Menyesuaikan Anggaran Gubernur Lampung Pangkas Kebutuhan 40 Tenaga Ahli Dengan Anggaran Rp1,8 Miliar – Sinarlampung.com

Menyesuaikan Anggaran Gubernur Lampung Pangkas Kebutuhan 40 Tenaga Ahli Dengan Anggaran Rp1,8 Miliar

Spread the love

Bandar Lampung (SL)-Menyesuaikan arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung,  Gubernur Arinal Djunaidi meniadakan sementara kebutuhan tenaga ahli sebanyak 40 orang,  yang selama ini dengan beban anggaran mencapai Rp1,8 miliar. Kebijakan itu dilakukan daam rangka efisiensi anggaran APBD Provinsi Lampung. Sedangkan untuk membantu kerja Gubernur dalam menentukan kebijakannya. Gubernur mengakomodir sejumah praktisi hukum.

TIM Hukum Provinsi Lampung berkoordinasi dengan Biro Hukum Setdaprov Lampung. “Tim ini merupakan praktisi atau orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang hukum, yang bersedia mengabdikan ilmunya untuk kepentingan rakyat Lampung, dan tanpa di gaji dan bekerja secara insidentil serta berkoordinasi dengan Biro Hukum”, kata Kepala Biro Hukum Pemprov Lampung Zulfikar kepada beberapa media bersama Kabag Humas dan Komunikasi Publik Heriyansyah di Lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Lampung Selasa, (10/09/2019).

Tim Hukum di angkat berdasarkan SK Gubernur Lampung No. G/618/B.02/HK/2019 mempunyai tugas diantaranya melaksanakan kajian dan analisis kebijakan gubernur dalam bidang hukum, memberikan pertimbangan, saran, masukan, dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang hukum. Kemudian Tim Hukum akan melapor dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BIro Hukum Setda Provinsi Lampung.

Menurut Karo Hukum menyampaikan keberadaan Tim Hukum sebagai wujud Apresiasi Gubernur terhadap aspirasi beberapa praktisi hukum yang siap mengabdi kepada rakyat Lampung Berjaya.  Hal ini juga sebagai wujud konsistensi Gubernur Arinal untuk menjalankan saran BPK untuk menghentikan Tenaga Ahli yang di anggap menjadi beban anggaran.

“Sebagai Kepala Daerah yang taat hukum beliau tentu membutuhkan sinergitas dengan orang – orang yang berkompeten dalam menentukan kebijakan. Pembentukan Tim Hukum merupakan jawaban dari saran BPK untuk efisiensi anggaran, namun tetap memperhatikan aspek hukum dalam setiap mengambilan keputusan dan menentukan arah pembangunan daerah,“ kata Zulfikar. (red)

Tinggalkan Balasan