Masyarakat Minta Bupati Way Kanan Tidak Ragu Penjarakan Kepala Kampung "Korupsi" Dana Desa - Sinarlampung.com

Masyarakat Minta Bupati Way Kanan Tidak Ragu Penjarakan Kepala Kampung “Korupsi” Dana Desa

Spread the love

Way Kanan (SL)-Masyarakat Way Kanan memberikan apresiasi atas hasil audit pengelolaan dana desa tahun 2018 yang diberikan APIP Insfektorat Way Kanan. Karena ratusan kampung yang disinyalir bermasalah dengan anggaran dana desa masuk proses oleh Bupati Way Kanan.

salah satu pembanguanan kampung daerah way kanan yang mengalami kerusakan usai beberapa bulan selesai dibangun yang diperosalakan masyarakat

“Kami apresiasi Inspektorat mau terbuka dan telah disampaikan kepada masyarakat melalui media. Dan kami baca itu. Dari ungkapan Inspektorat itu, dapat di proses hukum,” kata Andi, pemuda, warga Blambangan Umpu.

Dan keputusan akhir untuk menentukan apakah ada kampung yang diseret ke pengadilan tipikor oleh Pemerintah daerah setempat dalam kurun waktu dua bulan mendatang. Tergantung keberanian Kepala daerahnya,” tambah Andi.

Menurut Andi, jika pemeriksaan itupun dilakukan langsung oleh lembaga komisi pemberantasan korupsi (KPK RI) tentu seluruh kampung bermasalah dan terbukti adanya pelanggaran korupsi dikegiatanya. “Maka masyarakat Way Kanan pun tidak akan mengkhawatirkan keputusan akhir penegakan sanksi yang akan ditempuh Pemerintah Daerah Way Kanan seperti saat ini,” katanya, Selasa (14/5/2019)

BACA : Masyarakat Minta Transparansi Soal Hasil Audit Dana Desa 221 Kampung Tahun 2018, Sekda Bilang Itu Rahasia Pemda Way Kanan?

BACA : Insfektorat Way Kanan Benarkan Ratusan Kepala Kampung di Way Kanan Terindikasi Korupsi Dana Desa 2018

Namun, kata Andi, Pemerintah daerah juga harus menilai apa respon masyarakat Way Kanan jika hasil akhir penyelesaian pekara kampung bermasalah ini tidak satupun diseret ke pengadilan tipikor. Sebab, melihat dari potensi pelanggaran penjelasan APIP sendiri kuat dugaan akan memenuhi unsur pidana hukum yang bisa ditetapkan oleh jaksa penuntut umum Kejaksan Negeri Blambagan Umpu, hingga kepengadilan Tipikor wilayah Lampung.

“Ini akan menjadi catatan untuk pengalaman masyarakat di masa pemimpian daerah 5 tahun mendatang. Bahwa diharapkan Bupati tidak ragu menyeret pelaku korupsi di daerahnya walapun mungkin barang bukti kerugian kas kampung yang dilaporkan jaksa Penuntut Umpu dalam kasusnya terbilang kecil yaitupun berkisar puluhan juta ataupun ratusan juta saja nantinya,” pintanya.

Warga lainnya, Gunawan, mengungkapkan bahwa masyarakat mendukung penuh jika Bupati Adipati Surya tidak ragu untuk menyerat para kepala kampung yang bermasalah berdasarkan hasil audit terindikasi pidana korupsi dana desa seperti yang dilaporkan APIP Way kanan.

“Memang dalam hal ini masyarakat juga harus mengerti kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah daerah dalam penanganan akhir persoalan desa bermasalah di Way Kanan. Masyarakat harus menghargai semua keputusan yang akan dilakukan bupati dalam menindak lanjuti hasil temuan audit APIP,” kata Gunawan. (Indro)

Tinggalkan Balasan