Pesta Demokrasi 2020 - Sinarlampung.com

Pesta Demokrasi 2020

Spread the love

Oleh: Fibriand Andika

Pesta demokrasi 2019 kemarin belum hilang dari ingatan tidak lama lagi akan akan digelar kembali pesta demokrasi di beberapa daerah di Lampung dari 15 Kabupaten dan Kota ada 8 daerah yang ikut menyelenggrakan pilkada serentak pada tahun 2020 mendatang, perbincangan untuk dukung mendukung calon sudah mulai terdengar di kalangan petinggi partai politik, pengamat politik maupun masyarakat yang antusias menunggu pesta 5 tahun sekali ini.

Para elite politik sudah mulai mempersiapkan strategi untuk mengikuti pesta lima tahunan ini, mulai dari petahana hingga calon penantang target dari strategi itu ialah calon pemilih terutama masyarakat yang akan disuguhkan dengan janji – janji manis seperti sekolah gratis, kesehatan gratis, harga bahan – bahan pokok murah dan lain – lain entah akan dipenuhi atau menjadi pemanis dalam orasi politik.

Dalam setiap pesta demokrasi masyarakat seharusnya memahami calon pemimpin yang akan dipilih sehingga nanti ketika memimpin benar – benar mampu menyelasaikan program – program yang mampu mensejahterakan masyarakat, masyarakat jangan hanya dijadikan objek rebutan suara dalam kontestasi politik sebaliknya harus terlibat aktif dalam menentukan kualitas hajatan demokrasi.

Uang dan Kekuasaan

Uang sepertinya tidak bisa dilepaskan dari proses hajatan politik, logika kekuasaan saat ini dan masa mendatang ada pada lembaran uang, ada hubungan yang sangat erat antara kekuasan dan uang di mana ada uang, di sana ada kekuasaan.

Uang menjadi keharusan dalam perebutan kursi kekuasaan pemilihan umum. Hal ini menjadi kewajiban dan tuntutan apalagi untuk menaikan citra bukan untuk adu program yang akhirnya melahirkan pragmatisme dalam berkuasa.

Calon pemimpin dan partai politik harus mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan kursi kekuasaan. Khususnya pada saat membeli perahu untuk berlayar, pendaftaran, kampanye, media massa, jasa konsultan politik dan lai lain. Secara logis ongkos memperebutkan kekuasaan itu sangat besar yang tidak sebanding dengan uang gaji jabatan yang akan di dapatkan jika menjabat atau berkuasa.

Secara kasar, calon pemimpin dan partai politik sebenarnya sudah membawa epidemi korupsi bahkan sebelum mereka berkuasa. Korupsi yang melibatkan banyak politikus dan pejabat sebenarnya bukan hal yang absurd dan tiba-tiba. Ini adalah konsekuensi logis dari logika uang. Modal yang di keluarkan wajib kembali atau minimal impas.

Maka, kita menghadapi lingkaran setan logika uang. Sejumlah uang mampu untuk mendapatkan kekuasaan – kekuasaan akan menghasilkan uang lagi begitu seterusnya berputar, sehingga tidak heran melihat Lampung dalam 1 tahun terdapat hattrick OTT KPK karena ongkos politik yang begitu mahal. ***

Penulis adalah Kader HMI, Bandar Lampung

Tinggalkan Balasan