Marak KKN di Tulang Bawang Barat Aliansi Keramat Lampung Demo Bupati Umar Ahmad – Sinarlampung.com

Marak KKN di Tulang Bawang Barat Aliansi Keramat Lampung Demo Bupati Umar Ahmad

Spread the love

Tulang Bawang Barat (SL)-Terindikasi marak dugaan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), membuat masyarakat kecewa. Mereka yang tergabungg dalam Aliansi Keramat Lampung berunjukrasa di depan Kantor Umar Ahmad, Selasa (10/9/2019) sekitar pukul 08.00 Wib, dengan Kordinator Lapangan (Korlap) aksi dipimpin oleh Suardi Romli dan Sudirman.

Salah seorang peserta aksi, Risman menyatakan aksi mereka sebagai penyampai aspirasi masyarakat, bahwa banyak sekali kebobrokan di Kabupaten Tubaba, terutama dalam rangka pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBD maupun APBN, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, dan Peternakan.

“Banyak sekali pembangunan-pembangunan di Kabupaten Tubaba yang baru seumur jagung sudah rusak, bahkan program-program Dinas pun tidak jelas, sebut saja dari seperti Usaha Ayam yang gagal, pembangunan Agrowisata yang tidak jelas, dan lainnya,” teriak Risman dalam orasinya.

Menurut Risman, banyaknya penyelewengan tersebut tentu karena tidak tegasnya Bupati Umar Ahmad dalam menindak Dinas yang ada, bahkan diduga kuat KKN sudah mengakar di Kabupaten Tubaba. “Kami akan minta Kejari Tulang Bawang tidak tebang pilih dalam menindak laporan terkait dugaan-dugaan KKN yang ada di Tubaba ini,” katanya.

Suardi Romli, selaku Korlap juga mengaku kecewa dengan ketidak hadiran Bupati Umar Ahmad dalam Demo tersebut. “Ini sebagai bentuk penyaluran aspirasi kami masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten yang tidak tegas terhadap seluruh pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan penyelewengan penggunaan anggaran. Jika ini tidak ada ketegasan dari Pemerintah, maka kami akan melakukan aksi Demo kembali pada tanggal 24 September 2019 mendatang.” tegasnya.

Sementara Kepala Bagian Hukum Sofyan Nur sekaligus mewakili Bupati dalam aksi Demo tersebut mengatakan, bahwa pihak pemerintahan Tubaba akan mengkaji apa saja yang disampaikan dari masyarakat yang melakukan Demo. “Itu merupakan hak mereka selaku masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka Umum, dan itu sudah diatur dalam Undang-Undang, maka kami menerima dengan baik apa yang mereka sampaikan dan akan kita pelajari semua keluhan masyarakat.” katanya. (rls/red)

Tinggalkan Balasan