Kesulitan Ekonomi Banyak Istri Minta Cerai di Lampung Utara? - Sinarlampung.com

Kesulitan Ekonomi Banyak Istri Minta Cerai di Lampung Utara?

Spread the love

Lampung Utara (SL)-Hampir di seluruh Pengadilan Agama yang ada di Indonesia, dari total perkara yang diterima, kisaran 70% di antaranya merupakan perkara perceraian. Seperti disampaikan Hakim Pratama Utama Pengadilan Agama Kabupaten Lampung Utara, Asep Ridwan Hotoya, hal tersebut juga terjadi di kabupaten yang dikenal dengan semboyan Ragem Tunas Lampung ini.

“Untuk di Lampura, seperti juga di tempat lainnya, 70% perkara yang diterima Pengadilan Agama terkait dengan perkara perceraian. Di sini (Lampura.red) didominasi dari pihak istri yang melakukan gugatan perceraian,” kata Asep Ridwan Hotoya, saat diwawancarai, Kamis, (11/7/2019), di kantornya.

Gugatan perceraian yang diperkarakan, kata Asep, faktor penyebab yang paling dominan terkait masalah kesenjangan perekonomian keluarga. “Jika ditelisik secara lebih mendalam, faktor ekonomi itu indikator penyebabnya dikarenakan suami kurang memberi nafkah ekonomi kepada istri karena malas bekerja. Selain itu, ditemukan juga beberapa kasus, suaminya sudah bekerja, namun berpenghasilan kecil dan istri tidak bisa bersabar dalam menghadapi dan mengatasi keadaan,” urai Asep yang juga berperan sebagai Humas Pengadilan Agama Lampung Utata.

Meski demikian, terang Asep, hal yang paling mendasar sehingga memicu timbulnya prahara di dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian disebabkan kurangnya iman yang menjadi pedoman hidup bagi pasangan suami istri yang berperkara tersebut. “Faktor lainnya yang paling dikhawatirkan dalam hal pemicu angka perceraian di Lampura, yakni yang bersumber dari penyakit sosial kemasyarakatan, seperti judi, prostitusi, dan penyalahgunaan narkotika,” terangnya.

Dalam enam bulan terakhir di tahun 2019, penyebab perceraian yang ditimbulkan dari penyakit masyarakat lebih mendominasi dan sudah masuk dalam tingkat yang sangat mengkhawatirkan.

Selain perkara perceraian, lanjut Asep Ridwan Hotoya, Pengadilan Agama Lampung Utara selebihnya juga menangani perkara yang berkaitan dengan perkawinan, seperti harta bersama, pengesahan pernikahan, warisan, hingga isbat nikah massal.

“Pernikahan isbat dilakukan apabila sepasang suami istri yang sebelumnya sudah terikat tali pernikahan dan di dalam masyarakat banyak disebutkan dengan nikah agama, namun belum didaftarkan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak memiliki catatan permasalahan dan syarat hukumnya sudah terpenuhi. Pasangan tersebut tentu menginginkan adanya administrasi pernikahan resmi, berupa buku nikah,” ungkap Asep.

Dikatakannya, permasalahan tersebut dapat ditempuh melalui isbat nikah, yang umumnya dilakukan secara massal, dengan kata lain, pernikahan secara bersama-sama dengan pasangan pernikahan lainnya. “Apabila pernikahannya telah diisbatkan atau disahkan maka akan diterbitkan buku nikahnya oleh KUA setempat. Hal ini juga disebut dengan sidang isbat nikah terpadu,” katanya.

Pengadilan Agama, kata Asep, juga menangani perkara persengketaan ekonomi syari’ah, seperti wakaf, hibah, warisan yang kadangkala memicu timbulnya satu persengketaan. “Jika ada orang atau lembaga keuangan syari’ah ada sengketa dengan nasabahnya, mulai dari kredit macet sampai eksekusi lelang, itu menjadi ranah penanganan Pengadilan Agama,” katanya.

“Bukan lagi ke Pengadilan Negeri, ada catatan syarat akadnya berdasarkan prinsip syari’ah. Kalau masih berprinsip konvensional, itu ditangani oleh Pengadilan Negeri Kotabumi,” pungkasnya. (ardi)

Tinggalkan Balasan