Guru PAUD Non Formal Masih Perjuangkan Kesetaraan Melalui Yudicial Review Ke MK - Sinar Lampung

Guru PAUD Non Formal Masih Perjuangkan Kesetaraan Melalui Yudicial Review Ke MK

Spread the love

Sharing is caring!

Jakarta (SL)-Semua Anak Usia Dini dimanapun mereka berada, mereka adalah anak yang sedang pesat tumbuh kembang otaknya sedang berkembang tulang, otot dan organ vitalnya, sedang dibentuk seluruh karakter dan spritualnya, sedang ditumbuhkan pengendalian dirinya dan sedang ditumbuhkan kecerdasan komprehensifnya.

Pengurus Himpaudi Kabupaten Pringsewu Suprihatin S. kom mengatakan anak usia dini hari ini, pewaris masa depan bangsa. Kepada mereka, negeri ini terhutang janji untuk mencerdaskan; memenuhi hak-hak mereka mendapatkan gizi yang cuku dan berkualitas dan mendapat PAUD yang layak dengan guru yang kompeten dan kualified. Kepada mereka, pewaris masa depan bangsa ini, kita tidak bisa bilang “nanti” juga tidak berguna kata “maaf” jika semua masa tersebut sudah terlampaui.

“Karena itulah kesetaraan guru Paud menjadi kata kunci penting mewujudkan masa depan bangsa yang gilang, cemerlang dan terbilang.  Dalam UU NO 14 TAHUN 2005 Tentang Guru dan Dosen yang menyatakan guru paud non formal bukanlah dianggap guru yang diperkuat dengan PP no 19 tahun 2017 yang menyatakan hanya guru paud formal saja yg dianggap guru,” kata Suprihatin.

Menurut Suprihatin, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Guru dan Dosen (UU No.14/2005) adalah bentuk pengakuan dan komitmen tinggi negara terhadap peran pentingnya Guru namun amat disayangkan isinya menyebutkan Guru PAUD Non Formal bukanlah dianggap Guru.

“Pada tahun 2017 ini telah keluar pula PP No.19 tahun 2017 yang juga menempatkan hanya Guru PAUD Formal saja yang dianggap Guru. Regulasi ini bermuara pada diskriminasi dalam memperoleh hak pembinaan dan kesejahteran Guru PAUD. Pekerjaan mulia Guru PAUD Non Formal tidak dianggap sebagai sebuah profesi sehingga tidak bisa mendapatkan Serifikasi Profesi sebagai Guru PAUD Formal,” katanya.

Namun, katanya, sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945, seharusnya tidak ada diskriminasi terhadap guru yang tugas dan kewajibannya memang sama. Semua guru PAUD baik di TK, RA, KB, TPA dan SPS memiliki tugas mulia yang sama seperti yang tertuang dalam Standar PAUD, Permendikbud No.137/2014 dan kurikulum PAUD Permendikbud 146/2014. PAUD Formal dan Nonformal juga sama-sama diakreditasi oleh BAN PAUD&PNF. “Setiap Anak Usia Dini Indonesia harus mendapatkan guru bermutu dan lembaga PAUD yang layak tanpa melihat anak ini sedang dilayani dimana,” katanya.

Karena, jelasa Suprihatin, beban kewajiban sama antara Paud Formal dan Non Formal hanya beda bentuk pelayanan. Dalam penyelenggaraan persayaratan utk menjadi guru antara Formal dan Non Formal sama. Standar (permendikbud 137 tahun 2014) dan Kurikulum yg digunakan (permendikbud no 146 tahun 2014) dan penerapan ratio guru dan murid adalah SAMA.

“Bahkan sama2 di akreditasi oleh BAN Paud dan PNF. Akibatnya guru paud non formal tdk bisa sertifikasi, tdk bisa ikut dalam uji kompetensi guru, tdk ada pengangkatan, tdk memperoleh tunjangan guru dll,” katanya.

Isu lain, adalah anggaran untuk guru paud formal baik untuk  sertifikasi dan peningkatan kompetensi adalah 9x guru paud non formal. Di negara manapun di dunia tdk ada pembedaan paud formal dan non formal. “Hanya ada di Indonesia. Artinya ini diskriminatif ada sekelompok anak Indonesia yg memperoleh akses non formal dgn kualitas guru yg berbeda krn diperlakukan berbeda oleh negara,” katanya

Dalam uu sisdiknas dikatakan bhw negara melaksanakan pendidikan formal mulai jenjang dasar sd pendidikan tinggi. Tapi di kemendikbud ada direktorat Paud yg urus paud formal dan non formal. Jadi ada pertentangan. Ada 14.000 guru paud non formal se Provinsi Lampung yg tergabung di organisasi ini. Ada 385.000 guru paud non formal se Indonesia.

Jadi, yang harus di tuntut adalah, permohonannya adalah perlakuan yang sama terhadap guru Paud Non Formal dengan guru Paud Formal karena sudah melakukan kewajiban yang sama sesuai dengan persyaratan yang sama.  “Jadi minta kesetaraan bukan pindah ke formal. Perjuangan sudah dimulai sejak 2014 melalui DPR RI, buat surat ke Presiden yang diteruskan ke Mendikbud tapi tidak ada jawaban. Akhirnya bersama kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra pada 18 des 2018 ke MK. Tgl 4 Maret 2019 sudah sidang ke 4,” katanya. (Wagiman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *