Kode Etik Penulisan, Wartawan Tidak Boleh Menghakimi? – Sinarlampung.com

Kode Etik Penulisan, Wartawan Tidak Boleh Menghakimi?

Spread the love

Bandar Lampung (SL)-Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung, Juniardi SIP, MH, mengingatkan wartawan wajib menjaga kode etik dalam menulis pemberitaan. Wartawan wajib menjaga hak hak narasumber, dan tidak boleh menghakimi secara sepihak objek pemberitaan, dan tidak terlibat kejahatan dengan melakukan trail by press  (Kejahatan dalam dunia wartawan,Red)

Hal itu disampaikan Juniardi, saat dimintai tanggapan terkait pemberitaan dugaan yang dituduhkan kepada Kepala Desa Mada Jaya Kecamatan Way Khilau, Sutrisna. Dalam menulis, kata Juniardi, wartawan harus mempunyai etika dalam penulisan berita, dan dalam penulisan berita wartawan tidak boleh bersifat tendensius dan juga menghakimi.

“Memang perlu dipahami etika dasar dalam menerbitkan suatu tulisan, semua itu harus dimiliki setiap wartawan agar tidak ada yang merasa dirugikan dari tulisan kita,” ucap Juniardi melalui sambungan telepon. Selasa, (20/8)

Juniardi mengatakan, sebagai wartawan hendaklah dibekali kemampuan serta pemahaman akan membaca situasi dan juga kondisi. Jangan mudah terbawa oleh kepentingan beberapa kelompok yang ingin mendompleng, lebih parah lagi menjadi provokator mempengaruhi orang lain demi untuk mencari ke untungan pribadi.

“Sehingga dapat memperkeruh bukan menjernihkan persoalan, itu sudah termasuk melanggar kode itik Wartawan. itulah pentingnya UKW (Uji Kompetensi Wartawan-red), dengan begitu kita paham mana wartawan yang memang benar-benar memiliki kompetensi atau hanya sebatas wartawan abal-abal. Jadi kita juga harus paham, harus bisa baca situasi jangan sampai ada pihak yang sengaja memanfaatkan tulisan kita,” tambahnya.

Selain itu Pimpinan Redaksi Sinarlampung.com tersebut menjelaskan agar wartawan tidak bersifat tendensius dan dapat memposisikan diri sebagai pewarta yang sifatnya hanya menyajikan berita. “Gak boleh kalau tendensius, apalagi kalau sampai kita memojokkan salah satu pihak, harus diingat tugas kita hanya memberitakan tidak boleh menghakimi (judge), biarkan sudah ada pos masing-masing masalah benar atau salah bukan perkara wartawan,” jelasnya.

“Apalagi bila sudah sampai pendorongan opini, itu sudah termasuk tindak kejahatan syber, trial by press bahasanya. Kalau anggota PWI yang melakukan seperti itu, kartu UKW-nya bisa dicopot dan kita keluarkan dari keanggotaan, selain itu perusahaannya juga bisa dituntut secara hukum,” katanya. (indah)

Tinggalkan Balasan