Robinson Pakpahan: Terbukti Thomas Rizka Tidak Tahu Luas Tanah Milik Babay di Pulau Tegal? - Sinarlampung.com

Robinson Pakpahan: Terbukti Thomas Rizka Tidak Tahu Luas Tanah Milik Babay di Pulau Tegal?

Spread the love

Bandar Lampung (SL)-Pengembang Pulau Tegal, Thomas Azis Riska mengklaim menguasai Pulau Tegal berdasarkan SHM No. 1 PC Tahun 1973 seluas 128 ha. Ungkapan itu di unggah melalui vidio yutube. Namun hal itu langsung ditanggapi Robinson Pakpahan, kuasa Hukum Babay Chalimi, yang menyebut klaim itu ngawur, dan terlihat tidak memiliki hak atas lahan itu.

“Itu ngawur, Surat Hak Milik (SHM) No. 1 PC Tahun 1973 atas nama Kohar Widjaja itu seluas  17,4 ha sedangkan seluruh Pulau Tegal luasnya sekitar 120 ha,” kata Robinson Pakpahan.

Dijelaskannya, Robinson, dari tujuh sertifikat atas nama Kohar Widjaja, Valentina Rahayu, dan lainnya (SHM 185, SHM 1/Pc, SHM 184, SHM 186, SHM 272, SHM 187, SHM 188) saja luasnya cuma 56,14 ha. Selebihnya, separuh lebih pulau tersebut, milik Pingping dan warga. “Jadi, Thomas itu ngawur sekali jika mengklaim menguasai 120 ha pulau tersebut,” kata advokat Law Firm SAC and Partners.

Lahan seluas 56,14 ha itulah yang seharusnya diserahkan kepada Babay Chalimi sebagai konpensasi sita jaminan empat aset yang kasusnya sudah inkracht van gewijzde perkara No.15/PDT.G/2002/PN di PN Tanjungkarang. “Jadi, pemegang surat-surat, termasuk Thomas, menguasainya secara tidak sah. Seharusnya, surat-surat tersebut diserahkan kepada Babay Chalimi sebagai ganti tidak disitanya empat aset lain milik Kohar Wijaya,” katanya.

Kohar Wijaya alias Athiam telah menyerahkan 56,14 ha lahan di Pulau Tegal lewat pernyataan di atas materai kepada Babay Chalimi pada 16 Februari 2004. “Saksinya masih ada karena yang digugat tiga orang,” katanya.

Tokoh adat Kabupaten Pesawaram, Provinsi Lampung, Alzier Dianis Thabrani menambahkan bahwa setahunya sejak puluhan tahun lalu Pulau Tegal itu milik Babay Chalimi. “Kenapa sekarang diacak-acak? Babay itu kawan lama, saya tahu betul,” ujarnya. “Elujuga kan punya datanya,” katanya.

Alzier mengatakan hal itu via telepon menanggapi polemik tak adanya ijin pembangunan kawasan yang berada di Pesawaran tersebut jadi kawasan wisata Tegal Mas Island. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa kali menegur hingga menyegel dermaga penyeberangannya karena kawasan tersebut tak mengantongi izin pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K).

Bagaimana punya ijin, kata Alzier, kegiatan reklamasi, land clearing, serta pembangunannya karena alas hak kepemilikan lokasinya tak dimiliki oleh pihak-pihak yang mengkomersilkan pulau tersebut. “Makanya jangan asal membangunlah di Lampung ini. Izin-izin belum lengkap, belum ada, asal-asalan, nekat-nekatan. Itu, kampung saya Kabupaten Pesawaran,” ujar penggagas pemekaran Kabupaten Pesawaran itu. (rml/red)

Tinggalkan Balasan