Kebohongan Rezim Terhadap Organisasi Dakwah Islam HTI Dalam Persfektif Hukum - Sinarlampung.com

Kebohongan Rezim Terhadap Organisasi Dakwah Islam HTI Dalam Persfektif Hukum

Spread the love

Sharing is caring!

Oleh : Chandra Purna Irawan, S.H.,M.H  (Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI & Sekjen LBH Pelita Umat).

Sejak tahun 2017 hingga saat ini rezim senantiasa membangun narasi atau framing atau sebagai objek monsterisasi yang ditujukan terhadap organisasi dakwah Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan ajaran Islam. Oleh karena itu wajar apabila ditengah masyarakat muncul opini atau pendapat yang menyatakan bahwa rezim saat ini adalah rezim anti Islam.

ilustrasi foto/dok/net)

Saya menduga kezaliman yang ditimpakan rezim kepada HTI tidak lepas dari persoalan politik. Kekalahan Ahok di Pilkada DKI Jakarta serta peran politik HTI yang ketika itu lantang menyuarakan aspirasi politik ‘tolak pemimpin kafir’ diduga menjadi sebab utama kemarahan.

Sejak saat itu narasi jahat ditabuh rezim, dari tudingan ormas yang memecah belah, mengusung ideologi khilafah yang bertentangan dengan Pancasila, anti NKRI, sampai akhirnya pada tanggal 18 Juli 2017 rezim melalui Kemenkumham secara sepihak mencabut status BHP HTI. Hingga saat ini, pasca BHP HTI dicabut, narasi jahat yang menuding khilafah sebagai ideologi pemecah belah terus disuarakan rezim sebagai narasi jahat untuk memisahkan umat Islam dari ajaran Islam khilafah yang mulia.

Berbagai tudingan, klaim sepihak, serta berbagai fitnah dan tipu daya terus dilakukan rezim. Tujuannya jelas, rezim ingin menjauhkan HTI dari umat, dari ibu kandungnya, dimana HTI lahir dan dibesarkan bersama umat.

Berkenaan dengan hal tersebut saya akan menyampaikan pendapat hukum mengenai berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada HTI, sebagai berikut :

Pertama, Dituduh Menyebar Faham Radikal 

Organisasi dakwah Islam HTI, selama ini selalu menyebarkan dakwah dengan cara damai tanpa kekerasan, dakwah yang disampaikan diantaranya adalah penting dan perlunya penerapan syari’ah Islam dalam bingkai Khilafah.

apakah bisa penerapaan Syariah Islam tanpa khilafah? Bisa, hanya saja parsial semisal hukum waris, perceraian, kompilasi hukum Islam, zakat, wakaf, bank syariah. Kalau mencakup hukum pidana (jinayah), rasanya sulit. Aceh saja mengalami banyak rintangan dari dalam dan luar negeri.

Apabila mempelajari dan menyampaikan Khilafah tidak diperbolehkan dengan tuduhan sebagai faham radikal. Pertanyaannya kenapa disekolah dan perguruan tinggi dipelajari mengenai faham, ideologi yang berasal dari barat atau Eropa dan Amerika Serikat misalnya republik, negara kesatuan (serikat), kerajaan, monarchi, sistem parlementer dan presidensiil, demokrasi, feminisme, kesetaraan gender dan masih banyak lagi.

Bahkan faham atau ajaran Yunani dan Romawi diperbolehkan dipelajari hingga saat ini diantaranya Plato, Socrates, Aristoteles, Thales dll. Sementara pada ajaran Islam diantaranya seperti sistem pemerintahan Islam (Khilafah), Syari’ah, Hijab, Jihad dituduh sebagai ajaran atau faham radikal?!.

Bukankah menjalankan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya sebagimana Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”). Bahwa Khilafah adalah ajaran Islam, dalam pemahaman dan keyakinan agama Islam Khilafah hukumnya Wajib (Fardu). Mengemban, mengajarkan dan menyebarluaskan kewajiban Ajaran Islam Khilafah merupakan bagian dari Ibadat menurut agama Islam.

Khilafah merupakan Ajaran Agama Islam, dimana agama Islam adalah agama resmi yang diakui oleh negara. Membuat atau memberikan Tafsir Ajaran Agama Islam yakni Khilafah yang ditafsirkan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sama saja telah menodai Agama Islam dan melanggar ketentuan pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965, Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Kedua, Dituduh Ingin Mengganti Pancasila dan UUD 1945

Organisasi dakwah Islam, HTI. Tidak memiliki perwakilan anggota di Parlemen dan eksekutif Pemerintahan. Oleh karena itu HTI tidak memiliki kewenangan dan kemampuan merubah dan mengganti dasar negara dan sistem Pemerintahan.

Sementara yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk melakukan perubahan adalah Pemerintah dan parlemen. Misalnya Indonesia pernah terjadi pergantian sistem Pemerintahan dari Parlementer menjadi Presidensial dan sebaliknya. Juga pernah terjadi perubahan bentuk negara dari NKRI menjadi RIS (Republik Indonesia Serikat) dan sebaliknya. Begitu juga konstitusi kita pernah berganti diantaranya UUD 1945, UUD RIS 1949 dan UUDS RI 1950. Bahkan UUD 1945 telah terjadi amandemen (perubahan). Artinya hanya orang yang memiliki kewenangan dan diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk mengganti dan/atau merubah.

Ketiga, HTI Dituduh Menyebarkan Ideologi Yang Anti Pancasila

Ideologi yang dimaksud dituduhkan oleh rezim adalah Khilafah. Perlu diketahui bahwa Khilafah bukanlah ideologi, melainkan bagian dari ajaran Islam. Lebih tepat yang disebut ideologi adalah Islam, karena Islam bukan sekedar agama melainkan pandangan hidup yang memiliki aturan yang lengkap, termasuk Khilafah.

Khilafah merupakan sebuah istilah untuk menggambarkan sistem kepemimpinan umat Islam untuk menegakkan syariat Islam dan mengemban dakwah ke segenap penjuru dunia. Unsur Khilafah ada 3 (tiga) yaitu ukhuwah, syari’ah dan dakwah. Maksudnya, Khilafah perlu tegak untuk mewujudkan persaudaraan dan penerapan syari’ah serta melaksanakan dakwah.

Oleh karena itu bahwa Khilafah bukanlah ideologi, melainkan bagian dari ajaran Islam.

Keempat, HTI Dituduh Memecah Belah Bangsa dan Negara

Syari’ah Islam dan khilafah yang senantiasa didakwah kan oleh HTI untuk diterapkan di Indonesia dituduh sebagai pemecah belah bangsa dan negara. Saya khawatir rezim ini dangkal memahami hukum Islam, transformasi hukum dalam pembangunan hukum nasional. Sehingga menimbulkan kelicikan dan salah kebijakan serta penilaian terhadap segala sesuatu yang “berbau Islam” sehingga menjadi politik Islamo Phobia.

Rezim ini kiranya lupa atau bahkan tidak tahu bahwa hukum yang berlaku di negara kita tidak lepas dari pengaruh dari luar, misalnya terdapat pengaruh dari hukum Belanda, Perancis dan Romawi. Jika ingin konsisten, tentu saja harus ditolak.

Kok bisa hukum Romawi berlaku di Indonesia? Karena Indonesia dijajah Belanda. Sementara sistem hukum di Negeri Belanda didasarkan pada sistem hukum perdata Perancis dan dipengaruhi oleh Hukum Romawi. KUHP yang berlaku di negeri Belanda sendiri merupakan turunan dari code penal perancis. Code penal menjadi inspirasi pembentukan peraturan pidana di Belanda. Hal ini dikarenakan Belanda berdasarkan perjalanan sejarah merupakan wilayah yang berada dalam kekuasaan kekaisaran perancis.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan sebagainya. Sistematika yang dipakai merupakan adopsi dari hukum Napoleon. Perancis adalah negara yang melakukan kodifikasi terhadap hukum Romawi. Kaisar Napoleon pada tahun 1800 an membentuk suatu panitia yaitu Portalis, Trochet, Bigot de Preameneu dan Malleville yang ditugaskan untuk membuat rancangan kodifikasi. Sumber bahan kodifikasi adalah hukum Romawi.

Dalam menerapkan hukum Romawi yang terkodifikasi, Prancis tidak hanya memakai satu hukum tetapi juga menggunakan kebiasaan lokal atau yang lebih dikenal dengan istilah customary Law (hukum kebiasaan). Hukum Romawi telah berlangsung selama ribuan tahun – dari Leges Duodecim Tabularum tahun 439 SM hingga Corpus Juris Civilis (528–35 AD) yang diperintahkan oleh Kaisar Yustinianus I. Undang-undang Yustinianus berlaku di Romawi Timur (331–1453), dan juga menjadi dasar hukum di Eropa.

Hukum Romawi yang dikenal juga dengan istilah Civil Law atau Hukum Sipil. Hukum sipil dapat didefinisikan sebagai suatu tradisi hukum yang berasal dari Hukum Roma yang terkodifikasi dalam corpus juris civilis Justinian dan tersebar ke seluruh benua Eropa dan seluruh dunia.

Pernahkah rezim ini bertanya mengapa hukum Romawi atau Perancis atau Belanda ini dipaksakan berlaku kepada semua orang, termasuk kepada umat Islam? Bagaimana kalau ada yang menyatakan bahwa negara ini telah menjadi antek Belanda dan radikalis pro Belanda dengan pemaksaan berlakunya hukum Belanda itu?.

Wallahualam bishawab

IG @chandrapurnairawan
Twitter @chandra_idea

Tinggalkan Balasan