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), di wilayah Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, yang diduga Ilegal, Selasa (13/08/19).

Tim dipimpin Sekertaris Dinas Sosial Darmuji, meninjau lokasi di Batanghari Nuban untuk mengetahui bentuk penyaluran bantuan BPNT tahun 2019 yang diduga tidak berizin dan mekanisme menyalurkan bantuan tersebut salah karena tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan. “Nanti kita laporan kepada ketua tikor (red) untuk menjadi bahan laporan, nanti kita tembuskan kepada pihak provinsi Lampung,” kata Darmuji.

Selain, itu dari Dinas Sosial akan berkoordinasi dengan Tim satuan tugas (satgas) pangan di Polres Lampung Timur, untuk mengambil langkah tegas atas kejadian ini. “Setelah ini, kita akan rapatkan barisan untuk membahas lebih serius kepada bagian penindak pangan (red),” pungkasnya.

Sidak ini, di dampingi beberapa Kabid dan Kasi Pemberdayaan dan penanggulangan raskin dan dibantu anggota Polsek Batanghari Nuban. Rombongan Dinas langsung melihat Sempel beras, guna mengetahui layak atau tidaknya untuk di konsumsi, “Beras yang kita ambil belum tentu bagus khuwalitasnya, kami akan mengujinya melaui lab dan alat untuk mengetahui layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat,” katanya.

Edisi sebelumnya, Senin (12/08/19), penayangkan Penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), di wilayah Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, diduga Ilegal. Dari keterangan Sukino sebagai pemilik tempat penarikan (BRI Link,red) mengakui belum mengantongi izin dalam penarikan BPNT, akan tetapi hanya mengantongi izin penarikan di Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), itupun sudah mati.

Ketua Almacida menyayangkan dalam perealisasian BPNT, dari pihak pemerintah daerah yang lambat dan tidak ada kerja sama. ” Ini salah pemerintah daerah, terkait lambat informasi dan sosialisasi bagi penerima Keluarga Penerimaan Manfaat (KPM),”tegasnya.

Program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), di wilayah Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur, diduga bermasalah. Petugas Bank Link, Sukino, main mata dengan pihak Bank Mandiri, mencairkan bantuan sejak Juni-Agustus 2019. Sabtu (10/08/19).

Sukino membuka tempat BRI link atau untuk tempat pengambilan dana BPNT, bagi pemegang Kelurga Penerima Manfaat (KPM) dari 13 Desa, se Kecamatan Batanghari Nuban, dengan total mencapai Rp1,6 miliar, atau Rp110 perbulan perpenerima bantuan. Pencairan dilakukan tanpa sepengetahuan penerima.

Sedangkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan menjadi ujung tombak dalam penyaluran program batuan BPNT yang sudah mulai bergulir di tahun 2018. Namun dalam realisasinya Rustan Effendi selaku TKSK Batanghari Nuban tidak difungsikan, dalam pencairan tersebut. (Wahyudi)

Tinggalkan Balasan