Polda Lampung Tetapkan Dua Tersangka Dua Tahan Pegawai Inspektorat, Kasus OTT Kesbangpol "Gelap" - Sinarlampung.com

Polda Lampung Tetapkan Dua Tersangka Dua Tahan Pegawai Inspektorat, Kasus OTT Kesbangpol “Gelap”

Spread the love

Bandar Lampung (SL)-Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Lampung menetapkan dua tersangka dalam hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) anak buah Hamartoni di Inspektorat Provinsi Lampung, Kamis (10/10). Keduanya kini ditahan di Polda Lampung, Mereka adalah  Namanya adalah ED (Edi Kurnia) dan MM (Mahyuzard Margapala). Dari tangan keduanya diamankan barang bukti uang tunai Rp11 juta.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, OTT yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Lampung setelah mendapatkan laporan adanya pungutan liar (Pungli) di salah satu SKPD Pemprov Lampung. “Dari hasil informasi tersebut, tim saber pungli daerah melalui Ditkrimsus menindaklanjuti laporan dengan menurunkan tim dari Subdit III Tipidter,” ujar mantan Kapolres Meranti ini, Jumat (11/10).

Pandra menambahkan, dari hasil pengintaian pada Kamis, 10 Oktober 2019, MM terbukti melakukan tindak pungutan liar. “Salah satu ASN di SKPD Pemprov Lampung, MM, diamankan, lalu dilakukan pengembangan dan diamankan ED. M dan E terbukti telah menerima (pungli), dan setelah dilakukan gelar perkara serta cukup alat bukti, keduanya naik status tersangka,” sambungnya.

Pandra melanjutkan, tersangka MM dan ED keduanya adalah oknum PNS yang bertugas di Pemerintahan Daerah yang mana telah melakukan upaya pungli terhadap salah satu SKPD yang ada di Provinisi Lampung. “Oknum ini menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya dengan melakukan pungli terhadap SKPD di Provinsi Lampung. Modus keduanya melakukan pungli dengan cara melakukan pemerasan. “Pemerasan ini dengan menakuti masalah jabatan,” ungkapnya.

Dan, Pandra menuturkan dari hasil OTT diamankan barang bukti uang tunai sejumlah Rp11 juta dengan rincian Rp10 juta dari 100 lembar uang Rp100 ribu, dan Rp1 juta dari 20 lembar uang Rp50 ribu. “Pasal yang disangkakan adalah UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Tipikor dan perubahan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Adapun pasalnya yakni 12e dan pasal 11, serta pasal 55 turut serta,” bebernya.

Pandra lantas menghimbau, apabila ada masyarakat mendapati adanya pungli diharapkan menghubungi call center 193 atau sms 1193. Sementara para pejabt Inspektur Provinsi Lampung meilih bungkam. Hamartoni Ahadis juga enggan berkomentar terkait dengan salah satu oknum Inspektorat Lampung yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Polda Lampung itu.

Hamartoni mengaku habis dari Polda Lampung. Sehingga tidak bisa berkomentar banyak terkait hal tersebut. “Saya habis dari Polda. Nanti dulu ya, ini lagi mau rapat,” ujar Hamartoni sambil memasuki ruang kerjanya, Kamis (10-10-2019). Hal senada diucapkan Sekretaris Inspektorat Lampung SP Naipospos juga enggan mengomentari hal tersebut. “Sebentar ya, saya dipanggil bapak (Hamartoni),” ucapnya.

Hamartoni di Rolling

Belum genap sehari pasca OTT, Kepala Inspektorat Haramtoni dirolling. Dua orang ASN Inspektorat Provinsi Lampung dan kini telah ditahan kini menjadi taanggung jawab Kepala Inspektorat yang baru Inspektur Pembantu
(Irban) Wilayah 1 Inspektorat Lampung, Affan Erie Erya.

Sementara, untuk jabatan Kepala Inspektorat dijabat oleh Hamartoni Ahadis yang kini sudah berpindah jabatan menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Affan Erie Erya, pria kelahiran 7 Oktober 1964 ini merupakan lulusan dari Universitas Negeri Lampung (Unila) dan lulusan SMA Negri 1 Kotabumi Lampung Utara.

Kedua PNS Inspektorat dijerat pasal 12 Huruf e UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). “Ada barang bukti uang tunai senilai Rp11 juta. Uang itu berada dalam dua amplop. Rinciannya, 100 lembar uang pecahan Rp100 ribu dengan total Rp10 juta. Kemudian, 20 lembar uang pecahan Rp50 ribu dengan total Rp1 juta,” kata Pandra.

Kasus OTT Kebangpol “Gelap”

Sementara Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung oleh Tim dari Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung pada 16 Agustus lalu, hingga kini belum ada kelanjutannya. Sudah tiga bulan tapi tidak ada progres. Padahal dalam OTT tersebut, Kejati sudah menetapkan seorang tersangka bernama Jamal Muhammad Nasir (Plt. Kasubbag Umum Kesbangpol Lampung) dan mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp21.650.000. Kabar lain kasus itu oleh Kejati dilimpahkan ke Inspektorat.

Tersangka Jamal tidak dilakukan penahanan dengan alasan ada jaminan dari pihak keluarga. Informasi wartawan menyebutkan kasus OTT Kesbangpol itu telah dilimpahkan ke Inspektorat Provinsi Lampung. Sementara Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung, Andi Suharlis, dan Kasi Penkum Kejati Lampung, Ari Wibowo belum membalas konfirmasi wartawan.

Pengamat Hukum Unila, Yusdianto, meminta kepada pihak Kejati Lampung, untuk transparan dalam penanganan perkara tersebut. “Seharusnya, mereka (Kejati) sampaikan saja, apa yang perlu disampaikan, jangan ditutup-tutupi, supaya tidak ada kecurigaan di masyarakat,” kata Yusdianto.

Sebelumnya, Aspidsus Kejati Lampung, Andi Suharlis, menyatakan tersangka Jamal dikenakan Pasal 12 e tentang perbuatan pemerasan. “Ya, untuk tersangka tidak kita lakukan penahanan karena ada jaminan permohoman dari pihak keluarga, akan tetapi Jamal dikenakan wajib lapor,” kata Andi Suharlis pada Sabtu (17/8/2019) lalu.

Kasus OTT Kesbangpol berkaitan dengan dugaan pungutan liar warga negara asing (WNA). Sehingga Tim Pidsus Kejati Lampung bergerak cepat dan berhasil mengamankan terduga berdasarkan laporan dan informasi dari masyarakat. Terpisah, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungkarang, mengaku hingga Jumat (11/10), belum ada pelimpahan dari kejaksaan terkait OTT tersebut. “Saya belum tahu sudah masuk apa belum (Perkara OTT Kesbangpol) ke Pengadilan,” kata Humas PN Tanjungkarang, Hendri . (red)

Tinggalkan Balasan