Masyarakat Minta Transaparansi APBD Way Kanan Tahun 2018 - Sinarlampung.com

Masyarakat Minta Transaparansi APBD Way Kanan Tahun 2018

Spread the love

Way Kanan (SL)-Warga apresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, yang menunjukan sikap serius dalam penanganan tindak kejahatan pidana korupsi oleh kepala Kampung dan aparatnya. Karena warga juga minta penegakan hukum juga dilakukan kepada para pelaku penyimpangan APBD Kabupaten Way Kanan,

“Perang terhadap korupsi bukan hanya sebatas kepala Kampung, tapi juga harus membangun tekad terhadap penyimpangan anggaran APBD. Sesuai komitemn Pemerintah daerah kabupaten Way Kanan tahun 2019 perang terhadap korupsi,” kata Andi, pemerhati pemerintahan, di Blambangan, Way Kanan, Rabu (15/5/2019).

Sehingga, kata Andi, diharapakkan audit juga bisa diterapkan APIP terhadap pengelolaan dana APBD Way Kanan baik tentang aliran dana APBD terhadap seluruh pembiayaan kebutuhan aparatur sipil negara ,sekretariatan daerah Pemkab Way Kanan.

“UU KIP jelas mengatur tentang tranfaransi anggarn, termasuk anggaran pasilitas rumah dinas dan anggaran rumah tangga Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya,  Wakil Bupati Edwar Antony,  Sekda Way Kanan Saipul,  Ketua DPRD Way Kanan Nikman Karim, maupun dana kegiatan rutin seluruh satuan kerja dinas dan kantor di lingkungan Pemda Way Kanan yang sejauh ini terkesan tertutup,” katanya.

Menurut Andi, bukankah anggapan negara itu juga wajib dketahui Publik. Karena yang selama ini dirasakan, di tengah masyarakat tertutup. “Jadi intinya jangan hanya anggaran desa, tapi ada anggaran yang lebih besar di APBD,” katanya

Hal ini juga dianggap cukup perlu penjelasan kepada masyarakat secara umum dalam pembuktian apakah pengelolaan dan penyaluran anggaran APBD benar benar menghasilkan suatu perubahan yang dirasakan  masyarakat secara keselurahan atau hanya mengahsilkan perubahan kepada pejabat pemerintah sendiri.

“Meskipun adanya laporan pertanggungjawaban pemkab Way Kanan yang diserahkan ke anggota DPRD sendiri.  Tapi secara utuh laporan kegiatan dan transparansi kegiatan di dalam dana APBD Way Kanan yang harus juga ditunjukkan ke pada publik,” katanya.

Program Pemerintah disamping memajukan pembangunan fisik juga bisa dirasakan sendiri oleh seluruh masyarakat atas kebijakan Pemimpin itu sendiri untuk memajukan perekonomian masyarakat tanpa dibedakan kedudukanya. “Karena kampung terbebani dana desa dari masyarakat miskin yang bertempat tinggal di Wilayah Kelurahan dan kecamatan yang tidak ada anggaran khusus seperti kampung sejauh ini,” pungkasnya. (indro/samun)

Tinggalkan Balasan