Kapolri Perintahkan Tangkap Preman Debt Collector Resahkan Masyarakat - Sinarlampung.com

Kapolri Perintahkan Tangkap Preman Debt Collector Resahkan Masyarakat

Spread the love

Jakarta (SL) – Kapolri Tito Karnavian, Perintahkan tangkap preman dan Debt Collector, karena aksinya sudah meresahkan dan mengusik serta menjadi terror masyarakat. Polri akan menangkap preman dan preman berkedok Debt Collector pembuat resah masyarakat, adanya teror dari Debt Collector dijalanan dan mengambil unit motor atau Mobil konsumen yang terlambat membayar, dengan alasan apapun, dan itu tidak bisa dibenarkan.

”Apapun itu alasannya kalau meresahkan Masyarakat wajib di tindak lanjuti polisi, itu bagian dari Terror pada masyarakat. Kami ingin Indonesia tenang, kondusif, Aman menjelang Pilgub dan Pilpres 2019 ini. Kita rangkul masyarakat, karena rakyat bagian dari kami,” kata Kapolri.

Sebab, lanjut Kapolri, telah diatur oleh Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK 010/2012 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011. Sementara perilaku bank finance (jasa membayarkan kreditur) yang menggunakan jasa preman berkedok debt collector untuk mengambil unit motor atau mobil juga tidak dibenarkan menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK 010/2012 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 serta tindakan itu melawan hukum.

Unit mobil dan motor konsumen atau kreditur wajib di daftarkan ke Fidusia. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011, Dan satu-satunya pihak yang berhak menarik kendaraan kredit bermasalah adalah juru sita pengadilan dan didampingi kepolisian bukan Preman berkedok DebtCollector.

Sedangkan pihak Leasing harus tunduk kepada hukum indonesia, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK 010/2012 Tentang semua perbankan. Unit motor dan mobil harus mengikuti pendaftaran Fidusia yang mewajibkan leasing mendaftarkan jaminan fidusia paling lambat 30 hari sejak perjanjian kredit ditandatangani.

Leasing yang tidak mendaftarkan jaminan tersebut terancam dibekukan usahanya. Fidusia umumnya dimasukkan dalam perjanjian kredit kendaraan. Sebagai debitur membayar biaya jaminan fidusia tersebut. Tujuannya adalah kendaraan yang dikredit bebas dari penarikan Debt Collector.

Terpisah, Hotman Paris Hutapea juga berpesan kepada Polri agar menangkap Preman dan Preman yang berkedok debt collector. Karena mereka menjadi teror dan resahkan masyarakat, ”Polri segera tangkap semua preman dan Debt Collector di jalanan, dan menindak tegas pengambil unit yang berada di leasing. Karena mereka sudah mengancam dan meneror, bahkan resahkan masyarakat.” kata Hotman. (net/nt/Jun)

97 Comments

    1. Ya sebenarnya kalo masalah finance ga bisa d benarkan dan d salahkan apalagi kalo sampai tindakan nya menghilangkan lapangan pekerjaan yg memang benar2 bekerja dengan aturan dan prosedur yg benar,masalah ini itu hanya satu sebenar nya tinggal KESADARAN , ,ya dari pihak konsumen harus sadar dengan kewajiban nya,,dan penegak hukum yg tanggap untuk permasalahan pelanggaran pidusia..jangan sampai banyak yg punya hutang lebih galak dari yg nagih….

  1. Lindungi leasing yg unit kendaraanya diover alih dan digadaikan oleh konsumen yg tidak mau bayar angsuran kerugian leasing sangat besar.
    Lapor polisi susah lama prosesnya.

    1. Anda ini orang bodoh,,, ngak paham hukum,,,, semua harus sportip,,, silahkan tarik tapi lewat prosedur,,, kredit kendaraankan lewat prosedur,,, jgan pake kekerasan cara preman,,,,, coba kena anda yg dirampas dipukul,,, pasti lapor polisi jugakan,,,,,, mikir,,,,,

      1. Saya minta kepada bapak Kapolri agar memerintahkan kepada seluruh jajarannya di pelosok tanah air Indonesia,, untuk melaksanakan perintah Kapolri,, sebab di daerah kabupaten/kota dan kecamatan terpencil menjadi lahan subur para leasing dan debcollector merammas unit kendaraan org,,, dan dibekingi oleh oknum”anggota polisi di daerah,,,, hebat lagi para pengusaha leasing dan debcollektor ini kerja sama dengan polisi di daerah,,,,,minta tolong segera disosialisasikan perintah bapak kapolri ini,,,,, hebat bpak,,,,,,

        1. Negara juha jagan tinggal diam,, sekali pun banyak tokoh,banyak jendral, banyak pejabat negara yang berada di belakang para pengusaha leasing ini, sebab negara dirugikan milyaran rupian atas pengelapan pajak pidusia yg tidak dibayar,,,,,,,,

          1. Buat para Hakim di Semua Pengadilan Negeri di Indonesia, juga mohon memberi putusan yg adil,,,, jgan putusan yg karena ada unsur” transaksional,,,,,

      2. Sebelum bicara prosedur.. tlg liat sudah kengkapkah perangkat hukumnya.. adakah juru sita di pengadilan.. klupun ada mampukah tangani ribuan kasus leasing.. untuk saat ini tdk ada jln keluar selain proses pengamanan unit.. selama tdk ada unsur pidana ( penganiayaan.. penyekapan dan penculikan… ) sah saja di lakukan atas dasar perjanjian fiducia.. polisi tdk boleh melindungi mafia leasing.. termasuk debitur bermasalah.. mereka pikir cari mobil yg alamat debitur sudah raib itu gampang.. bisa ke temu unitnya juga alhamdulillah.. tlg di pahami oleh semua pihak.. jadilah debitur yg baik klu tidak ingin ditagih… terima kasih….

    2. Lo di over alih dan di gadaikan ini kok isa merugikan leasing ya???? Kl di over alih kan aartinya leasing lama di bayar lunas trus ganti leasing lain…. kl di gadaikan gmn bs ya kl bpkb masih di leasing???? Kl leasing betani terima stnk aja ya berarti leasing menyalahin aturan donk???

  2. BPKB kendaraan pun tidak diberikan bila belum lunas pembayaran bunga nya (keterlambatan pembayaran angsuran numpuk) , bahkan lebih sadis nya lagi ada penerapan bila BPKB tidak segera di ambil akan kena biaya penitipan perbulan nya… Wuiih wuiiihhhh

  3. Mendingan gak usah ngutang, dr pada nyusahin diri sendiri dan orang lain, tu Kapolri paham meresahkan….inti masalahnya itu yg meresahkan adalah hutang pak…makanya pak presiden jg jangan banyak utang?…meresahkan warga masyarakat pak?…

  4. Jaya polri.
    Di jakarta timur jalan alteri kali malang tepatnya cipinang melayu jaktim banyak depkolektor yg sering ngambil motor pengendara dan suda banyak korban di aniaya.
    Trims ajar di tindak pak.

  5. Tindak lanjuti pak kapolri.. Krn kami sebagai konsumen apa lg pembyran kredit motor udh berjalan 1thn lbh pembyran tdk mgkn yg tidak mau bayar.. Tp pihal leasing baru nunggak 1bulan aja udh ngancam mau maen sita motor milik kami. Mohon sebarkan pak kapolri kepada jajaran kepolisian diseluruh indonesia khususnya dilampung agar memberi warning kepada pihak2 leasing. Mksh

  6. Intinya jangan mau terbelit dengan hutang ya jangan mau ambil kendarana kredit ..
    Dari pertama kan sudah jelas ..
    Kalo tidak bayar ya tarik ..
    Debt collektor itu kerja bukan preman .
    Justru debt colektor itu mengingatkan masyarakat dengan hutang sebeleum di tagih di akhirat nanti .
    Harusnya pemerintah punya pikiran fositif .
    Coba kalo motor cuiran atau di oper alih yang tidak jelas itu harus juga di tarik sama kejaksaan ..?
    Jaya terus Indonesiaku .

  7. Jgn menyalahkan dept colector…. kembali lg ke masyarakatnya. Kalo gk mampu kredit kendaraan bermotor ya jgn lah. Mau tampil keren ya modal lah.
    Nah bagai mana klo tunggakanx sudah kelewat batas di kasih peringatan malah dicuekin.
    Aneh2 aj bapak ini. Harusnya himbauanx bagi masyarakat yg tidak mampu jgn sok sprti org kaya.

    1. Baca topik, yang di tangkap DC yg melanggar hukum, anda sudah salah, menyalahkan smua coust. Yang menunggak, baca topik, laksanakan tindakan penyitaan sesuai prosedur dan saya yakin anda akan aman, jika tidak!!! Saya yakin pintu penjara terbuka lebar untuk semua palaku kejahatan

    2. Hai bro, tanpa konsumen leasing itu nol, seluruh karyawan leasing itu makan dan digaji dari Profit yg di dapat dari bunga Atas pembiayaan konsumen, perusahaan leasing punya marketing dan kredit analis /komite kredit yang menenentukan kelayakan konsumen, jadi itu kesepakan dua pihak, sehingga dilakukan perjanjian kontrak, jangan sepenuhnya salahkan konsumen bila diperjalanan terjadi kredit macet, toh dia bisa kredit jg atas persetujuan komite kredit, kalau anda merasa tidak layak kenapa disetujui? Salahkan komite kredit kalian bro, toh kalau perusahaan tidak menyetujui tidak akan terjadi perjanjian kontrak, nah sekarang bahasa anda seolah konsumen yang salah. Komite kredit kalian kemana??? Leasing yang menyalahkan konsumen mencerminkan kualitas perusahaannya yang rendah, perusahaan pembiayaan adalah perusahan dibidang jasa, yang mengutamakan kepuasan konsumen, jadi bagi setiap perusahaan pembiayaan tolong lakukan rekrutmen karyawan dengan benar, berikan pelatihan kepada karyawan, pastikan SOP perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan OJK, jadi kalau itu sudah dilakukan tidak ada bahasa seperti yang di atas, tindakan karyawan anda di masyarakat menentukan citra perusahaan anda!! Terima kasih..

  8. Maka nya …
    Semua leasing jangan maksa penagihan dengan preman …
    Kalau uang cicilan belom ada … Kasih waktu untuk mencari uang… Karena BPKB juga masih di leasing…
    Mereka hanya main kekerasan …
    Tidak dapat uang.. mengancam akan tarik paksa…

    Mohon dibantu pak Kapolri … Terima kasih

  9. yg terpenting kita mendukung polri menindak segala macam bentuk kejahatan yg meresahkan masyarakat kita dukung, tapi perlu di ingat juga kadang masyarakat itu sendiri yg terkadang mencoba memunculkan permasalahan contoh tidak membayar angsuran, memindah tangankan, menjual dan bahkan menghilangkan unit tersebut tanpa sepengetahuan pihak leasing juga. lebih baik kalau konsumen belum mampu ambil kredit jng coba coba kredit lebih baik menabung saja.

  10. Hadeh klo ngk mau d tarik ya bayar.nunggak tagih ngk bayar tarik.kadang sudah berbulan-bulan ngk bayar masa mau d biarin hancur perusahaan…saya sebagai kreditur menyadari klo d tarik ya sah2 aja klo ngk bayar.

      1. Benar…baca yg diatas….udah ada undang2nya..yg menunggak berbulan2 bukan dibebaskan..tetp ditarik…tpi yg menarik bukan depkolektor..
        Yg menarik aparat hukum yg bersangkutan.udah faham pak hasan…

  11. Sebenarnya yg membuat resah itu siapa si , klo yg sy ketahui DC melakukan tugas dr leasing itu pd unit yg sudah tdk ada di tempat alias di gadaikan ato di jual tanpa BPKB klo sepeti ini yg di salahkan siapa ? Yg pasti pajak unit pun 80% mati alias tdk d pajakkan klo seperti ini yg merugikan negara siapa ? Klo unit sdh di tarik dan di lelang pasti pajak akan di bayar secara otomatis DC itu sdh meminimalisir kerugian negara tlg di pikirkan

  12. Lesing klo g mau rugi jangn buka usaha, krn usaha apapun itu bukan siap untung, tpi harus siap” RUGI”
    Scara perdata: trkait HUTANG dg lesing, jangnkan jasa penagihan( decol) polisipun tdk bs di gunakan utk alat penagihan/menakut nakuti konsumen, sy stuju sama JENDRAL POLRI sikat abis jasa penagihan(debcol) yg skrg sdh tren mnggunakan nama perusahaan yayasan penagihan di bawah naungan lesing!

    ” BRAVO JRNDRAL “

  13. Kalau mau nangkap ambon”, pak Polisi dtng aja ke jln Rawamangun dpn kantor pos itu tmpt orang ” dept collector. Biar indonesia bersih dengan orang ” dept collector

    1. Jgn cuman bilg Ambon mbak… emang debt collector hanya Ambon? Makanya yg ngutang2 itu klo gak mampu jgn sok2an mau kredit giliran nunggak lari kucing2an & tikusnya ketemu di jln mau diambil kendaraannya malah nangis kadang2 galakan konsumen yg nunggak… wkwkwkwkwk asem3

  14. Lesing itu bayar pajak ke negara,kl yg kredit nga bayar,jelas2 pajak dia mati jg pst nga bayar pajak yg rugi jg NEGARA,kolektor itu membantu lesing2 yg kridit macet,begal aja byk yg di tembak mati aja msh byk begal2 berikutnya apa kl kolektor itu kerja yg halal yg penting sesuai prosedur,tp pemerintah larang ya hancurlah negara ini,kl kridit nga byr itu nga beda jauh dgn koruptor.

  15. Praktis sekali kl mau basmi kolektor,asal pemerintah punya aturan hukum yg menyikat debitur apa bila debitur nga bayar2 utangnya lsg di tangkap dan di penjara,yg tukang utang pasti takut,pembayaran nya pst lancar2 aja,nah itu lesing pasti nga pakai debcolektor lagi,tp selagi pemerintah memihak ke tukang utang, maka debcolektor nga akan hilang di bumi Indonesia.

    1. Semua sudah ada hukum dan aturannya,,,, jadi debcollektor juga harus paham hukum,,, bukan paham kungfu,, atau paham rampas,,, atau paham bentak,,,,, sudah diatur semua,,,, bagi konsumen yg bandel,, yg nunggak,, juga ada ancaman hukumanannya,,,, pihak leasing dan debcollector yang abai hukum, pake gaya preman juga ada ancaman hukumannya,,,,, inggat hubungan perikatan kredit itu karena saling percaya dan suka sama suka,, lalu ketika ada masalah kenapa ada yg sook jagoan,,,,, baca disetiap akhir perjanjian bukankah tertulis bilamana akan timbul permasalahan dikemudian yg tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akan ditempuh jalur hukum di pengadilan negeri setempat,,,,, dan kedua pihak menyatakan tunduk dngan hukum yg berlaku di wilayah Indonesia,,,,,,,,

    2. Yang Pasti ini negara hukum, kan sdh di jls kan di atas oleh pak Kapolri, Yg berhak menarik barang kredit itu adlh juru sita Pengadilan dan di dampingi Polisi, itu aturan hukum nya, selain itu ya preman namanya, Sikat habis. Gk ada Yg namanya DC di Republik ini.

  16. hebat.. pak tito… padahal udah dri taon kpn tauk dep.depkolektor. pada rusuh… mudah mudahan para dep dep pada denger / baca… himbauwan dri jendral polri kita yang sekarang.. biar pada nyadar… klo setoran berat…

  17. Sangat setuju pak sangat meresahkan masarakat depkoletor harus di brantas kasian rayatt sering di ancem …udah gitu ngaih ngancem mo galak …udah pak tanfkepin aja kolektor emang bner bner meresahkan

  18. Mohon pencerahan yth bapak kapolri,,
    Sebenarnya bgm melaksanakan eksekusi fidusia yang baik dan benar secara hukum dan perundangan yang berlaku di wilayah republik indonesia, permenkeu no 130/010/2012 menyatakan bahwa perusahan pembiayaan tidak boleh menarik kendaraan yang tidak didaftarkan secara fidusia,, batas pendaftaran 30 hari kerja……. Dsb. Perusahaan pembiayaan leasing atau finance sdh lakukan itu sehingga demikian depkumham terbitkan sertifikat fidusia nya berdasarkan akta fidusia yang dibuat oleh notaris, lantas mengaculah kepada UU fidusia no 42 tahun 1999…dimana pada pasal 15 ayat 2 dinyatakan demi ketuhanan yang maha esa penerima fidusia mempunyai hak eksekutorial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap(inkra).dalam melaksanakan hak eksekutorialnya penerima fidusia dapat melakukannya sendiri dan apabila dibutuhkan untuk pengamanan eksekusi tersebut penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak kepolisian sesuai dengan perkap no 8 tahun 2011 dengan melampirkan persyaratannya,
    Masalahnya saat ini ratusan ribu bahkan jutaan unit sepeda motor maupun mobil yg menunggak pembayaran dapat diselesaikan dengan cara yang lebih sederhana,, tanpa harus keseluruhannya melibatkan dan merepotkan pihak kepolisian dan instansi lainnya,,bukankah apabila pihak leasing /petugas eksekusi melakukan tindakan melawan hukum korban dapat melaporkannya kembali.
    Masalahnya sangat sederhana sebenarnya tuan dan nyonya debitur yang terhormat bayarlah angsuran pada waktunya sesuai pernyataan yang anda tanda tangani sewaktu akad kredit,, bukankah tuan dan nyonya pada saat itu tidak di paksa dan dalam keadaan waras serta sehat wal afiat,, kenapa skr disaat anda sdh menunggak, menggadaikan bahkan menggelapkan unit yang anda kredit baru anda berpolemik tentang hukum, permenkeu dsb. Padahal hukum yang paling dasar mulai kita lahir kalau hutang dibayar,nggak sanggup kembalikan,, andai kita sama sama sadar akan pentingnya meletakkan hak dan dan kewajiban sejajar,, tdk akan ada tindakan eksekusi dsb. Sebelum tindakan eksekusi tuan dan nyonya coba review berapa kali petugas pembiayaan mengingatkan,, menagih,, mengirimkan surat peringatan, somasi entah cara apalagi untuk meminta anda dengan sopan melaksanakan kewajiban ,tuan dan nyonya abaikan bukan,, lantas setelah pihak pembiayaan melakukan eksekusi anda memberi gelar debt collector,, premanisme dsb,, padahal sebenarnya siapa yg preman itu siapa? pihak pembiayaan atau tuan dan nyonya.
    Kepada Bapak kapolri dan jajarannya kami juga tidak mau menyandang gelar premanisme itu,, kami mohon jelaskan dan terangkan bagaimana sebenarnya kami melaksanakan hak eksekutorial itu secara baik dan benar tanpa bertentangan dengan hukum dan perundangan.
    Kami akui kami awam dalam hukum,, oleh karena nya ajari kami dan ajari tuan dan nyonya tadi bagaimana aturan main yang sebenarnya,, karena pekerjaan ini pun kami lakukan bukan untuk mencari kaya melainkan memperjuangkan nasib sejengkal perut dan keluarga,, belum ada kami yang kaya karena pekerjaan yang tuan dan nyonya sebut tadi dengan debt collector,premanisme dsb,, andaikan kami memiliki nasib sebaik tuan dan nyonya disana mungkin kami akan memilih jalan lain,,tapi disatu sisi kami juga punya hati nurani sehingga kami apabila ditagih hutang tidak akan lebih sangar dari pada penagih,, kami juga masih takut kalau kami di tagih hutang atau kendaraan kami di tarik,, tidak seperti tuan dan nyonya yang sangat berani. Tks

    1. dimulai dr awal permohonan….ada survey..ada interview…ada kelayakan….ada perjanjian….berjalan traksaksi….terjadi angsuran…kemudian macat….teguran…..feedback dr yg kredit…info….feedback lg…..info…..yg kredit diem…..info…yg kredit diem…..masuk DC…..rame…..

      nah fase dimana yg membuat DC dpt masuk….

      perjanjian hanya antara perusahaan dan pembeli…info pembeli “hanya” untuk perusahaan….kpn tiba2 orang lain sampai ke alamat kita…….penyelewengan oleh perusahaan wan prestasi tdk menjaga kerahasian pembeli….menyebarkan data pembeli kepada pihak ke 3…..ini juga sdh melanggar hukum…

    2. jgn melihat hanya dari sebelah pihak.. orang jaman sekarang yg punya hutang lebih galak g sadar diri. Simpel aja hutang y harus di bayar, g mau berurusan dengan leasing, bank, dept coll, preman dll apapun gelar yg di berikan kepada penagihan hutang y kontan beli kendaraan nya, masih maksa kredit dan selanjutnya g sanggup bayar kewajiban yg telah di sepakati dari awal tinggal serahkan kendaraannya kepada leasing/bank..inget nama baik dan ingat akhirat tuan dan nyonya yg merasa benar. Tks

  19. Bravo Polri….. Tindak tegas pak para debt collector sangat meresahkan masyarakat… Mereka sering berkumpul di jalanan menjadi mata elang dan kadang memeras masyarakat yg kedapatan motor / mobilnya menunggak cicilan dgn dalih uang Operasional ato buka blokiran…..

  20. Saya klu ingat dc suka sakit hati… Saya kerja halal peras keringat kredit mobil untuk kepentingan pekerjaan.. Hanya telat 2 bulan mobil diambil dc .padahal cicilan sudah setahun lebih… Tdk ada hati nuraninya tidak melihat seorang ibu yg sedang berjuang untuk anaknya sekolah bekerja kesana kemari tiba tiba mobilnya diambil tidak jelas tanpa surat penarikan…hal yang paling menyedihkan…dibohongi disuruh kekantor leasing tersebut ternyata mobil langsung diambil.dan barang barang sayapun saat itu masih didalam mobil termasuk tas dan kunci rumah..makanan untuk buka puasa anak pun masih didalam mobil saat itu…

  21. Sebenarnya Polisi harus bijak dalam mengambil keputusan yg mana 2 tahun silam Pemerintah melalui OJK mewajibkan Dept Collector harus berbadan hukum,dengan harapan semua Dept Collector harus Sertifikasi tentang Penagihan,dan tujuan awalnya dari Pemerintah adalah sektor Pajak dan ingin merubah image Dept Collector bukan seorang Preman,mereka juga Manusia yg harus memberikan nafkah buat keluarga,karena budaya orang Indonesia itu keinginan untuk menaiki mobil atau motor sangat tinggi sedangkan kemampuan utk bayar sangat rendah,mungkin merubah karakter orang Indonesia itu memerlukan proses yg tdk sebentar.

  22. Tidak jauh beda debt colector dengan preman. Kalau ketangkap langsung tembak saja karena banyak meresahkan masyarakat. Di pamekasan debt colector kayaknya di biarkan oleh oknum aparat setempat dan banyak masyarakat yang resah akibat perampasan oleh debt colector

  23. Apakah aturan ini jg betlaku pa kredit rumah krn ada jg pihak bank klu menurut kami sudah kelewatan hanya telambat bayar sudah ngacam2 bahkan rumahnya di beri cat merah coret2 …

  24. Kami menunggu tindakan tegas dari aparat, DC sangat meresahkan, pihak leasing seharusnya harus slectif bekerja sama dengan pihak ketiga yang menaungi DC, DC harus paham aturan hukum RI, bkan berlatar belakang otot doang, yang berhak menghentikan orang di jlan adalah aparat bukan DC apalagi preman, dari tindakan awal sudah tidak benar, lebih-lebih sampai terjadi tindakan pidana lain. Tangkap aja pak tuh Deb.C, sudah jelas melanggar hukum jika menahan apalagi merampas kendaraan, sangat tidak sesuai prosedur dan itu kejahatan

  25. Saudari windi saya ingatkan anda.. Jangan sekali2 anda ucapkan kata ambon” kalo anda tidak mengetahui siapa yg anda maksud… Didepan kntr pos rw. Mangun itu saudara” dari kupang NTT jangan krna hitam anda hantam orang2 ambon… Negara indonesia ini klo tampa bangsa maluku tdk ada apa2…anda saya minta memohon maaf… Klo tidak saya buat LP atas dasar penghinaan ketangkap kamu… Bicara koridornya saja juru tagih atau debcoll sekarang semua sukubsdh ada jd jgn anda bicara ambon”…mau saya cari kamu lalu kita perpanjang dipolda….

  26. masalahnya kadang2 sdh dapt uang mau bayar tp diblok account pembayaran kita dan harus byr biaya tarik atau penanganan yg nilainya tidak ada dlm kesepakatan perjanjian…ini lah yg kadang jd permasalahan dimana alasan leasing sdh diterbitkannya surat tarik external atau kolektor pihak ketiga….baiknya ditiadakan kolektor external cukup kolektor perusahaan klo tidak byr angsuran maka lakukan proses hukum….kita sdh kesana kemari cari buat byr angsuran tp tiba2 harus bayar biaya kolektor eksternal yg nilainya bisa 3 kali dari nilai angsuran apa gak mampus kita baru maksa2 narik mobil asumsi sy klo narik mobil leasing bisa untung apalagi klo angsuran tinggal sedikit terornya semakin kencang

  27. Yg jelas ikut aturan saja..yg sdh ada aturan & undang2 nya yg berhak menarik skli lagi bukan debt collector yg berkewenangan adalh putusan pngadln dsertai polisi untuk lkukan pnyitaan,,di luar itu adalh cara2 premanisme yg tentunya ada hkumnya.

  28. Berapa jumlah kolektor Indonesia yang mereka memperoleh penghidupan dari profesi tersebut? Apakah mereka semuanya melakukan kesalahan dalam bertndak? Apakah ketika Aparatur negara melakukan tindakan sewenang wenang, kemudian mereka juga bisa disebut bahwa seluruh aparat seweneng wenang?
    Yang saya tahu, debt kolektor juga memiliki standar operasional dalam menjalankan tugas meski dalam penanganannya memang ada yang bertindak sebagai mana yang disebut di atas. Hanya saja, apa iya harus kemudiaan dipukul rata?
    Bagaimana dengan lembaga yg tampak melindungi konsumen tapi ujung-ujungnya mengamankan unit kendaraan agar bisa memperoleh penebusan dari leasing? Pak, yang tampak kasar tak semua berhati kasar,yang tampak baik belum tentu dalamnya bersih. Dont judge book by the cover.

  29. jgn melihat hanya dari sebelah pihak.. orang jaman sekarang yg punya hutang lebih galak g sadar diri. Simpel aja hutang y harus di bayar, g mau berurusan dengan leasing, bank, dept coll, preman dll apapun gelar yg di berikan kepada penagihan hutang y kontan beli kendaraan nya, masih maksa kredit dan selanjutnya g sanggup bayar kewajiban yg telah di sepakati dari awal tinggal serahkan kendaraannya kepada leasing/bank..inget nama baik dan ingat akhirat tuan dan nyonya yg merasa benar. Tks

  30. Bagus & setuju tntang tindakan kapolri bt masyarakat…
    da beberapa yg mau sya tanyakan sm pak tito kapolri indonesia..
    1. Bila nsabah nya menunggang / tdk mampu byr lg unit kendaraan nya tindakan org leasing yg hrus d ambil bagaimana menurut peraturan hukum nya?

  31. Klo gtu sadar diri aja..klo uda ga mampu bayar pulangkan..
    Pemerintah dan kepolisan liat dlu..
    biaya brpa penarikan juru sita apa lbih bsar tungakan ato lbih lebih kecil..????
    knpa pemerintah ga buat perkreditan rakyat yg pengen punya kendaran..
    apa hanya org kaya aja yg hrus punya kendaraan..trus rakyat kecil pengen gnma yg gaji di bawah UMR..
    Intinya sadar diri aja..uda ga mampu pulangkan tu kendaraan jgn cma mau brgaya dgn hutang..
    gmana tu solusinya..

  32. Ini berita benar apa HOAX?
    saya suka melihat, ada oknum wartawan ngemplang kredit, kemudian menekan dan mengancam deb col/leasing dengan pena nya.
    Tindakan mengemplang hutang dengan cara menjual/menggadai adalah tindaan kriminal.

  33. Sekali liat deptcolector mau ambil mtor tidak sesuai prosedur dari pengadilan mulai saat ini semua gak usah takut, teriak aja dan lawan dia biar tidak kejadian seterusnya dan mampus tuh deptcolector,,,,,,,

  34. Assalamualaikum wr.wb.
    Saya mau curhat
    Tentang tunggakan bagi nasabah
    tgl 21-11-2018
    Kejadian yang saya alami ada 4 kolektor memakai mobil dan menghadan saya yang ingin mengambil mobil saya di jalan raya terus dia paksa turung dari atas mobil tetapi saya bersikeras untuk tidak turung di atas mobil tetapi kolektor tekan saya turung di atas mobil saya jadi saya sudah terlanjur emosi untuk membelah diri karna kekerasan terhadap saya jadi perkelahian terjadi dan saya memukul 1 kolektor di antar 3 kolektor yang kabur saya triaking maling .jadi saya di laporkan penganiayaan terhadap kolektor tersebut mohon bantuan untuk solusinya

  35. Sebaiknya sebelum menyalahkan leasing alangkah baiknya menanyakan prosea awal pengajuan kredit kepada si debitur, apakah dia benar2 debitur yang bisa dipercaya oleh pihak polisi, terkadang si debitur2 nakal kebanyakan mengoper alihkan unit tanpa sepengetahuan leasing dan sudah jelas2 pembiayaan tsb hanya untuk si pihak ke 2 tidak ada istilah si pihak ke 2 bebas mengoperalihkan unit karena masih hak bersama, jika hal tersebut terjadi seharusnya polisi menindak debitur dulu atas dasar penggelapan, selanjutnya tinggal ikuti prosedur hukum, debtcolector hanya petugas yang digaji untuk bekerja. Bukan musuh ataupun peneror. Jika masyarakat resah, sadar diri akan hutang. Dan pemerintah buatlah sebanyak2nya lapangan kerja yang tidak merugikan berbagai pihak. Bisa?

  36. Hai bro, tanpa konsumen leasing itu nol, seluruh karyawan leasing itu makan dan digaji dari Profit yg di dapat dari bunga Atas pembiayaan konsumen, perusahaan leasing punya marketing dan kredit analis /komite kredit yang menenentukan kelayakan konsumen, jadi itu kesepakan dua pihak, sehingga dilakukan perjanjian kontrak, jangan sepenuhnya salahkan konsumen bila diperjalanan terjadi kredit macet, toh dia bisa kredit jg atas persetujuan komite kredit, kalau anda merasa tidak layak kenapa disetujui? Salahkan komite kredit kalian bro, toh kalau perusahaan tidak menyetujui tidak akan terjadi perjanjian kontrak, nah sekarang bahasa anda seolah konsumen yang salah. Komite kredit kalian kemana??? Leasing yang menyalahkan konsumen mencerminkan kualitas perusahaannya yang rendah, perusahaan pembiayaan adalah perusahan dibidang jasa, yang mengutamakan kepuasan konsumen, jadi bagi setiap perusahaan pembiayaan tolong lakukan rekrutmen karyawan dengan benar, berikan pelatihan kepada karyawan, pastikan SOP perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan OJK, jadi kalau itu sudah dilakukan tidak ada bahasa seperti yang di atas, tindakan karyawan anda di masyarakat menentukan citra perusahaan anda!! Terima kasih..
    Selanjutnya untuk rekrutmen atau Mou dengan DC juga pelajari, yang banyak terjadi adalah perusahaan pembiayaan merekrut DC dari Ormas, preman/orang yang ditakuti Karena prilaku kasarnya di masyarakat, nah dari sinalah timbul persoalan, saat melakukan penagihan kepada konsumen, DC yang belum menguasai ketentuan /prosedur penagihan sesuai dengan standart penagihan yang dikeluarkan oleh Badan SPI ( Sertifikasi Penagihan Indonesia), maka DC akan melakukan dengan cara mereka sendiri, , yang kebanyakan menggunakan kekerasan karena mengingat besarnya biaya tarik yang diperoleh jika unit jaminan fidusia bisa ditarik dan diserahkan kepada pihak leasing, dan Hebatnya lagi sudah ada apl di playstore yang berisi nama-nama nasabah yang menunggak dimana ini merupakan kerja sama antara pihak leasing dan pembuat apl, yang biasa disebut matel, dan pendaftaran untuk dapat mengakses data juga sangat mudah… Luar biasa, orang awam dapat mengetahui seluruh nasabah perusahaan yang tertunggak hanya dengan mendonload aplikasi di playstore, bisa anda bayangkan ini bisa dimanfaatkan oleh oknum/ sindikat dengan mengunakan berbagai cara ketika mereka berniat melakukan tindak kejahatan, bukankah data nasabah tersebut harusnya menjadi dokumen rahasia perusahaan?? Efeknya banyak sindikat melakukan penarikan di jalanan dan mengatas namakan perusahaan leasing namun setelah unit ditarik dan nasabah ingin menebus ke perusahaan pembiayaan ternyata unit tidak ada di perusahaan leasing tersebut dan tetap dalam hal ini perusahaan menyatakan hal itu kelalaian komsumen, pada kenyataannya kesempatan perbuatan tindak kejahatan yang terjadi akibat kecerobohan/kesempatan yang dilakukan perusahaan leasing sendiri, dengan tujuan untuk menemukan unit-unit yang hilang atau unit yang tidak bisa mereka terselesaikan oleh internal mereka, jelas bahwa tindakan perusahaan tersebut bisa dikatakan tindakan preman, mengapa? Karena demi kepentingan penyelamatan aset jaminan fidusia, mereka sudah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan standar penagihan dari SPI (Sertifikasi Penagihan Indonesia), Bukankah dengan tersebarnya data konsumen yang mengalami kredit macet dan dapat diakses oleh publik merupakan pencemaran nama baik baik bagi konsumen? Bisa saja hal ini menimbulkan beban moral tersendiri bagi nasabah. Jika perusahaan pembiayaan ingin memininalisir kerugian akibat kredit macet yg banyak dilakukan oleh mafia leasing maka hal yang paling mendasar adalah Lebih jeli/teliti dalam proses persetujuan pembiayaan, setiap perusahaan tentu punya SOP dalam persetujuan pembiayaan. Deskrifsi begini, Ada mafia leasing yang berniat menggelapkan unit anda, nah marketing/surveyor dam juga komite kredit juga memberi aproval, sehingga unit keluar, nah dalam hal ini siapa yang salah??? Ketika unit perusahaan leasing hilang akibat tidak jelinya karyawan dalam mengalasis kelayakan konsumen maka perusahaan merekrut DC, Menyebarkan data-data konsumen yang mengalami kredit macet, nah lucunya Data yang dikeluarkan atau dikuasakan kepada DC bukan hanya data nasabah yang hilang tadi, tapi juga data nasabah yang mungkin keterlambatannya akibat cash flow/ kesulitan keuangan sementara. Sehingga ketika unit mereka melintas di jalan dan ketika dicek menggunakan aplikasi melalui cek nopol kendaraan nama dan data konsumen tersebut keluar, dan terjadilah proses penarikan di jalan oleh DC/ pihak pendownload apl, sendikat penipuan, kasarnya BISA SIAPA SAJA!!! Bahkan tidak menutup kemungkinan pihak yang melakukan penarikan tidak tahu dimana kantor pembiyaan leasing tersebut karena mereka hanya mengacu pada nopol yang diperoleh melalui apl atau data yang diperoleh dari teman-teman mereka, Sangat miris bukan?? Ini mohon disikapi lebih seksama lagi oleh pihak yang berkompeten di bidangnya, baik itu pelaku usaha dan pihak OJK serta aparat hukum, negara kita adalah negara hukum, undang-undang fidusia dibuat untuk kepentingan debitur dan kreditur.

    1. Pernyataan orang tolol…kalau gue utang sama lo terus gk gua byr dgn bermacam alasan apo lo mau terima…kalau lo utang di tagih setidaknya lo diselamatkan dari dosa…gk bisa byr utang di dunia lo tetap di tagih di akhirat.intinya lo punya utang di dunia ini saja wajib di bayar.itu agama yg atur…dgn cara apapun tetap lo harus byr.bkn mengelak seperti byk yg terjadi.terus lo kalau disita nyalahin pemberi utang.di akhirat tuhan saja tetap tagih utang lo yg gk di byr…siksa akhirat lebih sakit di banding kalau lo di tagih di dunia….intinya lo punya utang di dunia apapun bentuknya tetap lo harus byr bro.kalau gk mau tuhan yg tagih lo kalau lo mati gk sempat byr utang.jadi kalau lo di paksa byr utang setidaknya lo di bantu oleh penagih dari siksa akhirat bro…dasar tolol …sdh ngutang masih berkelit…otak lo jgn di pikirin di dunia aja bro.akhirat juga lo pikirin….ingat.lo ngutang di lesing artinya lo di bantu dgn cara perjanjian yg sama2 di setujui.

  37. Hai bro, tanpa konsumen leasing itu nol, seluruh karyawan leasing itu makan dan digaji dari Profit yg di dapat dari bunga Atas pembiayaan konsumen, perusahaan leasing punya marketing dan kredit analis /komite kredit yang menenentukan kelayakan konsumen, jadi itu kesepakan dua pihak, sehingga dilakukan perjanjian kontrak, jangan sepenuhnya salahkan konsumen bila diperjalanan terjadi kredit macet, toh dia bisa kredit jg atas persetujuan komite kredit, kalau anda merasa tidak layak kenapa disetujui? Salahkan komite kredit kalian bro, toh kalau perusahaan tidak menyetujui tidak akan terjadi perjanjian kontrak, nah sekarang bahasa anda seolah konsumen yang salah. Komite kredit kalian kemana??? Leasing yang menyalahkan konsumen mencerminkan kualitas perusahaannya yang rendah, perusahaan pembiayaan adalah perusahan dibidang jasa, yang mengutamakan kepuasan konsumen, jadi bagi setiap perusahaan pembiayaan tolong lakukan rekrutmen karyawan dengan benar, berikan pelatihan kepada karyawan, pastikan SOP perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan OJK, jadi kalau itu sudah dilakukan tidak ada bahasa seperti yang di atas, tindakan karyawan anda di masyarakat menentukan citra perusahaan anda!! Terima kasih..
    Selanjutnya untuk rekrutmen atau Mou dengan DC juga pelajari, yang banyak terjadi adalah perusahaan pembiayaan merekrut DC dari Ormas, preman/orang yang ditakuti Karena prilaku kasarnya di masyarakat, nah dari sinalah timbul persoalan, saat melakukan penagihan kepada konsumen, DC yang belum menguasai ketentuan /prosedur penagihan sesuai dengan standart penagihan yang dikeluarkan oleh Badan SPI ( Sertifikasi Penagihan Indonesia), maka DC akan melakukan dengan cara mereka sendiri, , yang kebanyakan menggunakan kekerasan karena mengingat besarnya biaya tarik yang diperoleh jika unit jaminan fidusia bisa ditarik dan diserahkan kepada pihak leasing, dan Hebatnya lagi sudah ada apl di playstore yang berisi nama-nama nasabah yang menunggak dimana ini merupakan kerja sama antara pihak leasing dan pembuat apl, yang biasa disebut matel, dan pendaftaran untuk dapat mengakses data juga sangat mudah… Luar biasa, orang awam dapat mengetahui seluruh nasabah perusahaan yang tertunggak hanya dengan mendonload aplikasi di playstore, bisa anda bayangkan ini bisa dimanfaatkan oleh oknum/ sindikat dengan mengunakan berbagai cara ketika mereka berniat melakukan tindak kejahatan, bukankah data nasabah tersebut harusnya menjadi dokumen rahasia perusahaan?? Efeknya banyak sindikat melakukan penarikan di jalanan dan mengatas namakan perusahaan leasing namun setelah unit ditarik dan nasabah ingin menebus ke perusahaan pembiayaan ternyata unit tidak ada di perusahaan leasing tersebut dan tetap dalam hal ini perusahaan menyatakan hal itu kelalaian komsumen, pada kenyataannya kesempatan perbuatan tindak kejahatan yang terjadi akibat kecerobohan/kesempatan yang dilakukan perusahaan leasing sendiri, dengan tujuan untuk menemukan unit-unit yang hilang atau unit yang tidak bisa mereka terselesaikan oleh internal mereka, jelas bahwa tindakan perusahaan tersebut bisa dikatakan tindakan preman, mengapa? Karena demi kepentingan penyelamatan aset jaminan fidusia, mereka sudah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan standar penagihan dari SPI (Sertifikasi Penagihan Indonesia), Bukankah dengan tersebarnya data konsumen yang mengalami kredit macet dan dapat diakses oleh publik merupakan pencemaran nama baik baik bagi konsumen? Bisa saja hal ini menimbulkan beban moral tersendiri bagi nasabah. Jika perusahaan pembiayaan ingin memininalisir kerugian akibat kredit macet yg banyak dilakukan oleh mafia leasing maka hal yang paling mendasar adalah Lebih jeli/teliti dalam proses persetujuan pembiayaan, setiap perusahaan tentu punya SOP dalam persetujuan pembiayaan. Deskrifsi begini, Ada mafia leasing yang berniat menggelapkan unit anda, nah marketing/surveyor dam juga komite kredit juga memberi aproval, sehingga unit keluar, nah dalam hal ini siapa yang salah??? Ketika unit perusahaan leasing hilang akibat tidak jelinya karyawan dalam mengalasis kelayakan konsumen maka perusahaan merekrut DC, Menyebarkan data-data konsumen yang mengalami kredit macet, nah lucunya Data yang dikeluarkan atau dikuasakan kepada DC bukan hanya data nasabah yang hilang tadi, tapi juga data nasabah yang mungkin keterlambatannya akibat cash flow/ kesulitan keuangan sementara. Sehingga ketika unit mereka melintas di jalan dan ketika dicek menggunakan aplikasi melalui cek nopol kendaraan nama dan data konsumen tersebut keluar, dan terjadilah proses penarikan di jalan oleh DC/ pihak pendownload apl, sendikat penipuan, kasarnya BISA SIAPA SAJA!!! Bahkan tidak menutup kemungkinan pihak yang melakukan penarikan tidak tahu dimana kantor pembiyaan leasing tersebut karena mereka hanya mengacu pada nopol yang diperoleh melalui apl atau data yang diperoleh dari teman-teman mereka, Sangat miris bukan?? Ini mohon disikapi lebih seksama lagi oleh pihak yang berkompeten di bidangnya, baik itu pelaku usaha dan pihak OJK serta aparat hukum, negara kita adalah negara hukum, undang-undang fidusia dibuat untuk kepentingan debitur dan kreditur. bukan untuk kepentingan golongan pelaku usaha, satu hal lagi perlakuan/penangan terhadap nasabah oleh perusahaan pembiyaan haruslah sama, karena isi perjanjian kontrak dan undang-undang fidusia yang mengaturnya juga sama, Sangat miris jika pada kenyataan di lapangan perlakuan terhadap setiap nasabah diperlakukan berbeda, contoh nasabah A seorang petani tertunggak 2 bulan lebih unit jaminan pidusia langsung ditarik, namun nasabah B seorang Ketua Ormas, politikus, unit jaminan fidusia tertunggak 2 Tahun tidak ditarik, ini contoh jelas mengapa perusahaan pembiyaan selalu menjadi sorotan dan kecaman oleh konsemennya, karena jelas mereka melihat ketidakadilan dan perlakuan yang tidak sama dari pihak perusahaan sehingga menimbulkan pemberontakan dari diri mereka, Apakah salah?? Mereka hanya ingin mendapat perlakuan yang sama, seperti hal nya mereka pahami Setiap warga negara sama di mata Hukum!! Terima kasih

Tinggalkan Balasan