Soal Raibnya PIP dan Penyalahgunaan BOS, Kepsek SD Negeri 2 Wonomarto Terancam Pidana? – Sinarlampung.com

Soal Raibnya PIP dan Penyalahgunaan BOS, Kepsek SD Negeri 2 Wonomarto Terancam Pidana?

Spread the love

Lampung Utara (SL)-Raibnya dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2018 yang diperuntukkan bagi peserta didik di Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Wonomarto, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, serta adanya dugaan mistifikasi (penyelewengan) dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), akhirnya penanganannya dilimpahkan ke Inspektorat Lampung Utara.

Kepala Seksi (Kasi) Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampura, Dian Ratna Hapsari, mewakili Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar (Dikdas), Suma Wibawa, saat dikonfirmasi, Selasa kemarin, (10/9/2019), di ruang kerjanya.

“Iya benar, terkait soal hilangnya dana PIP tahun 2018 dan ketidakjelasan pengelolaan dana BOS selama Kepsek SD Negeri 2 Wonomarto, Murtini, menjabat, saat ini kami telah mengambil langkah dan tindakan tegas, yaitu melakukan pelimpahan berkas sekolah tersebut kepada pihak Inspektorat Kabupaten Lampura,” ujar Dian Ratna Hapsari.

Dijelaskan lebih lanjut, pihaknya telah memberikan tenggat waktu selama satu bulan lamanya, agar yang bersangkutan (Murtini.red) dapat segera mengembalikan dan mengganti dana PIP yang telah hilang tersebut. Namun setelah batas tenggat waktu yang diberikan telah habis, Murtini justru tidak dapat dihubungi. “Oleh sebab itu, kami tidak dapat memberikan toleransi lagi dan pembinaan lebih lanjut. Persoalan ini sepenuhnya akan ditindaklanjuti Inspektorat,” paparnya.

Dikatakan Dian Ratna Hapsari, penanganan permasalahan yang ada di SD Negeri 2 Wonomarto telah dilimpahkan ke Inspektorat setempat dengan pelimpahan berkas bernomor 420/1353/14-LU/2019. Terpisah, Kepala Inspektorat Kabupaten Lampura, Mankodri, membenarkan perihal pelimpahan berkas SD Negeri 2 Wonomarto oleh pihak Disdikbud Lampura.

“Iya benar, berkas SD Negeri 2 Wonomarto tersebut, baru hari ini (Selasa, 10/9/2019), dilimpahkan oleh Disdikbud Lampura melalui bidang Dikdas, kepada kami dan baru saja naik ke meja kerja saya,” ujar Mankodri, saat dihubungi, melalui komunikasi via ponsel, (10/9/2019).

Lebih lanjut, Mankodri menjelaskan, tentunya sebelum melakukan penanganan dalam kasus tersebut, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu berkas dimaksud.

“Apabila nanti setelah dilakukan pembinaan oleh Inspektorat dan ternyata Kepala Sekolah tersebut tidak bisa dibina, maka kami akan melakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ada. Selain itu, Inspektorar juga akan menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum (APH) untuk segera ditindaklanjuti,” tegas Mankodri.

Dalam kesempatan itu, Mankodri meminta waktu satu bulan untuk menangani kasus tersebut. (ardi)

Tinggalkan Balasan