Masyarakat Pekondoh Pertanyakan Kasus Penyimpangan Dana Desa di Kejari Lampung Selatan - Sinarlampung.com

Masyarakat Pekondoh Pertanyakan Kasus Penyimpangan Dana Desa di Kejari Lampung Selatan

Spread the love

Pesawaran (SL)-Masyarakat Desa Pekondoh, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung mendesak aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Kalianda Lampung Selatan untuk mengusut sampai tuntas terkait dengan Penyimpangan Dana Desa bernilai ratusan juta yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Pekondoh Subhan Wijaya.

“Saya mewakili masyarakat Desa Pekondoh Gedung mendesak aparat penegak hukum khususnya kejaksaan untuk mengusut sampai tuntas penyimpangan dana desa yang dilakukan oleh Subhan Wijaya,” kata salah satu masyarakat Desa Pekondoh, yang namanya untuk sementara minta dirahasikan kepada wartawan, dilangsir Handalnews.id, Kamis (24/1/19).

Hal ini katanya, tidak bisa dibiarkan karena bagaimana suatu desa akan maju kalau kepala desa hanya mementingkan diri sendiri untuk kepentingan pribadi. “Untuk Badan usaha milik desa aja, dari tahun 2016 sampai dengan 2018 hanya dibelikan tarup saja, kalau g salah cuman 6 unit saja, padahal setiap tahun nya anggaran Bumdes nilainya lebih dari Rp 100 juta, kemana duit itu, belum lagi bantuan mesin bajak, kemana g jelas, begitu juga untuk realisasi Raskin tidak jelas,” ujarnya.

Jadi tambahnya, dirinya bersama masyarakat Pekondoh berharap kepada aparat penegak hukum agar dapat turun kebawah dan melakukan penyelidikan terhadap banyaknya penyimpangan yang dilakukan Subhan Wijaya selaku kepala desa setempat. “Saya berharap aparat kejaksaan segera melakukan penyelidikan dan pemanggilan terhadap Subhan Wijaya dan bila terbukti agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” harapnya.

Diberitakan sebelumnya, Subhan Wijaya diduga telah melakukan penyimpangkan anggaran dana desa, Sesuai dengan APBdes Desa Pekondoh Kecamatan Way Lima, pada tahun 2016 sebesar 881.878.217, Namun banyak kegiatan bidang belanja barang dan jasa tidak dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, seperti insentif tim penyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes.

Selain itu, untuk anggaran Peringatan HUT RI, pembinaan pengajian majelis taklim, pelaksanaan MTQ, pembinaan penyelenggaraan TPA, pembinaan olahraga, sosialisasi pencegah Narkoba, pembinaan anak yatim, pembinaan perpustakaan desa, pelatihan Administrasi PKK, pelatihan pembinaan dan pengelolaan posyandu yang jumlahnya hampir mencapai ratusan juta rupiah.

Kemudian untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional kantor sebesar Rp 31.968.000, tidak terealisasi dengan maksimal, karena beberapa kegiatan untuk belanja modal di duga fiktip salah satu nya plang nomor rumah. Begitu juga dengan bidang pembangunan desa banyak kegiatannya tidak sesuai dengan RAB, seperti upah mandor maupun pembuatan prasasti.

Sedangkan untuk anggaran dana desa pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.219.122.915, diduga dalam realisasi tidak sesuai dengan perencanaan maupun pelaksanaan nya. Seperti operasional perkantoran yang nilai nya mencapai Rp 62.572.000, bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp 710.054.100, bidang pemberdayaan masyarakat Rp 28.568.742 dan bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp 55.980.000.

“Itu benar pak, setiap kegiatan di Desa Pekondoh tidak ada tahapan Musyawarah dusun, musyawarah desa, musrenbangdes, jadi masyarakat juga banyak yang mempertanyakan masalah itu, mereka juga komplain,” ungkap salah satu masyarakat setempat kepada media ini.

Dia mengungkapkan, begitu juga dengan Laptop, dianggarkan empat kali, seharusnya ada empat namun hanya ada 1 buah. “Itupun di rumah kades, setelah kades mundur, laptop di titip dengan kasi keuangan dan Printer dianggarkan 3 kali hanya dibelikan 1, kalau untuk meja kursi itu kan ada anggaran nya namun tidak realisasikan nya, itu mungkin fiktip,” ujarnya.

Dia menambahkan Selama Subhan menjabat kepala desa, rata-rata ada tiga pembangunan yang dananya agak besar dan ada biaya perencanaan sebesar Rp 10 juta sampai 13 juta lebih, jadi kalau setahun Rp 30 juta lebih di kalikan 4 tahun dia menjabat, jadi kemana anggaran itu, itu sudah jelas dia melakukan penyimpangan. “Jadi saya berharap aparat segera melakukan penyelidikan terkait dengan penyimpangan anggaran desa yang di lakukan oleh Subhan Wijaya,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Desa Pekondoh Subhan Wijaya ketika dikonfirmasi menyangkal kalau dirinya selama dia menjabat telah melakukan penyimpangan anggaran dana desa. “Saya mengucapkan terima kasih atas konfirmasinya. Namun kalau untuk pembangunan insya allah sudah selesai, untuk laptop, printer, insya Allah ada, saya inikan dah mundur karena saya nyaleg, untuk meja kursi sudah saya belikan,” katanya, Selasa (15/1/19)

Namun dia mengakui untuk plang merk nomor rumah memang ada dua jenis satu kaleng dan satu nya jenis atom plastik namun tidak dipasang. “Kalau untuk plang memang ada tidak dipasang, itu ada dirumah dan semua perencanaan untuk pembangunan sudah dilaksanakan semua,” katanya sambil ketawa. (hdl/Ism/red)

Tinggalkan Balasan