Putusan MK, Putusan yang Mempersatukan - Sinarlampung.com

Putusan MK, Putusan yang Mempersatukan

Spread the love

Oleh : Yoanda Harun, SH *

Pemilu Serentak 2019 telah usai dilangsungkan. Berbagai cerita di dalamnya menjadi satu fenomena tersendiri dari dinamika demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari berbagai fakta yang menjadi catatan sejarah dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 yang kali pertama dilangsungkan di negeri ini, rentetan persidangan yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi satu perjalanan yang paling dinanti oleh seluruh warga Indonesia bahkan warga internasional untuk mengetahui hasil akhir dari perhelatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024.

Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK), seluruh gugatan dari pemohon ditolak. Meski demikian, hal tersebut bukanlah satu keputusan yang berdampak pada perpecahan anak bangsa.

Secara harfiah, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu upaya guna memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan dan komunikasi publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan yang bersentuhan langsung dengan ilmu politik.

Pada Pemilu Serentak 2019, legalitas formal yang mengatur serta meyusun hal-hal apa saja yang dilarang dalam pelaksanaannya termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.

Dalam pelaksanaannya, seperti diamanatkan oleh Undang-Undang tentang kepemiluan tersebut, penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh tiga badan penyelenggara yang saling terintegrasi, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Ketiga badan penyelenggara Pemilu yang disetujui melalui Rapat Paripurna DPR-RI, medio 21 Juli 2017 lalu dan disahkan Pemerintah RI, pada 15 Agustus 2017, memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda, meskipun dilindungi dalam payung hukum yang sama, yakni UU No. 7/2017.

KPU menjadi badan penyelenggara teknis tahapan kepemiluan. Sementara Bawaslu, dikonsentrasikan pada pengawasan tahapan penyelenggaraan kepemiluan. Guna mengawasi dan mengimbangi (check and balance) kinerja dari dua badan penyelenggara yang disebutkan terdahulu, KPU dan Bawaslu, merupakan tupoksi dari DKPP.

Dalam hal mengatasi permasalahan persengketaan kepemiluan yang mengarah pada tindak pidana Pemilu, pemerintah membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), dengan mengintegrasikan Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. Keberadaan Sentra Gakkumdu ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu.

Seperti diketahui, pelaksanaan Pemilu di Indonesia berlandaskan pada asas Jujur dan Adil (Jurdil), serta Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER), seperti diamanatkan dalam undang-undang.

Terkait adanya persengketaan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 hingga keputusannya harus diambil melalui Mahkamah Konstitusi merupakan satu dinamika politik yang akan menambah referensi, khasanah, serta kekayaan sejarah perkembangan Bangsa Indonesia.

Keputusan MK harus diterima sebagai keputusan bersama, keputusan Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. (***)

• Penulis adalah Ketua LHKP Pemuda Muhammadiyah Lampung Utara

Tinggalkan Balasan