Ratusan Pegawai Honor “Siluman” dan Rolling 425 Pejabat Pemprov Lampung di Ujung Jabatan Ridho? – Sinarlampung.com

Ratusan Pegawai Honor “Siluman” dan Rolling 425 Pejabat Pemprov Lampung di Ujung Jabatan Ridho?

Spread the love

Bandar Lampung (SL)-Akhir masa jabatan Gubernur Lampung M Ridho Fichardo, sebelum tanggal 2 Juni 2019, menorehkan dua persoalan di kepegawaian Provinsi Lampung. Hal itu mulai dari masuknya ratusan pegawai honorer siluman di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang ditengarai titipan pejabat, dan rolling 425 pejabat.

Salah satu pejabat di satuan kerja Pemrov Lampung menyebutkan, banyaknya penambahan tenaga honorer dinilai tidak sesuai dengan peruntukan kinerja di instansi terkait. Kesannya, kata dia, penumpukan honorer ini terjadi karena tidak adanya evaluasi kinerja.

BACA : Lima Hari Jelang Akhir Masa Jabatan Gubernur Ridho Merolling 425 Pejabat Struktural dan Administratir

Mengacu pada proses perekrutan tenaga honor, dia menilai bisa menjadi persoalan dikemudian hari. “Ya ini akan jadi bumerang buat teman yang masukin honorer itu. Kalau kita tidak ada masalah jika ada yang tidak digaji, karena tidak dianggarkan,” ujarnya.

Informasi sementara yang diterima wartawan, jumlah tenaga honorer baru diantaranya di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lampung sebanyak 20 orang. Kemudian, Satuan Polisi Pamong praja (Pol PP) berjumlah 30 orang, serta di Bagian Umum dan Perlengkapan tercatat 25 orang. Belum termasuk Dinas Kesehatan, Pendidikan, dan RSUAM.

Menyikapi hal tersebut, akademisi Universitas Lampung (Unila) Roby Cahyadi mengatakan banyak pegawai honorer di pemerintahan lebih bersifat bisnis dan jual beli surat keputusan (SK) saja. “Tenaga honor saat ini hanya bisnis saja tanpa evaluasi kebutuhan yang ada di daerah,” kata Roby.

BACA : BPK Beri Batas Waktu Dua Bulan Untuk Perbaiki 6 Temuan APBD Lampung 2018 Senilai Rp1 Triliun Lebih

Idealnya, kata dia, kesedian pegawai harus berdasarkan kebutuhan bidang tertentu atau jenis layanan yang diperlukan saja. “Jika kurang ditambah, jika cukup ya tidak perlu. Penambahan pegawai khususnya honorer tidak perlu dilakukan jika tidak ada kebutuhan,” kata dosen FISIP Unila itu.

Roby juga menambahkan, pegawai honorer filosofinya adalah tambahan yang dikhususkan karena kekurangan tenaga pada bidang tertentu. “Mereka yang honorer nantinya akan dihapus bila kebutuhan sudah cukup dan ditiadakan,” tandasnya.

Sementara terkait Pelaksanaan rolling besar-besaran sepekan akhir masa jabatan (AMJ) periode 2014-2019, anggota DPR RI, yang juga praktisi Hukum, Henry Yosodiningrat menyebutkan rolling itu ibarat menyandera gubernur baru yang akan dilantik.

“Saya tidak mengatakan etis tidak etis, tapi secara tidak langsung saya khawatir menyandera gubernur yang baru. Tersandera satu lingkungan pembantunya, staf-staf yang belum tentu beliau akan cocok. Si A menduduki posisi ini ada kesan beliau dipaksakan menerima orang-orang ini,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Hendri juga khawatir kebijakan itu secara psikologis akan mengganggu kinerja gubernur dan wakil gubernur periode 2019-2024. “Kita harapkan perombakan ini tidak akan mempengaruhi kinerja gubernur yang baru. Memang idealnya mendekati ini tidak perlu. Saya tidak melihat ada hal yang urgen. Saya objektif,” tegas Henry.

Sementara rolling sepekan sebelum akhir masa jabatan Gubernur M Ridho Ficardo 2 Juni 2019 membuat pejabat Pemprov Lampung bingung. Karena tidak ada kepastian hingga saat ini. Seperti diungkapkan salah seorang pejabat eselon III yang enggan disebutkan namanya. Ia mengaku bingung dengan mutasi jabatan lalu.

Dia masih bingung dan resah soal surat keputusan (SK) mutasi yang diterima. Satu sisi sudah dinyatakan pindah. Namun belum jelas soal serah terima jabatannya. “Kami yang dimutasi ini tidak punya kebijakan di tempat kerja baru karena memang belum jelas serah terima jabatannya,” ujar dia, Senin (10/6/2019).

Menurutnya, ada hal yang membuat mereka masih menunggu dalam ketidakpastian, bila berkaca pada pengalaman, mutasi dapat saja berganti (dianulir) lantaran bersifat belum final karena di tengah pergantian tampuk kepemimpinan gubernur Lampung.

Meski sudah dinyatakan pindah, posisi saat ini masih ‘rawan’ dan belum fix. “Saya aja belum berani pindahkan barang ke ruangan sekarang, karena bisa saja dianulir kembali, karena apa kita juga belum sertijab belum laku tandatangan,” ungkap dia.

Selain pejabat eselon III, ada juga pengakuan yang disampaikan salah seorang kepala dinas eselon II lingkup Pemprov Lampung yang merasa masih khawatir dan kaget menerima perintah rolling. “Iya ini, kita masih bingung karena ratusan orang dirolling, belum jelas ni nasib,” jelasnya usai beramah-tamah dengan Pj Gubernur Lampung di teras gedung Balai Keratun. (Red)

Tinggalkan Balasan