Kebijakan Childish Ala Panglima TNI dan Kapolri - Sinarlampung.com

Kebijakan Childish Ala Panglima TNI dan Kapolri

Spread the love

Oleh:  Aziz Ahmadi

Sejak dilantik menjadi Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, berbenah. Beliau, sepertinya punya pandangan tersendiri terkait hubungan TNI-Polri. Panglima TNI dan Kapolri, sepertinya sarujuk hendak membalut luka dan memerban retak seribu, di seputar hubungan TNI-Polri.

Berbagai kegiatan bersama (TNI-Polri), secara “TSM” ( terstruktur, sistemik dan masif, terus dikampanyekan. Panglima TNI dan Kapolri, tampil lengket layaknya amplop dg perangko/materei. Nyaris tiada hari tanpa runtang-runtung, (ke sana-kemari.)

Salam komando, saling berangkulan, saling berkunjung satuan, tepuk tangan, pasang banner berbagai jenis dan ukuran, di digeber habis, di mana-mana. Bahkan saling suap makanan. Layaknya “LGBT” yang lagi mabuk kepayang.

Terbaru, konon sempat beredar Nota Dinas Kapolri, Nomor : B/ND-894/VIII/KEP/2018/SSDM, tanggal 23 Agustus 2018, tentang (antara lain) pemasangan poto Panglima TNI dan Kapolri, di ruang publik jajaran Polri. Menyusul kemudian, terbit Surat Edaran Panglima TNI,* Nomor : SE/7/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018, tentang pemasangan poto Panglima TNI dan Kapolri,* di ruang publik jajaran TNI.

Langkah kebijakan yang ditunjukkan kedua petinggi itu, sesungguhnya tidak menyentuh akar masalah dan tidak pula memuat substansi apa-apa. Kebijakan itu, tidak lebih dari seremonial dan basa-basi belaka. Tanpa reasoing dan logika. Singkatnya, boleh dimaknai tidak bernilai strategis. Tidak pada tempat dan proporsinya.

Paling jauh – jika kebijakan itu boleh disebut “bener”, tapi sama sekali tidak “pener”. Tidak penernya, sama dengan gaya Presiden. Acara/kegiatan bersifat kenegaraan, merasa cukup dengan berkaos atau berkemeja. Tapi bagi-bagi “sembako”, justru mengenakan jas.

Kebijakan seperti itu, sangat tidak bijak, bahkan kurang patrap dan bersifat infantil atau childish (kekanak-kanakan). Lebih ironis lagi, kebijakan itu bisa dinilai sebagai sebuah pengakuan atau pembenaran, atas opini yang tidak jelas, jika TNI dan Polri tidak/kurang harmonis/kompak.

Jikapun opini itu (mungkin) mengandung kebenaran, amat tidak tepat dan tidak perlu direspons dengan menari di atas gendang bani nyinyir. Tidak perlu masuk dalam perangkap jebakan batmen.

Kiranya, patut diuji dan dipertanyakan, apa dan di mana yang tidak kompak itu? Bagaimana yang disebut kompak? Lalu, apa langkah mendasar sebagai solusinya?

***

Untuk dua atau lebih institusi yang memang secara diametral berbeda spirit, tuntutan profesi dan budaya organisasinya, tentu masing-masing memiliki koridor dan standarnya sendiri-sendiri. Bayangkan, jika kebijakan, model dan cara kepemimpinan seperti itu, juga dilakukan oleh institusi atau kementerian lainnya. Hanya karena dalih mesti bersinerji, kompak, dan lain-lain.

Langkah kebijakan childish dan tidak substantif seperti itu, pada saatnya atau pada titik tertentu, justru akan merugikan kedua belah pihak -TNI dan Polri itu sendiri. Kebijakan atau lebih tepatnya gaya kepemimpinan Panglima TNI dan Kapolri itu, terasa sekali menjadi amat di bawah standard.

Tidak ada dampak signifikan terhadap pembinaan dan upaya penguatan soliditas dan solidaritas TNI-Polri. Apalagi, terhadap upaya penguatan dan pemantapan skill dan budaya organisasi, di masing-masing institusi. Justru yang terjadi kebanggan semu atau kesombogan spirit corps. Kasus paling viral, adalah yang terjadi di Cilacap. Inilah secuil contoh, sebagaimana dikutip dengan link di awal tulisan ini.

Padahal, sekali lagi jika itupun ada benarnya tentu bukan itu akar masalah dan bukan pula begitu kebijakan dan solusinya. Jika soliditas, solidaritas dan integritas TNI-Polri memang perlu direpair, tentu tidak sesederhana runtang-runtung, tepuk tangan, suap-suapan dan pasang poto bersama.

Bahkan perihal pasang poto misalnya, boleh jadi si poto malah dilecehkan. “Ngapain lu ada di sini? Ada di dindingku…?

***

Jika memang harus ada yang direparasi, ada yang lebih strategis. Dari sini mestinya kebijakan dirumuskan lalu dimulai. Pointnya, “jika kusut di ujung kembalilah ke pangkal”.

Pertama :

Reparasi, atas apa dan bagaimana kebijakan politik negara/pemerintah, terhadap TNI/Polri. Seperti halnya TNI, dudukkan Polri secara layak dan terhormat dalam negara demokrasi. Tidak berada langsung di ketiak Presiden. Merusak hirarkhi. Menyimpang dari spirit reformasi dan demokratisasi.

Kedua :

Reparasi, terhadap peraturan per-UU-an, terkait kedua institusi (TNI-Polri). Lengkapi dan sempurnakan dengan berbagai peraturan dan atau per-UU-an yang diperlukan, sesuai dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Nasional yang dianut. Tentunya, sekaligus komitmen dan konsistensi dalam penerapan dan pelaksanaannya. Jelas batas-batas profesi dan fungsinya. Tidak saling merasa lebih tinggi, yang satu dari yang lainnya.

Ketiga :

Bangun kemampuan, kekuatan dan gelar, sesuai dengan kebijakan dan strategi masing-masing institusi. Ini penting agar juga makin benderang koridornya. Jelas, _siapa berbuat apa dan bagaimana? Jelas dan lugas, siklus operasionalnya dalam merespons suatu peristiwa. Pola bentukan siklusnya menjadi, kapan Polri berhenti dan TNI memulai. Kapan pula TNI berhenti dan Polri kembali memulai lagi.

Sekedar catatan pengingat. “Militer itu harus membunuh”, sebagai kombatan. Walau memang bisa dan mungkin saja, dalam batas-batas tertentu harus tersenyum. Sebaliknya Polri. “Polri harus mengayomi, melindungi dan menyelamatkan”, sebagai non kombatan. Karenanya, tidak boleh membunuh. Tentu, sampai batas-batas tertentu pula. Jika demikian, maka pertanyaannya, apa yang harus didamaikan? Apa dan siapa yang harus bersolidaritas?

***

Jika kebijakan “kekanak-kanakan” seperti itu over dosis dan berlanjut terus, sungguh fatal akibatnya. Bukan hanya melelahkan. Tapi Panglima TNI dan Kapolri akan kehabisan waktu. Bahkan untuk jangka waktu dan sampai titik tertentu, akan merusak semuanya. Pada titik dan saatnya, hal-hal naif di kedua belah pihak akan terjadi.

Disatu sisi, Militer (TNI) akan menjadi banci dan kemayu. Pasti karena terjadi penurunan taste, volume, kapasitas, dan standard kualitas/ profesionalisme. Kenapa? Karena secara langsung atau tidak, ikut larut dalam dinamika penyesuaian dengan budaya Polri.

Ironisnya, secara bersamaan terjadi gerak arus berlawanan dalam tubuh Polri. Managemen dan anggota Polri, akan makin keras dan galak. Menjadi sok militer. Bahkan merasa lebih militer. Kenapa? Karena secara sadar atau tidak, menyerap dan menerima asupan budaya TNI. Ada kecenderungan menyesuaikan dengan aura, gaya dan budaya tentara.

Sampai titik ini, kiranya mulai terjawab tentang paradoksnya konsep Democratic Policing, karya Kapolri, Jenderal Pol. Prof. M. Tito Karnavian. Dengan konsep itu, dimaksudkan hendak mengubah citra Polri yang militeristik ke polisi sipil yang ramah dan adem. Namun, apa yang terjadi dalam tubuh Polri? Jauh panggang dari api.

Seragam atau uniform, nyaris tidak berbeda dengan militer. Ada juga doreng di sana. Kerumunan berbagai atribut, jauh lebih heboh dari tentara. Lengkap dengan (sebutan) kepangkatan dan tongkat komando, yang sama sekali tidak mencerminkan institusi sipil.

Perihal atribut, justru TNI malah cenderung makin sederhana. Model, bentuk dan ukuran atribut dan tanda pangkat, misalnya. Terus direvisi agar lebih praktis dan tidak terlalu mencolok. Contoh lain, atribut “tongkat komando”. Sejak sebelum reformasi, sudah dievaluasi. Tongkat komando, hanya untuk jabatan Komandan atau Panglima. Selain itu tidak boleh.

Jabatan dengan sebutan, Kepala, Direktur, Koordinator, tidak beratribut tongkat. Itulah sebabnya, Kepala Staf Angkatan (AD, AL dan AU) walau berbintang empat  tidak bertongkat komando. Belum lagi, upaya Polri yang mengesankan aji mumpung. Berupaya “mepersenjatai diri secara berlebihan”. Konon, melampaui kapasitas, serta tuntutan profesi dan fungsinya.

***

Kini tiba saatnya, untuk mengakhiri langkah “kekanak-kanakan” itu, lantas menunjukkan kebijakan yang linear dengan kepentingan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sesuai tuntutan keadaan dan kemajuan jaman. Bagi TNI, tugas pokok dan fungsinya, tentu membangun kekuatan dan profesionalisme TNI, yg handal, militan dan penuh semangat kejuangan, sekaligus juga profesional dan modern.

Ingat, kehidupan politik dan kualitas demokrasi di suatu negara, diukur dari :

(1) Bagaimana lembaga-lembaga politik/demokrasi, bekerja secara substantif/bukan sekedar prosedural.

(2) Bagaimana ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya terus tumbuh dan meningkat.

(3) Bagaimana perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), terus terjaga.

(4) Bagaimana kapasitas dan profesionalisme militernya, “bukan Polri” dalam mengawal itu semua. Mengawal kehidupan demokrasi dan (proses) demokratisasi yang demokratis.

Dalam konteks peran strategis militer seperti itulah, menjadi terlalu kecil narasi, terlalu mahal tebusan, dan tidak cukup andilnya, dari sekedar berkutat pada relasi jadi-jadian, antara kedua institusi ini (TNI-Polri).***

Jakarta, 1 Juli 2018, Aziz Ahmadi, Updating, 29/2018, dan  7/6/2019

Tinggalkan Balasan