Tanah Lokasi Bangunan Komplek Perkantoran dan DPRD Pesisir Barat Ternyata Masih Bermasalah?

Spread the love

Sharing is caring!

Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan Organisasi, Edwin Kastolani Burtha, ketika dikonfirmasi, Kamis (13/9), mengatakan bahwa dari beberapa kali mediasi yang dilakukan baik antara Pemkab Pesibar dengan masyarakat pemilik lahan, maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) Liwa dengan masyarakat, masih belum juga menemukan titik temu. “Kendala paling besarnya, masyarakat masih keberatan dengan masalah harga,” ungkap Edwin.

Sementara menurut Edwin, berkaitan dengan harga ganti rugi lahan, pada dasarnya bukan menjadi kewenangan Pemkab Pesibar. “Masalah harga sudah ada aturan penghitungan oleh Tim Appraisal, tidak bisa mengada-ada,” lanjutnya.

Dari hasil koordinasi dengan Kejari Liwa yang merupakan penasihat hukum Pemkab Pesibar, menyarankan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ke tingkat pengadilan. “Artinya dengan penyelesaiannya ditingkat pengadilan, dana untuk pembayaran ganti rugi diserahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Liwa, setelah nanti diputuskan maka yang akan menyerahkan dana ganti untungnya yaitu pengadilan sesuai dengan nominal atas hasil penghitungan oleh Tim Appraisal,” imbuh Edwin.

Saat ini, pihaknya tengah mengajukan persiapan berkas untuk diajukan ke PN Liwa. Dijadwalkan berkas tersebut diajukan akhir September ini. “Setelah berkasnya diajukan ke PN Liwa, maka penyelesaiannya sudah bukan lagi kewenangan Pemkab Pesibar,” pungkasnya. (Jp/net)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *