Tangan Diborgol, Pake Rompi Orange Agung Ilmu Mangkunegara Jadi Tahanan KPK - Sinarlampung.com

Tangan Diborgol, Pake Rompi Orange Agung Ilmu Mangkunegara Jadi Tahanan KPK

Spread the love

Jakarta (SL)- Usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK,  Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara keluar ruangan dengan tangan di borgol,  dan mengenakan rompi orange khas tahanan KPK.  Agung dijebloskan ke Rumah Tahanan Negara Pomdam Jaya Guntur. Total barang bukti dalam OTT itu KPK menyita Rp728 juta.

Sementara orang kepercayaan Bupati, Raden Syahril ditahan di Polres Jakarta Pusat; kemudian Kepala Dinas Perdagangan Wan Hendri dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Syahbuddin ditahan di Polres Jaktim. Untuk dua orang pengusaha yakni Chandra Safari dan Reza Giovanna ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya.

Total KPK menetapkan 6 orang menjadi tersangka atas tiga proyek di Lampung Utara, antara lain proyek pembangunan pasar tradisional Desa Comook Sinar Jaya kecamatan Muara Sungkai, proyek pembangunan pasar tradisional Desa Karangsari Kecamatan Muara Sungkai, dan proyek konstruksi fisik pembangunan Pasar Rakyat Tata Karya (DAK). “Para tersangka ditahan 20 hari pertama,” kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah lewat keterangan tertulis pada Senin (8/10/2019) malam.

PUPR Wajib Setor Rp20-25 Persen Fee Proyek

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan membeberkan ada dua sumber suap untuk politikus Nasdem itu. Pertama terkait proyek di Dinas Perdagangan, Basaria menjelaskan awalnya pengusaha Hendra Wijaya Saleh menyerahkan Rp300 juta kepada Kepala Dinas Perdangangan Wan Hendri. Rp240 juta dari uang itu kemudian diserahkan ke Raden Syahril yang merupakan orang kepercayaan Bupati Agung Ilmu. “Sejumlah Rp60 juta masih berada di WHN [Wan Hendri],” kata Basaria.

Raden kemudian menyetor Rp200 juta kepada Agung Ilmu dan disimpan di kamar pribadinya. Namun sialnya transaksi itu ketahuan penyidik KPK dan uang itu lantas disita penyidik. Basaria menjelaskan uang itu diberikan terkait dengan tiga proyek di Lampung utara, antara lain proyek pembangunan pasar tradisional di Desa Comook Sinar Jaya Kecamatan Muara Sungkai sebesar Rp1,07 miliar; proyek pembangunan pasar tradisional di Desa Karangsari Kecamatan Muara Sungkai sebesar Rp1,3 miliar; dan proyek konstruksi fisik pembangunan di pasar rakyat tata karya (DAK) Rp3,6 miliar.

Selain itu, sumber suap untuk Agung Ilmu juga datang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Basaria mengungkap sejak awal menjabat Agung Ilmu sudah mematok fee 20 persen-25 persen untuk dirinya sendiri dari setiap proyek di Dinas PUPR.

Salah satu yang memenuhi kewajiban itu ialah pengusaha bernama Chandra Safari. Basaria menyebut Chandra telah menggarap 10 proyek sejak 2017 sampai 2019. “Sebagai imbalan atau fee, CHS [Chandra Safari] diwajibkan menyetor uang pada AIM, Bupati Lampung Utara melalui SYH [Syahbuddin], Kepala Dinas PUPR dan RSY [Raden Syahril] orang kepercayaan Bupati,” kata Basaria.

Basaria menyebut setidaknya tiga kali Agung Ilmu menerima suap terkait proyek di Dinas PUPR. Penerimaan pertama terjadi pada sekitar bulan Juli 2019, diduga Agung telah menerima Rp600 juta; kedua sekitar akhir September, diduga Agung menerima Rp50 juta; ketiga pada 6 Oktober, diduga menerima Agung Rp350 juta. “Uang tersebut direncanakan digunakan sewaktu-waktu untuk kepentingan AIM, Bupati Lampung Utara,” kata Basaria.

Bahkn Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara (AIM) mengangkat Kadis PUPR dengan syarat di awal setoran fee dari setiap proyek. “Sejak tahun 2014, sebelum SYH (Syahbuddin) menjadi Kepala Dinas PUPR Lampung Utara, AIM (Agung Ilmu Mangkunegara) yang baru menjabat, memberi syarat, jika SYH ingin menjadi Kadis PUPR, maka harus menyiapkan setoran fee sebesar 20-25 persen dari proyek yang dikerjakan oleh Dinas PUPR,” ujar Wakil Ketua Basaria Pandjaitan dalam jumpa pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jaksel, Senin (7/10/2019).

Setelah Syahbuddin menjadi Kadis PUPR, setoran fee proyek pun diduga mengalir ke Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara. KPK menyebut setoran fee ini berasal dari 10 proyek di Lampung Utara yang digarap pihak swasta/rekanan yakni Chandra Safari (CHS).

Total duit suap yang diduga sudah diterima Agung berjumlah Rp 1,2 miliar. Basaria menjelaskan, total duit suap itu berasal dari proyek di Dinas Perdagangan dan Dinas PUPR. Jumlah duit yang diduga diterima Agung dari proyek di dua dinas itu berbeda-beda. Atas perbuatannya, Agung dan 2 orang kepala dinas dijerat dengan pasal Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Di sisi lain, sebagai penyuap dua pengusaha tersebut dijerat dengan pasal pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Penyidik mengalami sedikit kendala ketika hendak masuk ke rumah dinas Bupati karena tidak kooperatifnya beberapa pihak di tempat. Tim baru bisa masuk dan mengamankan Bupati AIM [Agung] sekitar Pukul 19.00 WIB,” ujar Basaria saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Basaria mengatakan tim menyita uang senilai Rp200 juta dari rumah dinas Agung, tepatnya di ruang kamar. Setelah itu, tim bergerak menuju rumah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara, Wan Hendri. Secara terpisah, anggota tim lain juga bergerak menuju kediaman Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara, Syahbuddin. Dari sana, tim menyita uang Rp38 juta yang diduga terkait proyek di Dinas PUPR.

Basaria menjabarkan, secara paralel tim lain juga mengamankan pihak swasta bernama Reza Giovanna. Selain itu, tim lain bersama orang kepercayaan Agung, Raden Syahril, menuju kediamannya dan menyita uang Rp440 juta. Berikutnya, tim secara berurutan mengamankan pihak swasta Chandra Safari dan Kepala Seksi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara, Fria Apristama. “Dari FRA [Fria Apristama], tim mengamankan uang Rp50 juta yang diduga terkait proyek,” kata Basaria.

Basaria berujar tujuh orang yang diamankan tersebut langsung dibawa ke Gedung Dwiwarna KPK untuk menjalani pemeriksaan. Pada Senin (7/10/2019) pagi, pihak swasta bernama Hendra Wijaya Saleh menyerahkan diri ke Polres Lampung Utara. Basaria mengatakan pihak Polres Lampung Utara kemudian menyerahkan Hendra ke Polda Lampung untuk langsung dibawa ke Kantor KPK, Jakarta. “Total uang yang diamankan tim adalah Rp728 juta,” ujar Basaria.

Setelah menjalani pemeriksaan intensif dan gelar perkara, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka. Mereka ialah Bupati Lampung Utara periode 2014-2019 Agung Ilmu Mangkunegara; Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Syahbuddin; Lalu, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Wan Hendri; dan Raden Syahril yang merupakan orang kepercayaan Agung. Di samping itu, Chandra Safari dan Hendra Wijaya Saleh dari pihak swasta juga ditetapkan sebagai tersangka sebagai pemberi suap. (joe)

Tinggalkan Balasan