Pemprov Banten Diduga “Ngawur” Beri Ijin Reklamasi PT PSMI di Lokasi PT BSW

Spread the love

Sharing is caring!

Banten  (SL)-Pemerintah Kabupaten Serang dan Pemerintah Provinsi Banten harus mengkaji ulang pemberian ijin lokasi dan ijin reklamasi terhadap PT Pelayaran Manaratama Samudra Indonesia (PT PSMI ) yang berlokasi di Desa Margasari Kabupaten Serang Banten.

Pasalnya, PT PSMI disinyalir telah melakukan reklamasi pantai di desa Margasari Kabupaten serang diduga mencaplok batas titik koordinat serta menutup lahan perusahaan lain, yaitu PT Bukit Sunur Wijaya (BSW) yang mengkalim telah mendapatkan ijin.

Ijin PT BSW dari menteri perhubungan laut sebagaimana dalam perijinan menteri perhubungan RI bernomor No KP 444 tahun 2012 dengan titik koordinat posisi koordinasi 05-55-27,4 LS/106-06-12,7 BT.00-55-17,6 LS/106-06-12,7 BT,dan 14,5 BT,13.9 BT. Dan hingga kini pihak PT BSW masih beroperasi memamfaatkan lahan tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kuat dugaan terjadi tumpah tindih pemberian ijin dan merugikan salah satu investor yang terlebih dahulu memegang perijinan yang di keluarkan oleh pemerintah setempat. Sementara PT Bukit Sunur Wijaya (BSW) juga mengaku telah mengantongi perijinan serta telah memegang sertifikat hak guna bangunan no 10 tahun 1997 dari Badan Pertanahan Kabupaten Serang.

Lokasi lahan PT BSW yang di reklamasi PT PMSTI

Kuasa hukum PT BSW Yasin SH mengatakan, bahwa PT PMSI itu akan melakukan reklamasi tepat berada didepan tanah darat milik PT BSW, “Nah inikan akan mengakibatkan mengganggu aktivitas PT BSW. Kami sudah sudah benerapa kali memberikan peringatan keberatan ke pihak-pihak yang terkait akan rencana reklamasi PT PMSI itu,” kata Yasin SH.

Namun sepertinya tidak digubris. “Bahkan lanjut Yasin, pihak PT PMSI sekarang ini sudah melakukan pengerukan tanah di depan milik PT BSW yang mana sudah menanbrak titik koordinat TUKS milik PT BSW,”jelas Yasin kepada Sinarlampung.com.

Menurut Yasin, aatas nama kliennya, juga merasa prihatin mengapa pihak DPMPTSP mengeluarkan ijin ke pihak PT PMSI yang mana sudah jelas menabrak titik koordinat TUKS milik PT BSW, “Kita akan bawa hal ini ke ranah hukum. Nanti kita lihat di pengadilan, mana yang benar, ini bukan main-main, sebab sudah diatur dalam undang-undang terkait titik koordinat itu,”Kata Yasin,  Jumat 14/09/2017 di sela-sela makan siang di Rumah Makan S Rizki Serang Banten.

Yasin selaku kuasa hukum, berharap kepada DPMPTSP Provinsi Banten, agar mengkaji ulang dan tidak mengeluarkan ijin reklamasi ke PT PMSi karena jikalau itu terjadi, akan mengganggu operasional TUKS PT BSW.

Menanggapi hal itu, Aat Surya syafaat salah satu pemerhati kebijakan publik Indonesia mengatakan investasi daerah memang harus, tapi ambisi mencari investasi juga tidak boleh menabrak norma atau peraturan perundang-undngan yang berlaku.

“Saya melihat ini ada tumpang tindih perijinan. Seharusnya juga pemerintah setempat dalam hal ini Provinsi Banten didalam memberikan perijinan diwajibkan melihat lokasi dn berkoordinasi dengan pemerintah yang dibawahnya yaitu kabupaten Serang,” kata Aat.

Mengapa demikian, kata Aat,  agar tidak terjadi hal seperti ini, “Coba anda kaji, pihak PT BSW sudah dapat ijin TUKS sementara pihak PT PMSI meminta ijin lokasi reklamasi yang mana akan di tingkatkan menjadi ijin pelaksanaan reklamasi. Yang nota bene areal reklamasinya tepat nerada di depan daratan PT BSW,kira-kira menurut teman-teman aneh tidak,” katanya.

Maka dari itu Lanjut AAt, pihaknya menghimbau kepada pemerintah propinsi Banten jangan asal saja mengeluarkan perijinan, “Ya dikaji, dilihat Amdal dan tata letak hal itu agar tidak terjadi tumpang tindih koordinat. Apalagi pihak PT BSW sudah memiliki ijin dari Kemenhub jadi sudah sewajarnya pihak perijinan propinsi berkoordinasi dulu,” jelas Aat surya Syafaat. (Ahmad suryadi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *