Saksi “Mobilisasi” Kampanye Jokowi Oleh ASN Diperiksa Bawaslu Lampung

Spread the love

Sharing is caring!

Bandarlampung (SL) – Bawaslu Bandarlampung mulai menyelusuri keterlibatan ASN memobilisasi kampanye capres nomor urut satu Jokowi dengan memeriksa satu dari dua saksi, Senin (3/12).

Selasa (4/12), Bawaslu Lampung memanggil pelapor yang sebelumnya telah melampirkan bukti keterlibatan ASN berupa surat ajakan kampanye petahanan Jokowi di Tugu Adipura, Bandarlampung, Sabtu (24/11).

Surat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Enggal, Kota Bandarlampung tertanggal 22 November 2018 itu berisi “perintah” pada jejaring kelurahan untuk memobilisasi massa ikut jalan pagi bersama Jokowi.

Setelah data dan laporan terkumpul, Bawaslu baru bisa menyimpulkan pelanggarannya, administrasi, kode etik, atau pidana. Dia belum bisa menjelaskan hasil pemeriksaan saksi.

Sebelumnya, Azis melaporkan Walikota Bandarlampung Herman HN ke Bawaslu Kota Bandarlampung lantaran diduga melakukan pelanggaran kampanye pada acara jalan sehat Jokowi.

Warga Kecamatan Rajabasa, Kota Bandarlampung, didampingi Tim Advokat Pemilu Sehat Bersama Bersinergi Untuk RI (Tapis Berseri), menyerahkan barang bukti pelanggaran ke Bawaslu Kota Bandarlampung, Selasa (27/11).

Mereka menyerahkan barang bukti berupa foto dan video wawancara anak kecil yang dipakaikan kaos bergambar capres-cawapres,” katanya. Selain mengeksploitasi anak yang belum berhak milik, Pemkot juga memobilisasi ASN.

Satria Muda Sepulau Raya, ketua Tapis Berseri , mengatakan tindakan yang dilakukan oleh Pemkot Bandarlampung dalam mobilisasi massa ASN bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam surat, setiap kepala lingkungan, kader posyandu, PKH, kader PKK, marbot, guru ngaji, dasawisma, dan kader sub-PPKBD se-Kelurahan Enggal membawa masing-masing 25 orang menggunakan baju merah.

Menurut Yahnu Wiguno Sanyoto, anggota Divisi Penindakan Bawaslu Bandarlampung, pihaknya memanggil saksi lebih dulu untuk menyamakan keterangan saksi dan pelapor.

Pada pasal 280 ayat (1) butir J dan ayat (2) butir K, UU tersebut, setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, ujarnya.

Sementara untuk pelibatan dan penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik secara tegas dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. “Larangan pelibatan anak dalam kegiatan politik juga diatur dalam pasal 15 dan pasal 76 H Undang-undang 35/2015,” kata dia.

Pasal 15 menyebutkan, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

Sedangkan Pasal 76 H menyebutkan, setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

“Kita berharap Bawaslu kota dapat memeroses laporan ini. Sehingga dikemudian hari tidak lagi terjadi anak yang belum memiliki hak suara ikut acara berbau kampanye,” kata dia. (RMOLLampung)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *