Kapolres Baru Lambar Akan Usut Dugaan Penyimpang Kasus BOK Diskes Pesisir Barat

Spread the love

Sharing is caring!

Lampung Barat (SL)-Kapolres Lampung Barat (Lambar) AKBP Doni Wahyudi berjanji bakal mengusut indikasi penyalahgunaan wewenang dan anggaran Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan (Diskes) Pesisir Barat (Pesibar) 2017 yang kini tengah dalam penyelidikan pihak Polres Lampung Barat (Lambar).

Dia menyebut akan megusut indikasi dimaksud. Kendati begitu, dirinya meminta waktu kepada kepada publik. Sebab, dirinya baru bertugas di Lambar. Dan belum menerima laporan dari Kasat Reskrim, Faria Arista.

“Akan kita usut, kalau memang indikasinya melanggar pasti diteruskan. Saya belum liat berkasnya. Kasat reskrim belum laporan. Beri kami waktu,” ujar mantan kapolres Waykanan ini usai temu pamit dengan pendahulunya AKBP  Tri Suhartanto, Senin (29/10).

Sementara, mantan Kapolres Lambar Tri Suhartanto, menyebut jika Indikasi penyalahgunaan wewenang dan anggaran Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan (Diskes) Pesisir Barat (Pesibar) 2017 selama ini tetap ditangani.

Namun, karena dirinya dipromosikan di Polda Lampung, pengusutan diserahkan kepada kapolres yang baru. “Selama ini tetap ditangani. Selanjutnya segala sesuatu diserahkan ya kepada kapolres yang baru,” kata dia di lokasi temu pamit itu.

Diketahui, Unit Tipikor Satreskrim Polres Lambar dikabarkan telah melayangkan surat pemangilan klarifikasi terhadap oknum yang disinyalir mengetahui dugaan itu.

Dalam surat undangan klarifikasi tertanggal 26 April 2017 itu Unit III Tipikor Satreskrim Polres Lambar tengah melangsungkan penyelidikan dugaan adanya tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dan anggaran terhadap BOK Diskes Pesibar 2017.

Sebelumnya, Dinkes Pesibar diduga melakukan pemotongan BOK disetiap UPT puskesmas yang ada di Tahun anggaran 2017.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun bahwa pemotongan BOK tersebut digunakan dengan alasan untuk dana saving didinkes seperti untuk pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Pemotongan dilakukan melalui salah satu kabid pada dinkes setempat.

“Iya informasi dari staf saya sebelumnya memang mengenai pemotongan BOK tersebut terlebih dahulu semua puskesmas dirapatkan oleh dinkes,” kata sumber yang bisa dipertanggungjawabkan yang enggan disebutkan identitasnya, Kamis (19/4).

Dijelaskan, dugaan pemotongan dana BOK tersebut sekitar 30 persen dari plafon Rp500 juta. sedangkan dana yang di kelola di puskesmas sekitar Rp300 juta lebih. “Pemotongan mulai dilakukan sekitar November 2017,” jelasnya.

Ditempat terpisah, kepala Dinkes Pesisir Barat, Bambang Purwanto, menjelaskan bahwa tidak membenarkan adanya dugaan pemotongan dana BOK disetiap Puskesmas se-Pesibar sebesar 30 persen. Pihaknya siap bertanggungjawab terkait dengan persoalan itu, karena memang tidak benar.

“Saya siap memberikan keterangan bagi siapapun memberi informasi adanya dugaan pemotongan tersebut.  Silahkan yang memberi informasi itu bawa ke kantor Dinas Kesehatan,” singkatnya. (Agus Salim/ms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *