Proyek Rp2 Miliar PLHT Kemenag Kota Bandar Lampung Diduga Asal Jadi? – Sinarlampung.com

Proyek Rp2 Miliar PLHT Kemenag Kota Bandar Lampung Diduga Asal Jadi?

Spread the love

Bandar Lampung (SL)-Pekerjaan kontruksi pembangunan gedung pusat layanan haji dan umroh terpadu (PLHT) di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung diduga tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB), dan dengan kualitas dibawah standar. Mulai dari batu bata dan besi batangan, sehingga disinyalir kualitas bangunan tidak akan bertahan lama, sampai waktu yang ditentukan.

Proyek yang dikerjakan CV. Keenan Mitra Persada, pagu anggaran Rp2 miliar, dengan harga penawaran Rp1,8 itu terkesan tertutup. Publik sulit mengakses informasi terkait transparan di Kemenag Kota Bandar Lampung, sebagaimana diatur dalam UUU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Asosiasi pengusaha juga menyebut CV. Keenan Mitra Persada telah mengangkangi UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi. Dalam pengerjaan proyek gedung PLHT terkesan asal-asalan, bahkan tidak memperhatikan keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja (K3).

Pengamatan dilokasi pekerjaan proyek pembangunan gedung asrama di Jalan Pangeran Emir M Nur, Telukbetung tersebut, banyak yang tidak memakai pelindung kepala juga tidak memakai alas kaki, bahkan hanya ada yang memakai kaos dalam.

Ketua Aspeknas Provinsi Lampung Aprozi Alam mengimbau seluruh kontraktor tidak nakal, dan mentaati serta patuh terhadap perundang-undangan yang ada di Indonesia. Karena dalam UU tentang Jasa Kontruksi, penyedia jasa dan sub penyedia jasa dalam pekerjaan kontruksi harus memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kesehatan. “Bila tidak, berdasarkan Pasal 96 Ayat penyedia jasa dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara kontruksi hingga pencabutan izin,” tegasnya.

Menurut Aprozi, kontraktor di Lampung wajib profesional dalam bekerja. Sebelum pekerjaan kontruksi dimulai, rekanan harus memastikan seluruh pekerjanya terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga jika terjadi kecelakaan kerja, BPJS dapat menanggung biaya perawatan dan pengobatan. “Seluruh aturan yang ditetapkan pemerintah pasti berkontribusi positif terhadap Pemborong, maksudnya pasti baik. Pasti untuk keselamatan dan keberlanjutan perusahaan tersebut. Ikuti aturan saja,” tegas dia.

Berdasarkanhttps://lpse.kemenag.go.id/eproc4/lelang/1553170/. Mega proyek tersebut ada 18 peserta melakukan penawaran. Namun hanya ada empat perusaan yang melakukan penawaran. Tapi, anehnya perusahaan CV. Ghuno Dhio yang melakukan penawaran Rp1,74 Miliar lebih rendah kalah negosiasi dari perusahaan yang beralamat JL. Antara GG No 5 No 52 Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Bandar Lampung- Lampung dengan penawaran Rp1,8 Miliar. Berdasarkan Anggran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Ta. 2019 proyek tersebut dibiayai Rp2 Miliar.

Terkait hal itu, Kemenag Kota Bandar Lampung belum terkonfirmasi. “Bapak Kemenag Mahmuddin Aris Rayuasman lagi keluar mas. Menghadiri pelantikan DPRD Kota Bandar Lampung,” kata staf Kemenag yang ada dilobi utama ini.

Staf menyarankaan jika ingin menanyakan pembangunan yang ada di Kemenag, silahkan langsung ke pejabat pembuat komitmen (PPK). “Saya kurang paham mas. Tapi kalau PPK MIN PPK bapak Hendri Yunizar. Tapi kurang paham kalau gedung pusat layanan haji dan umroh terpadu,” katanya, (mrd/red)

Tinggalkan Balasan