Suap 5,2 M Istri Pegawai Pajak Ditangkap

Spread the love

Sharing is caring!

Semarang (SL) – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan SFW, istri pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan karena diduga menerima uang pengurusan pajak sebesar Rp 5,2 miliar. SFW ditangkap di rumahnya, Jalan Taman Tlogomulyo, Kelurahan Tlogomulyo RT 001/007, Kecamatan Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (6/11/2018).

“Tersangka ditangkap karena tidak kooperatif saat berstatus sebagai saksi. Dia tidak pernah hadir memenuhi panggilan dari tim penyidik,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Mukri, kemarin.

Kemarin penyidik Jampidsus Kejagung memeriksa SFW beberapa jam. Pukul 19.00 WIB, SFW keluar ruang pemeriksaan sudah memakai memakai rompi tahanan Kejagung berwarna merah jambu atau pink.

SFW langsung dibawa menggunakan mobil tahanan ke Rumah Tahanan (Rutan) Salemba. Penahanan SFW ini berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:Print-03/F.2.1/11/2018 tanggal 2 November 2018 ditandatangani Direktur Penyidikan. “Saat ini tersangka sudah ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung setelah diterbangkan dari Semarang menggunakan pesawat City Link tujuan Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur,” Mukri menjelaskan.

Penyidik akan segera menyelesaikan pemberkasan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kasus ini berawal ketika suami tersangka, PAW, pegawai fungsional Pemeriksa Pajak pada KPP Penanaman Modal Asing IV dan KPP Jakarta Kebayoran Lama pada 2007 hingga 2013 diduga menerima uang Rp 5.243.882.085. Uang tersebut merupakan gratifikasi dari sejumlah perusahaan dan pihak-pihak lain. “Oleh PAW uang tersebut dialihkan ke rekening SFW,” ujar Mukri.

SFW kemudian membukukan uang hasil korupsi suami itu ke dalam deposito mengatasnamakan orang lain. Ia bersama suaminya PAW juga membeli aset berupa tanah atau bangunan atas nama sendiri atau nama lain. “Modusnya untuk menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana,” kata Mukri.

SFW dijerat Pasal 3 ayat (1) huruf a UU Nomor 25 Tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 25 Tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP atau ketiga pasal 3 ayat (1) huruf C UU Nomor 25 Tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Pasal 4 UU Nomor 8 tahun 2010 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. (Kabarpolri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *