Penyidik Kasus Eko Patrio Dilaporkan ke Propam Polda Metro Jaya

Spread the love

Sharing is caring!

Jakarta (SL) – Penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus yang melibatkan Ketua DPW  Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Hendro Purnomo dilaporkan ke Propam Polda Metro Jaya.

Kuasa hukum Haryanti Sutanto, JJ Amstrong Sembiring melaporkan tiga orang penyidik yang menangani kasus tersebut ke Divisi Propam Polda. Tiga penyidik berinisial Ipda M, Ipda AD, dan Kompol EV.

Menurut Amstrong, ketiga penyidik yang menangani kasusnya itu tidak profesional. Pasalnya, hingga kini pemanggilan saksi terlapor Ketua DPW PAN DKI Eko Patrio belum pernah hadir memenuhi panggilan. Bahkan, kata Amstrong, pendapat dari Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane yang menyebutkan jika putusan PK yang kalah terlapor maka yang dipakai putusan kasasi. Maka penyidik itu bodoh dan layak dicopot, karena putusan PK harus dilaksanakan dan semua pihak harus patuh hukum terhadap putusan PK.

“Kasus saya ini digantung. Tidak ada kejelasan. Tidak ada informasi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan,” ujar Amstrong, Sabtu (17/11).

Amstrong menduga ada permainan tidak fair yang dilakukan terlapor Soerjani Soetanto (kakak kandung pelapor) sejak penuhi panggilan penyidik pada 2 Oktober 2018. “Saya duga ada yang tidak beres. Sejak terlapor dipanggil penyidik, akses informasi ditutup sehingga perkembangan perkara tidak pernah tahu dan tidak pernah diberitahukan. Ada apa ini semua?,” ungkapnya.

Dalam kasus yang sama, Amstrong juga telah melaporkan Ketua PN Jakarta Barat H. Sumpeno ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Amstrong kecewa disinyalir adanya dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang tidak ada kesungguhan menyikapi Permohonannya. “Karena tidak ada sense of crisis akibatnya saya sebagai kuasa hukum yang sedang berjuang mencari keadilan hukum sangat dirugikan sekali,” tegasnya.

Yang lebih kecewa, kata Amstrong, peryataan Ketua PN Jakarta Barat membodohi dan menyepelekan hukum. “Mengapa anda tidak mengajukan pemohon PK juga. Padahal pihak lawan mengajukan sebagai pemohon PK. Secara logika hukum saja, jika sama-sama mengajukan pemohon, maka pertanyaannya siapa termohonnya. Jadi kalau sama-sama penggugat lalu siapa tergugatnya, begitu juga jika ada sama-sama pembanding lalu siapa terbandingnya,” tambahnya. (Elshinta)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *