Inspektorat Lampura Dalami Kades Gunakan Jasa Pihak Ketiga Untuk Pembuatan RAB DD - Sinarlampung.com

Inspektorat Lampura Dalami Kades Gunakan Jasa Pihak Ketiga Untuk Pembuatan RAB DD

Spread the love

Lampung Utara (SL)-Esensi program pembangunan yang digulirkan pemerintah pusat melalui serapan Dana Desa yakni membentuk kemandirian desa serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut juga terkait hingga perencanaan anggaran dan desain pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat desa.

Dikatakan Inspektur Kabupaten Lampura, Mankodri, pihaknya sebelumnya telah mengetahui adanya informasi penyusunan perencanaan anggaran dan desain pembangunan yang menggunakan serapan Dana Desa dengan melibatkan pihak ketiga.

“Informasi ini sudah saya dengar. Setelah saya mendapatkan informasi tersebut, saya bersama jajaran langsung melakukan rapat internal untuk membahas informasi yang berkembang agar dapat diketahui secara pasti kebenarannya,” kata Mankodri, saat dikonfirmasi, Rabu, (12/6/2019), di ruang kerjanya.

Dirinya mengakui, setelah mendapatkan kabar terkait adanya peran pihak ketiga dengan beberapa kepala desa yang ada di Kabupaten Lampung Utara untuj menyusun perencanaan dan desain pembangunan di desa, pihaknya akan segera menindaklanjuti kabar dimaksud. “Kami sudah mengambil contoh dari hasil laporan pertanggungjawaban desa untuk mempelajari adanya kabar terkait pengalokasian anggaran perencanaan pembangunan desa,” paparnya.

Mankodri mengatakan jika dalam APBDesa memang tercantum adanya pembiayaan untuk perencanaan. “Namun, item pembelanjaannya tertulis dana rapat, publikasi, konsumsi, dan beberapa item lainnya. Tidak tertera secara tekstual pembiayaan anggaran perencanaan dengan pihak lain, seperti yang telah diberitakan beberapa media,” urai Mankodri.

Dirinya juga mengatakan akan mendalami informasi adanya pihak ketiga yang berperan dalam memberikan jasa pembuatan perencanaan pembiayaan dan desain pembangunan desa. “Dalam APBDesa memang tertuang anggaran perencanaan. Nah, untuk kejelasan diperbolehkan atau tidak, Tim Inspektorat harus turun ke lapangan untuk mempelajari dan mendapatkan keterangan sebenarnya,” papar Mankodri.

Jika faktanya kepala desa menggunakan jasa pihak ketiga untuk pembuatan perencanaan, kata Mankodri, idealnya pihak desa tetap membuat sendiri perencanaan dimaksud.

Informasi yang dihimpun, realisasi program Dana Desa hanya melibatkan beberapa orang saja. Bahkan tidak sedikit, hanya kepala desa saja yang berperan dalam proses pemanfaatan Dana Desa. Sehingga untuk mempercepat proses pelaporan, diserahkan kepada pihak ketiga. Terkesan kesepakatan tersebut dilaksanakan secara sepihak dan di bawah tangan.

“Dan menyikapi ini, kami akan menurunkan tim ke lapangan untuk melihat detail permasalahan sebenarnya. Mereka juga kan anak pemerintah daerah. Seharusnya kalau ada masalah di lapangan, alangkah baik itu dibicarakan ke dalam,” tambahnya.

Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Kabid Pemdes, DPMD Lampura, Habibie, mewakili Kadis DPMD, Wahab, saat dikonfirmasi, Selasa kemarin, (11/6/2019).

Menurut Habibie, sudah seharusnya kemandirian desa dalam merealisasikan DD dapat dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing desa. Dan jika dalam perencanaan pihak desa tidak dapat melaksanakan perencanaan, maka harus menyertakan keterangan surat tidak memiliki kemampuan untuk menyusun draft rencana pembiayaan dan desain pembangunan desa.

“Prinsipnya, tidak semua desa memiliki sumber daya manusia yang menguasai pengetahuan tentang penyusunan perencanaan pembangunan desa. Tapi, kan ada prosedurnya. Tidak sekonyong-konyong pihak desa menyerahkan kepada pihak lain tanpa melengkapi administrasi pendukung lainnya. Sehingga, penunjukan pihak ketiga ini dapat dipertanggungjawabkan jika ada persoalan dalam realisasi program DD,” jelas Habibie.

Informasi yang dihimpun, beberapa desa di Lampung Utara telah lama menggunakan jasa pihak ketiga. Mulai dari pembuatan RAB, desain pembangunan sampai dengan pelaporan dan pembuatan bundel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tanpa disertai perjanjian dan lainnya, dengan besaran kompensasi yang bervariasi setiap desa.

“Ya kami di desa ini apalah Pak, banyak kerbatasan kalau tidak dibantu dengan ini (pihak ketiga) bagaimana menyusun laporannya. Dan ini lumrah dilakukan di seluruh wilayah sini, karena faktor keterbatasan di desa,” ujar salah seorang kades yang ada di Kecamatan Bungamayang, saat dikonfirmasi, Selasa kemarin, (11/6/2019). (ardi)

Tinggalkan Balasan