Simpul Gelar Aksi Dukung KPK Usut Kejahatan Korporasi di Lampung – Sinarlampung.com

Simpul Gelar Aksi Dukung KPK Usut Kejahatan Korporasi di Lampung

Spread the love

Bandar Lampung (SL)-Serikat Mahasiswa dan Pemuda Lampung (Simpul) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung, Kamis (12/9/2019). Mereka menyoal tiga hal terkait dugaan kejahatan korporasi yang di lakukan PT Sugar Group Company (SGC).

Perwakilan Simpul diterima Pimpinan DPRD Lampung

Ketiga hal itu, kata Ketua Simpul, Rosim Nyerupa, pertama terkait selisih luas lahan 80645 hektare. Berdasarkan data lain PT SGC di wilayah tulang bawang sebesar 124.092 hektare. “Jadi selisihnya ada 34,367 hektare,” kata Rosim.

Kedua, soal polusi yang ditimbulkan atas pembakaran lahan tebu yang di lakukan PT SGC. Ketiga, SGC melakukan investasi terhadap politik lokal yang ada di Lampung. Menurut Rosim, secara faktual PT SGC menggunakan politik uang dan menjadi pemodal kandidat Pilkada. Fakta tersebut menurut Rosim diperkuat dengan dibentuknya Pansus Money Politics oleh DPRD Lampung.

“Kami dari Simpul, ingin menyampaikan beberapa kejahatan Korporasi, kami ingin sampaikan dukungan kami kepada KPK terkait kejahatan Korporasi di Lampung, Gubernur Lampung saat ini juga produk SGC” ujar Rosim saat di ruang Ketua DPRD provinsi Lampung, Kamis (12/9).

Sementara, Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Mingrum Gumay, didampingi Anggota DPRD Raden Ismail (Demokrat), Fauzan Sibron (Nasdem), Ahmad Fadil Ibrahim (Grindra), mengatakan, pihaknya akan mempelajari lebih lanjut apa yang menjadi aspirasi dari adik-adik mahasiswa yang datang hari ini.

“Pada prinsipnya apa yang jadi aspirasi dari adik-adik mahasiswa akan kami tampung dan akan kami pelajari lebih lanjut baik tentang HGUnya, soal lingkungan hidupnya, pajak air tanah dan alat berat nanti akan kita dengarkan masukan dari fraksi-fraksi dan komisi-komisi terkait,” ujar Mingrum Gumay usai menemui pendemo.

Mingrum mengatakan, DPRD Lampung baru dilantik dua September lalu, saat ini sedang usulan fraksi, komisi, dan pimpinan. “Apa yang menjadi persoalan akan libatkan sesuai komisinya masing masing, ini boleh jadi komisi gabungan, usai pengesahan usulan fraksi-fraksi dan alat kelengkapan dewan. Minggu depan usulan Fraksi-Fraksi dan komisi ini segera disahkan, begitu juga dengan alat kelengkapan dewan, dan unsur pimpinan DPRD-nya,” kata Mingrum.

Mingrum Gumay mempersilakan pendemo untuk tetap berkordinasi. Mingrum berjanji pihaknya akan mengkaji dan memanggil semua pihak yang terlibat di dalamnya. Aksi atas nama solidaritas dukung KPK lawan kejahatan korporasi itu, Simpul menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah membidik sejumlah perusahaan yang ada di Lampung yang diduga tidak mematuhi peraturan pemerintah, Salah satunya adalah perizinan milik PT Sugar Gorup Companies (SGC).

Sejumlah perizinan PT Sugar Group Companies (SGC) seperti perkebunan, Pajak alat berat bahkan Pajak Air Tanah (SIPA) menjadi atensi khusus lembaga anti rusuah itu di Lampung. Besaran pajak air tanah yang disumbangkan tidak sepadan dengan jumlah yang mendapatkan izin. Untuk itu, KPK ingin mengetahui berapa jumlah titik air tanah yang ada di PT Sugar Group Companies. Pasalnya, Kuat dugaan pajak air tanah yang dibayar berkisar Rp8–17 juta per-bulan oleh anak perusahaan PT SGC.

Sampai dengan hari ini, Setidaknya langkah konkret yang dilakukan KPK adalah membentuk tim untuk menangani persoalan Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah antara tim Kordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah III dengan Pemerintah Provinsi Lampung beberapa waktu lalu.

Tidak hanya itu, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif pun angkat bicara. Dirinya mengatakan jika ditemukan ada pelanggaran, Maka harus ditutup. Sebab semua regulasi diupayakan harus diikuti oleh pihak koorporasi. Apapun investasinya harus sesuai koridor hukum dan memenuhi syarat agar tidak merusak lingkungan.

Bukan menjadi rahasia umum lagi bagi masyarakat Lampung mengenai permasalahan yang ada di PT Sugar Group Companies. Perusahaan yang memproduksi gula itu tidak hanya ber-ulah dengan negara saja, Tetapi juga ber-ulah dengan masyarakat adat Lampung mengenai sengketa lahan.

Ketidakjelasan luas lahan yang digarap oleh PT SGC itu menjadi permasalahan yang menyebabkan kerugian negara. Karena indikasi terjadinya ketidakjelasan itu berimbas terhadap besaran PPN, PPh, PBB, BPHTB, Retribusi Gula, Retribusi Air Tanah dan Retribusi Alat Berat. Itu semua dapat dikatakan mengarah kepada kejahatan Korporasi.

Meski demikian, Sangat disayangkan juga lembaga sekelas KPK hanya mengurusi persoalan pajak air tanah saja. Seharusnya KPK membuka mata terhadap permasalahan lahan perkebunan milik PT SGC yang dapat dikroscek oleh mereka secara langsung.

Disamping itu, Adanya Intervensi PT Sugar Group Companies terhadap politik lokal di Lampung dalam bentuk politik uang juga menjadi faktor alasan pentingnya KPK menyikapi ini. Sebab, Hal ini akan merusak demokrasi ditanah air yang dapat merugikan masyarakat dan tumbuhnya demokratisasi yang baik di tanah Lampung.

Selain berdampak terhadap ekonomi dan sosial masyarakat, PT SGC juga berdampak terhadap dinamika politik di Lampung. Sebagai korporasi penyokong dana kampanye kandidat melalui politik uang jelas merusak demokrasi ditanah air yang merugikan masyarakat dan menghambat tumbuhnya demokratisasi yang baik di bumi Lampung. Keterlibatan PT SGC dalam kontestasi politik memiliki misi tersebung yang tak lepas dari keberlangsungan hidup perusahaan itu.

“Kita tidak anti korporasi ya, Tapi korporasi harus sadar diri, Tunaikan hak dan kewajiban sesuai peraturan. Turut andil dalam kompetisi politik silahkan, Tapi dalam tataran demokrasi bukan pada pemenangan kandidat. Hadirnya korporasi diharapkan mampu turut membantu pemerintah mensejahterakan masyarakat bukan merugikan masyarakat,” Koordinator Aksi Rifqi Masyahuri Dinata.

Keseriusan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menertibkan izin usaha korporasi di Lampung mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat termasuk mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam wadah Serikat Mahasiswa Dan Pemuda Lampung (SIMPUL). (tr/red)

Tinggalkan Balasan