Kajari Pastikan Proses Hukum Dana BOK dan JPK Dinkes Lampung Utara Masih Berjalan - Sinarlampung.com

Kajari Pastikan Proses Hukum Dana BOK dan JPK Dinkes Lampung Utara Masih Berjalan

Spread the love

Bandar Lampung (SL)-Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara memastikan bahwa proses hukum dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Dinas Kesehatan Lampung Utara, masih dalam proses penyelidikan oleh Tim Penyidik Kejari Lampung Utara. Hal itu dikatakan Kajari Lampung Utara Yuliana Sagala, kepada sinarlampung.com, Kamis (19/9) menjawab berbagai tudingan dan anggapan atas kerja Kejari Lampung Utara.

BACA: GMPK Desak Kejaksaan Negeri Kotabumi Ungkap Kasus DOP, BOK Dan JKN

“Kasus dana BOK dan JKN di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara, masih dalam tahap pembahasan dengan melakukan pemeriksaan terhadap para terperiksa dan pengumpulan data terkait, sehingga butuh waktu dan kecermatan dalam mencari ada atau tidaknya Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara,” kata Yuliana Sagala.

BACA: Yuliana Sagala “Elak” Penetapan Tersangka Kasus BOK, DOP, JKN Dinkes Lampura

“Dan kami Kejaksaan Negeri Lampung Utara dalam melakukan penyelidikan telah mengumpulkan “bukti permulaan atau bukti yang cukup” agar dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan, jika memang di dalam tahapa penyidikan ditemukan ada perbuatan tindak pidana yang jelas,” lanjut Yuliana Sagala.

Menurut Yuliana, berdasarkan hal tersebut, saat ini penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Utara sedang melakukan penyelidikan atas laporan pengaduan masyarakat untuk mencari dan menemukan laporan yang membahas tindak lanjut guna dan memungkinkan dapat dilakukan penyidikan. “Saat ini penyelidik di Kejaksaan Negeri Lampung Utara masih terus bekerja menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat tersebut. Dan kita akan memberikan penjelasan terkait dugaan tindak lanjut terkait telah ditingkatkan ke dalam pemasangan penyidikan,” katanya.

Yuliana memastikan bahwa keseriusan pihaknya menangani kasus tersebut, bisa dilihat dari informasi yang dikeluarkan, buktinya pihak telah memberikan informasi mengenai proses yang sedang berjalan. “Berkaitan dengan pemberitaan perkembangan bisa ditanyakan. Tidak ada istilah kongkalikong dalam proses penegakan hukum. Tapi tidak semua proses penyelidikan itu menjadi konsumsi publik, karena ada hal hal yang menyangkut kepentingan penyidikan,” katanya.

Hal itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga dapat memuat beberapa hal yang tidak dapat disampaikan kepada publik. Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 menjelaskan setiap Badan Publik wajib mengakses setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik.

“Kecuali, Informasi Publik yang dapat dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mencegah proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tentang tindak perbatasan dalam Pasal 17 huruf a angka 1 UU Nomor 14 Tahun 2008 jelas menerangkan informasi yang dapat dikecualikan untuk tidak mendapat hak umum,” katanya.

Selain itu, kata Yuliana berharap media juga menghormati Pasal 1 Nomor Pers: 6 / Peraturan-DP/V/2008 tentang Peraturan Dewan Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers nomor 03/SK-DP/II/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan yang meminta kebebasan Indonesia, membuat berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

UU Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pers dan Peraturan Dewan Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 Tentang Pedoman Hak Jawab, “Kami sampaikan hak jawab ini sesuai dengan aturan Hak Jawab dalam Peraturan Dewan Pers Penghargaan untuk orang yang dirujuk untuk pemberitaan yang dilakukan oleh Pers dan untuk memenuhi pemberitaan yang adil dan seimbang,” katanya.

Periksa Kadis dan 27 Kepala Puskesmas

Sebelumnya, Kepala Seksie Pidana Khusus (Kasie Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotabumi, Van Barata juga memastikan adanya tindak pidana korupsi pada kasus Biaya Operasional Kesehahan (BOK), Dana Operasional Puskesmas (DOP) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Mewakili Kepala Kejari, Yuliana Sagala, Van Barata memastikan penanganan kasus BOK, DOP dan JKN masih terus berlanjut hingga adanya kepastian hukum. Saat ini, kata dia, pihaknya terus melakukan pendalaman dari hasil pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat (Kepala Dinas dan seluruh Kepala Puskesmas yang ada).

“Kalau temuan adanya indikasi tindak pidana ada. Hanya saja kita belum bisa mempublisnya karena harus lebih menyeluruh lagi pemeriksaannya. Nanti jika sudah kita tingkatkan ke penyidikan pasti kita publis,” terang Van Barata saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (09/07/2019) lalu

Terkait lamanya waktu kejelasan kasus yang banyak menyita perhatian publik ini. Van Barata kembali memastikan bahwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dilingkup dinas kesehatan tetap berlanjut hingga adanya kepastian hukum. “Tenggat waktu tentu ada sesuai prosedur dan aturan. Nantilah pasti kita ungkap ke publik apa saja pelanggaran dan siapa saja yang terlibat,” katanya.

Masih menurut dia, Kejari Kotabumi tidak hanya menangani kasus tindak pidana korupsi satu ini saja melainkan lebih dari situ. Dan kesemua kasus yang sedang ditangani tersebut tetap harus ada kepastian hukumnya. “Semua kasus yang kita tangani tetap berlanjut hingga ada kejelasan hukumnya. Secara profesional pada pronsipnya kita bersemboyan meski langit runtuh penegakkan keadilan dan hukum harus dilakukan,” pungkasnya.

Diketahui, kasus BOK, DOP dan JKN dalam dalam beberapa bulan ini hangat dan banyak menyita perhatian publik. Mulai dari Kepala Dinas dan beberapa stafnya, seluruh Kepala Puskesmas (27 Puskesmas) telah dipriksa oleh Kejaksaan. Hanya saja kurang lebih enam bulan berjalan belum ada peningkatan penanganan kasus ini ke tingkat penyidikan.

Kasus ini meliputi, raibnya dana BOK (APBN) selama tiga bulan terakhir, raibnya DOP selama tujuh bulan pada tahun 2018 yang lalu serta dugaan penyelewengan dana JKN.  Diapun mengakui bahwa selama ini seluruh Kepala Puskesmas (27 Puskesmas) besrta jajarannya telah diperiksa.

Terkait deadline kejelasan itu Van Barata tidak bisa menjanjikan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk peningkatan status kasus tersebut dari lidik ke sidik. “Ya pokoknya terus berjalan. Tenang saja nanti teman-teman media akan kami beritahu,” katanya.

Diketahui dugaan kasus di lingkup dinas kesehatan tersebut mulai bergulir lebih lima bulan. Kasus ini banyak menyedot perhatian publik setempat. Kalangan akademisi, mahasiswa, ormas dan LSM mendukung dan mendesak Kejari untuk secara cepat dan tuntas dalam menangani dugaan kasus korupsi di dinas kesehatan setempat. (ardi/jun)

Tinggalkan Balasan