Siap Pangkas 800 Eselon, Pemprov Banten Tunggu Regulasi Pusat - Sinarlampung.com

Siap Pangkas 800 Eselon, Pemprov Banten Tunggu Regulasi Pusat

Spread the love

Banten (SL)-Provinsi Banten segera menyesuaikan wacana pemerintah pusat yang akan merampingkan jabatan ASN. Rencana pusat akan melakukan pemangkasan ASN Pejabat eselon IV dan III, yang nantinya akan menghapuskan jabatan kepala bidang, kepala UPT, kepala sub bagian sampai kepala seksi, sementara di Propinsi Banten diperkirakan ada 800 jabatan yang nanti berubah menjadi fungsional.

Sekda Banten Al Muktabar mengaatakan bahwa wacana pemangkasan eselon itu sebetulnya akan memangkas jalur birokrasi. Tetapi, Pemprov sendiri masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait wacana pemangkasan tersebut, “Kita sudah bersiap-siap untuk itu,kalau memang aturannya sudah ada, pada dasarnya pengelolaan pemerintah sesuai peratuan dan perundang-undangan, kita akan patuh,” kata Muktabar kepada wartawan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, Kamis (7/11/2019).

Sementara Komaruddin, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) propinsi Banten menerangkan penghapusan eselon III dan IV di Banten akan berdampak pada pola kerja dan munculnya jabatan fungsional baru. “Kurang lebih 800-an. eselon III kepala bagian sekretaris, kepala bidang, kepala UPT, kepala cabang dinas, kalau IV kepala sub bidang, kepala sub bagian, kepala seksi,” ungkap Komarudin dihubungi secara terpisah.

Jika dihapus, Pemprov akan melakukan seleksi ulang untuk penempatan mereka sebagai calon fungsional. Selain iu, sistem pemberian gaji juga akan berubah. “Artinya dari sisi manejemen kepegawaian lebih bagus karena jabatan fungsional jelas indikator kerja dan jabatannya lebih jelas,” kata Komarudin dihubungi secara terpisah.

Ditambahkan oleh Komaruddin,”Tapi, regulasi penghapusan eselon III dan IV ini perlu dibarengi dengan perampingan organiasi baik di pemerinah pusat dan daerah. Banyaknya eselon III dan IV di pemerintah daerah menurutnya disebabkan organiasi yang terlalu besar. “Harusnya ada kemauan dari pemerintah pusat untuk merampingkan juha organiasi di pemerintah dan daerah,” pungkasnya.(Suryadi)

Tinggalkan Balasan