Revisi UU KPK Bentuk Pelemahan Pemberantasan Korupsi – Sinarlampung.com

Revisi UU KPK Bentuk Pelemahan Pemberantasan Korupsi

Spread the love

Jakarta (SL)-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Jokowi masih konsisten untuk tidak melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Di sisi lain KPK mengharapkan Presiden Joko Widodo dapat membahas terlebih dahulu sebelum memutuskan perlu atau tidaknya merevisi Undang-Undang KPK dan format KUHP.

“KPK berharap Presiden dapat membahas terlebih dulu bersama akademisi, para ahli dari perguruan tinggi, masyarakat, dan lembaga terkait untuk memutuskan perlu atau tidaknya merevisi Undang-Undang KPK dan format KUHP,” ucap Agus Rahardjo saat jumpa pers di Gedung KPK.

Hal yang terlihat Nyata  dari revisi pelemahan  UU KPK hadirnya dewan pengawas, penuntut umum harus berkoordinasi dengan kejagung serta KPK bisa mengeluarkan SP3.

Sementara pakar hukum pidana Dr. M.Nurul Huda .SH.MH  berpendapat bahwa dengan adanya revisi UU KPK ini, justru melemahkan agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi. “Saya berpendapat, sebaiknya pak presiden menunda pembahasan RUU KPK ini, karena saya khawatir jika RUU KPK ini disahkan akan mengganggu persepsi publik tentang keseriusan bapak dalam mencegah dan memberantas korupsi,” katanya.

“Justru rakyat ingin bapak menguatkan KPK dengan cara menambah anggaran dan SDM KPK agar bisa lebih gencar mencegah korupsi dan mengungkap dugaan korupsi ratusan milliar bahkan triliunan rupiah,” tambahnya. (red)

Tinggalkan Balasan