PT SGC Delapan Kali Abaikan Rencana Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Lampung? – Sinarlampung.com

PT SGC Delapan Kali Abaikan Rencana Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Lampung?

Spread the love

Bandar Lampung (SL)-DPRD Provinsi Lampung mencatat PT Sugar Group Companies (SGC) mengabaikan delapan kunjungan kerja wakil rakyat provinsi Lampung yang akan melakukan fungsi pengawasan di areal kebun dan pabrik gula terbesar itu. Dewan akan menelusuri pajak air tanah, dan akan memastikan yang dibayar sesuai dengan titik air tanah yang dibuat dan air tanah yang dipakai.

Anggota DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin mengatakan sudah delapan kali surat rencana kunjungan anggota dewan tidak direspon dengan baik oleh PT SGC, karena itu pihaknya akan tetap melakukan pengawasan terhadap perusahaan itu.

Apalagi, jika itu menyangkut pemanfaatan sumber daya alam yang berkaitan dengan pajak. “Sebenarnya bisa saja kami saat itu melakukan sidak secara langsung, karena itu tugas kami dalam pengawasan, tetapi kami masih berpikir panjang. Sehingga akan tetap ditindaklanjuti pada periode dewan saat ini,” kata Watoni di kantor DPRD, Senin (09/09/2019).

Menurut Watoni, dilangsir kupastuntas.com, PT SGC sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang harus bisa diawasi aktifitasnya baik oleh eksekutif maupun legislatif.  Watoni menegaskan, tidak boleh ada satupun yang tidak bisa diawasi oleh Pemda maupun DPRD.

“Kami tidak menyerah untuk bisa memeriksa apa yang ada di dalam PT SGC. Karena selama ini cukup banyak masalah yang diadukan terkait PT SGC, sehingga harus ada solusi untuk menjawab semua pengaduan itu. Salah satunya, tentu dengan meninjau ke lokasi sehingga bisa diketahui fakta yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.

Struktur Alat Kelengkapan Dewan

Ketua DPRD Sementara Mingrum Gumai

Sementara Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay mengatakan kedepan akan memperhatikan apa yang menjadi beberapa pembahasan di tingkat komisi yang belum rampung, termasuk persoalan PT SGC. Dikatakan, jika dirasa masih perlu mengunjungi PT SGC maka hal itu akan ditindaklanjuti.

“Kedepan kita lihat saja seperti apa yang bisa dilakukan dewan terkait PT SGC ini. Yang penting ada prosedurnya, motivasinya kita lihat lagi. Karena secara teknis pimpinan juga akan memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan komisi,” ujar Mingrum.

Mingrum berharap struktur alat kelengkapan dewan bisa segera terbentuk, sehingga komisi bisa cepat melakukan kinerjanya. “Persoalan PT SGC memang masih menjadi perhatian DPRD. Makanya kita akan coba cari cara paling efektif agar bisa bertemu dengan SGC langsung dan memeriksa apa yang ada di lokasi perkebunannya guna menyelesaikan masalah yang muncul,” imbuhnya.

Daya Tekan

Terpisah, Pengamat Pemerintahan Universitas Lampung, Syarief Makhya menyarankan anggota DPRD dalam konteks melakukan fungsi pengawasan sebaiknya dibantu oleh pihak yang bisa memperkuat pengawasannya. Sehingga, DPRD bisa tetap dihargai oleh siapapun saat bertugas melakukan pengawasan.

“Harus bisa meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan dewan itu, dewan tidak bisa melakukan pengawasan sendirian. Dia butuh melakukan tekanan politis dengan cara melibatkan berbagai pihak untuk memperkuat pengawasannya,” ujar Syarief.

Karena, menurut Syarief, jika DPRD hanya memenuhi standar formalitas kerja dan tidak ada upaya untuk melakukan sebuah tekanan maka kinerjanya tidak akan efektif. “DPRD dari aspek profesionalitasnya harus memiliki data yang kuat, harus bisa membangun opini dari berbagai pihak bahwa ada persoalan isu terkait dengan kewajiban perusahaan membayar pajak,” kata dia.

Menurut dia, jika sebuah perusahaan tidak bisa respon terhadap DPRD Lampung, maka hal itu sebuah bentuk atau upaya tidak menghormati terhadap fungsi dan tugas dewan.

“Jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memberikan atensi, maka DPRD Lampung sudah punya dasar kuat untuk melakukan sidak ke sebuah perusahaan. Jika masih ada penolakan, maka hal itu bisa dilakukan upaya paksa, karena penolakan adalah sebuah bentuk perlawanan terhadap lembaga negara,” ujarnya. Hingga berita dilansir menejemen PT SGC belum bisa dihubungi.

Pajak PT SGC Lebih Rendah Dari PT GPM?

Sebelumnya, tiga anak perusahaan PT Sugar Group Companies (SGC) hanya membayar pajak air tanah sebesar Rp8 juta-Rp17 juta per bulan. Jumlah itu sangat jauh jika dibandingkan pajak air tanah yang dibayar PT Great Giant Pineapple Company (GGPC), yang mencapai Rp30 juta lebih setiap bulan.

Di Kabupaten Tulang Bawang, dua anak perusahaan PT SGC yakni PT Sweet Indo Lampung (SIL) dan Indo Lampung Perkasa (ILP) hanya menyumbang pajak air tanah berkisar Rp8 juta sampai Rp17 juta setiap bulannya.

Padahal, luas lahan HGU yang dikelola PT SIL mencapai 12.860,66 hektare dan luas lahan HGU milik PT ILP 21.401,40 haktare. Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabuaten Tulang Bawang (Tuba), Nyoman Sutamawan mengatakan jumah pajak air tanah yang dibayar PT SIL dan PT ILP memang variatif berkisar Rp8 juta sampai Rp17 juta per bulan.

“Jika tidak masuk musim panen seperti bulan Januari, pajak air tanah hanya berkisar Rp8 juta per bulan. Sedangkan saat musim panen pada bulan Juni bisa mencapai hingga Rp17 juta perbulan,” kata Nyoman.

Nyoman menjelaskan, untuk titik air tanah yang dimiliki PT SIL dan PT ILP sekitar 14 dan 16 titik. “Saya lupa data pastinya. Tapi yang pasti info dari perusahaan, air tanah itu hanya untuk konsumsi rumah tangga. Sementara untuk yang lain perusahan lebih banyak memakai air permukaan seperti kolam-kolam penampungan air,” terang dia.

Ia mengakui, untuk pengecekan titik air tanah di SIL dan PT ILP belum dilakukan secara keseluruhan. Baru beberapa titik air tanah saja yang sudah diperiksa di lokasi. Kondisi serupa juga terjadi pada anak perusahaan PT SGC di Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), yakni PT Gula Putih Mataram (GPM). Informasi yang digali dari Dispenda Lamteng, pajak air tanah yang dibayar PT GPM tidak jauh beda dengan PT SIL dan PT ILP di Tulang Bawang.

Sumber di Dispenda Lamteng, PT GPM membayar pajak air tanah tiga bulan sekali atau per triwulan dengan nilai Rp30 juta lebih. Sehingga, rata-rata setiap bulan membayar pajak air tanah sebesar Rp10 juta lebih. Jumlah pajak air tanah yang dibayar PT GPM, berbanding jauh dengan pajak air tanah yang dibayarkan PT GGPC yang juga mengelola bisnis perkebunan.

PT Great Giant Pineapple Company (GGPC) membayar pajak air tanah mencapai Rp100 juta lebih untuk tiga bulan. Sehingga rata-rata setiap bulan PT GGPC membayar pajak air tanah mencapai Rp30 juta lebih. Padahal, lahan HGU PT GPM lebih luas dibandingkan dengan lahan HGU milik PT GGPC. (kps/red)

Tinggalkan Balasan