Kedaulatan Rakyat Adalah "People Power" Yang Sebenarnya - Sinarlampung.com

Kedaulatan Rakyat Adalah “People Power” Yang Sebenarnya

Spread the love

Jakarta (SL)-Tahun 2019 merupakan penentuan nasib rakyat Indonesia untuk menjadi bangsa yang berdaulat atau tertindas jawabannya adalah pilpres 2019. Rakyat Indonesia sekarang telah dikuasai oleh Asing dan Aseng. Mereka segelintir penguasa sudah tak punya lagi rasa nasionalisme sehingga dalam menjalankan kekuasaannya tidak lagi melihat kepentingan rakyat.  Rakyat yang menuntut keadilannya dianggap radikalisme.

Sekarang dalam Pilpres 2019 yang dilaksanakan oleh rezim ini ternyata rakyat kedaulatannya di injak-injak karena terindikasi kecurangan yang terstruktur. Dengan diselenggarakan Pilpres dan Pileg ini banyak kecurangan. Sehingga membuat masyarakat tidak punya harapan. “Kalau rakyat tidak memenangkan kedaulatan maka kita akan terancam. Ini adalah salah satu ekpresi. Kita harus rebut kembali kedaulatan indonesia. Rakyat menggambil alih kedaulatannya,” kata Habib Umar Alhamid saat konperensi pers di Jakarta Selatan, Ahad, (05/05/2019).

“Saya hanya ingin bangsa ini selamat. Indikasi itu sekarang sangat jelas. Kemudian Modal China masuk ke indonesia. Seperti tahun 1959, tidak ada hukuman. Syukur diprotes para ulama. Bagaimana mudahnya masuk tenaga kerja asing di Indonesia. Orang china yang datang kesini akan menguasai lapangan kerja. Kalau itu terjadi jika Jokowi menang. Bagaimana negaranya di bawah kekuasaan China ? Utang piutang kepada China ? Tentangganya orang china semua,” tambah Permadi, yang hadir diacara itu.

“Itu pasti terjadi. Investasi kereta api. Pak Jokowi sangat membangga-banggakan investasi infrastruktur. Tetapi Kedaulatan Rakyat tercampakkan. Negara ini dikuasai oleh China dan terpecah belah. Tentu sangat berbahaya bagi bangsa kita di bidang ekonomi. Kenapa kita tak percaya lagi ? karena pemerintah saat ini tidak memikirkan kepentingan rakyat tapi justru mementingkan TKA,” tutur Permadi seorang tokoh nasional yang turut hadir saat konperensi pers.

Adapun Petisi Nasional sebagai berikut ;

1. Sebagai simbol perwujudan aspirasi rakyat dan menghendaki perubahan. Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Uno serta siap mengawal kemenangan, pelantikan Presiden Indonesia periode tahun 2019 — 2024.

2. Sesuai azas pemilu langsung umum bebas rahasia jujur dan adil maka khusus berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu 2019.

A. Kami tidak lagi mempercayai kenetralan aparat kepolisian sebagai penegak hukum.
B. Kami menolak hasil real count yang di tetapkan oleh komisioner komisi pemilihan umum Republik Indonesia selama itu merupakan bagian dari perwujudan keberpihakan KPU kepada petahana yang telah melakukan kejahatan atas kesalahan pemilu.
C. Kami tidak akan melaporkan kecurangan pemilu kepada Bawaslu . Kami meyakinkan taraf tuntutan Bawaslu saat ini terbukti menjadi bagian dari tindak kejahatan atas kedaulatan rakyat.
D. Kami menuntut agar para pihak penyelenggara pemilu dalam hal ini seluruh komisioner-komisioner pemilihan umum Republik Indonesia atau KPU dan para Pimpinan KPU atau Bawaslu secepatnya dicopot dari jabatannya dan telah terbukti secara meyakinkan segala kesalahannya untuk itu segera diajukan ke pengadilan atas kejahatannya terhadap kedaulatan rakyat.

3. Terindikasi Jokowi dan para pendukungnya melakukan kecurangan sehingga mengancam kedaulatan rakyat Indonesia. Kami menuntut agar Pilpres 2019 dilakukan perhitungan suara yang sesungguhnya dan mengusulkan Jokowi segera mengakui kecurangannya dan mundur dari jabatannya selaku presiden RI. Jika tuntutan ini diabaikan maka sesuai UUD 1945 pasal 1 ayat 2 kami sebagai rakyat berdaulat akan melakukan tindakan tegas sesuai hak dan kewenangan dan sesuai konstitusi. (fri)

Tinggalkan Balasan