Pemilu 2019 Kembalikan Kepercayaan Publik Terhadap KPU dan Pimpinan Negeri - Sinarlampung.com

Pemilu 2019 Kembalikan Kepercayaan Publik Terhadap KPU dan Pimpinan Negeri

Spread the love

Oleh: Tri Sudarto, Spd (Ketua Buruh Tani dan Nelayan PWPM Lampung)

Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum yang fenomenal pemilu Serentak yang yang pertama kali di lakukan selama Indonesia Merdeka. Pemilihan umum 2019 yang berjalan lancar menjadi bukti bahwa Indonesia mencatat sukses besar dalam melewati transisi demokrasi, Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, Sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik.

Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik.

Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu Pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu.

Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing.

Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”

Pemilu kita pernah mengalami trend penurunan angka partisipasi pemilih (voter turnout) sangat tajam sejak 1999 hingga 2009. Artinya, makin sedikit pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Trend itu untungnya tidak berlanjut terus. Sejak Pemilu 2014 terjadi rebound. Trend peningkatan kembali itu, syukurnya, terus berlanjut di Pemilu 2019 ini. Bahkan hingga melampaui target nasional (77,5%).

Terlepas dari banyaknya kejadian yang menimpa Penyelenggara pemilu, namun yang jelas bahwa semakin banyak pemilih yang menggunakan kedaulatannya untuk memilih wakil-wakilnya sebagai pemimpin negeri ini. Kita patut mengapresiasi KPU, Bawaslu, peserta pemilu, serta TNI, dan pihak kepolisian yang tak henti-hentinya membuat pesta demokrasi ini berjalan baik.

Partisipasi rakyat sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat kita sudah dewasa, serta sangat sadar pentingnya menggunakan hak politiknya serta terlibat aktif Sebagai penyelanggara Pemilu KPUD memiliki peran utama meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya dalam hal menggunakan hak pilihnya.

Hal tersebut termuat dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 10 menyebutkan bahwa: “Salah satu tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota adalah menyelenggarakan sosialisasi dan penyelenggaraan Pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat”.

17 KPUD meningkatkan partisipasi politik masyarkat melalui cara sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat. Cara tersebut dilakukan melalui tiga tahapan yakni melalui komunikasi tatap muka, komunikasi melalui media, dan melalui movilisasi sosial. Kedua, peran Partai Politik. Partai politik dalam UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik pada pasal 10 disebutkan: “tujuan khusus partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.”

Selanjutnya dalam pasal 11 dijelaskan: “partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehiudpan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

Sosialisasi dan pendidikan politik oleh Partai Politik sedikitnya dilakukan dalam tiga hal, yakni: melalui sosialisasi para kader, pendidikan politik, dan mellaui optimalisasi organisasi sayap partai. Ketiga, peran media massa. Di era Digital seperti saat ini, media memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Melalui media cetak, telivisi media sosial, komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat menjadi lebih mudah. Begitu juga dalam Pemilu, media menjadi saluran komunikasi yang sangat tepat untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat. Sebagai lembaga yang netral, saat ini media menjadi salah satu lembaga yang sangat dipercayai oleh masyarakat.

Dengan begitu, dalam peningkatan partisipasi masyarakat media diharapkan mampu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk mau menggunakan hak pilinya dalam Pemilu. “Ini patut dipuji. Sebelumnya banyak pihak khawatir angka golput tinggi. Ternyata banyak sekali pemilih, bahkan kita lihat sangat ramai hingga partisipasi pemilih Melampaui target KPU.

Banyak yang memperkirakan, tingkat partisipasi pemilih kali ini akan turun jauh dari pemilu 2014,” Ternya Pemilu 2019 ini mampu mengembalikan kepercayaan Publik terhadap Penyelenggara pemilu dan para pemimpin dan wakil–wakil Negeri. (***)

Tinggalkan Balasan