Kasi PUPR Mesuji Lutfi Merdianayah Diperiksa KPK - Sinar Lampung

Kasi PUPR Mesuji Lutfi Merdianayah Diperiksa KPK

Spread the love

Sharing is caring!

Bandar Lampung (SL)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kembali memeriksa tiga saksi atas dugaan korupsi fee proyek tahun 2019 di lingkungan Pemkab Mesuji yang telah menyeret Bupati Mesuji Khamami menjadi tersangka.Mereka diperiksa pada Rabu 13 Maret 2019 adalah Lutfi Merdianayah selaku Kasi Dinas Jalan PUPR Mesuji, K dan TH dari pihak swasta.

Jubir KPK Febri Diansyah di Jakarta mengatakan tiga orang diperiksa pada Rabu 13 Maret 2019 yakni Lutfi Merdianayah selaku Kasi Dinas Jalan PUPR Mesuji, K dan TH dari pihak swasta. Pemberi menerangkan, pemeriksaan tersebut, untuk mengkonfirmasi beberapa hal terhadap saksi dan tersangka terkait proyek, infrastruktur di Kabupaten Mesuji. “Ketiganya diperiksa sebagai saksi,”ujar Febri dalam siaran persnya, Rabu (13/3/2019).

Untuk diketahui, kasus suap di Kabupaten Mesuji bermula pada operasi tangkap tangan (OTT) pada 24 Januari 2019. Kemudian, KPK menetapkan Bupati Mesuji, Khamami sebagai tersangka korupsi proyek infrastruktur. Khamami diduga menerima suap Rp1,28 miliar sebagai fee pembangunan sejumlah infrastruktur di kabupaten setempat.

Selain Bupati Khamami, KPK juga menetapkan empat tersangka lain dalam perkara ini. Yakni, adik Bupati Khamami, Taufik Hidayat; Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji, Wawan Suhendra; owner PT Jasa Promix Nusantara (PT JPN) dan PT Secilia Putri Sibron, Azis; dan pihak swasta, Kardinal.

Dalam perkara ini, KPK menyangkakan tiga tersangka penerima yakni Khamami, Taufik, dan Wawan dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Sementara pihak pemberi Sibron dan Kardinal disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 KUHP. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *