Organisasi Amnesty International Indonesia Bahas Kasus Novel Baswedan di Dewan HAM PBB - Sinarlampung.com

Organisasi Amnesty International Indonesia Bahas Kasus Novel Baswedan di Dewan HAM PBB

Spread the love

Jakarta (SL)-Koalisi masyarakat sipil melakukan terobosan baru untuk membuat agar kasus teror yang menimpa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan tetap diingat oleh publik. Organisasi Amnesty International Indonesia turut mengangkat cerita Novel di forum Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Jenewa.

“Amnesty International sudah membawa isu ini ke ranah internasional melalui meeting Th 40th session of the United Nations Human Rights Council (UNHRC),” ujar Community Engagement and Growth Manager di Amnesty International Indonesia, Ken Matahari ketika memberikan keterangan pers mengenai 700 hari teror air keras yang menimpa Novel Baswedan di KPK pada Selasa (12/3).

Amnesty International Indonesia, kata Ken, juga menyampaikan berlarut-larutnya masalah penanganan kasus hukum penyiraman air keras ini kepada perwakilan Indonesia di UNHRC di Jenewa, Swiss. Dengan diangkatnya isu Novel ke dunia internasional diharapkan ada tekanan agar otoritas di Indonesia bisa segera menuntaskan kasusnya.

, apa lagi yang dilakukan oleh Amnesty International Indonesia agar kasus Novel tak dilupakan?1. Amnesty International Indonesia menyampaikan masalah Novel ke organisasi serupa di negara lain Selain mengangkat isu tersebut di forum PBB, Amnesty International Indonesia turut menyampaikan masalah teror yang dialami oleh penyidik KPK itu ke berbagai perwakilan Amnesty International di luar negeri.

Amnesty menggolongkan Novel sebagai individu yang berisiko mendapatkan kriminalisasi karena melakukan penegakan hukum. “Sehingga, kalau ada eskalasi yang diperlukan, kami bisa memobilisasi teman-teman Amnesty untuk melakukan advokasi internasional,” kata Ken.

Sementara, untuk memperingati 700 hari Novel disiram dengan air keras, koalisi masyarakat sipil kemarin menggelar aksi diam selama 700 detik. Mereka mengaku sudah berjuang selama hampir dua tahun untuk menyuarakan kasus Novel. Sayangnya, polisi kerap berdalih kasusnya masih terus diusut.

Namun, hasil kasusnya hingga kini masih nihil.Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK, Yudi Purnomo dalam orasinya mengatakan dengan tidak terungkapnya teror yang menimpa Novel bisa menjadi inspirasi bagi calon-calon pelaku teror lainnya untuk melakukan aksi serupa.”Hukum dan Keadilan dibuat tidak berdaya oleh penyerang Novel Baswedan.

Ini merupakan kenyataan tragis yang terjadi di tengah ribuan janji-janji untuk mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Yudi semalam.Menurut Yudi, yang tersisa kini hanya sekedar janji. Dalam kurun waktu 700 hari terakhir, tutur Yudi, tidak ada perubahan signifikan dalam kasus Novel.

“Oleh sebab itu, kami Wadah Pegawai KPK meminta segenap komponen bangsa untuk sejenak meninggalkan suara nyaring yang terus disuarakan oleh berbagai kalangan yang menunut keadilan dan melawan kezaliman ini,” ujar dia lagi.

Sementara, ketika coba dikonfirmasi ke Mabes Polri, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan perkembangan kasus tersebut sebaiknya ditanyakan ke Polda Metro Jaya. “Itu langsung sama (Pak) Argo saja. Itu domainnya PMJ. Gak perlu saya campuri,” kata Dedi pada Selasa kemarin di Kompleks Mabes Polri Jakarta.

Namun, menurut Dedi, Polda Metro Jaya sudah berusaha keras untuk mengungkap kasus Novel. “Dan upaya itu masih on progress. Nanti, tanyakan ke Pak Argo,” kata dia. Saat dikonfirmasi kepada Argo, ia menjelaskan sudah ditangani oleh satuan tugas khusus.”Silakan ke jubirnya yaitu Prof. Kiki,” ujar Argo.

Hal lain yang digaris bawahi oleh koalisi masyarakat sipil yakni agar teror yang menimpa Novel Baswedan tidak lagi digunakan sebagai bahan kampanye politik. Apalagi pada April 2019, Indonesia akan menggelar pemilihan Presiden dan anggota legislatif. “Tendensi berbagai pihak menjadikan ini sebagai alat kampanye atau menyerang secara politik harus disudahi,” kata anggota koalisi masyarakat sipil, Shaleh Al Ghifari.

Sebelumnya, kuasa hukum Novel, Haris Azhar, tegas menyebut tim gabungan yang dibentuk Polri hanya skenario untuk kepentingan debat capres di putaran pertama. Sebab, semula terdengar informasi kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan menanyakan isu Novel saat di acara debat. Namun, pada kenyataannya, Prabowo justru tidak menanyakan isu tersebut. (red)

Tinggalkan Balasan