Gurita Korupsi Versus Jaksa dan Pers

Spread the love

Sharing is caring!

Oleh : Ardiansyah*

Korupsi yang membudaya dalam tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia, ibarat hewan laut yang bernama Gurita. Gurita hidup dilaut dalam, dan memiliki banyak organ tubuh serupa sulur-sulur tangan menjuntai yang disebut dengan tentakel. Gurita menggunakan puluhan tentakel yang ada di tubuhnya untuk meraba, menggenggam, dan meraih makanan.

Tidak bisa dibayangkan, jika budaya korupsi dianalogikan dengan Gurita yang kemudian menjelma menjadi monster raksasa. Sedemikian menakutkannya budaya korupsi di negeri ini, sehingga penulis menganalogikannya dengan makhluk serupa monster gurita raksasa.

Jika menengok perjalanan aksi OTT KPK, Jaksa diberbagai daerah,  Polisi,  Tim Saber Pungli,  hingga data Polisi dan pengadilan tipikor, seperti sudah menggurita.  Korupsi tidak lagi eklusif,  tetapi sudah sampai kesekolah,  tempat ibadah,  hingga kelurahan. Tidak hanya kau adam,  kini kaum hawa mulai banyak terlibat korupsi.

Apakah yang Dimaksud dengan Korupsi alias Rasuah itu ?

Para ahli mendefinisikan korupsi atau yang dikenal dengan istilah lain rasuah, menyebutkan bahwa korupsi merupakan tindakan seseorang dan/atau sekelompok orang yang dengan sengaja menyalahgunakan wewenang serta kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi dan/atau golongannya sehingga memberikan dampak merugikan bagi orang lain dan/atau kelompok tertentu.

Dalam UU No. 20 tahun 2001, disebutkan, yang dimaksud dengan korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

Juga termaktub dalam UU No. 24 tahun 1960, pengertian korupsi, yakni perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Dan di dalam UU No.31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan korupsi, yakni tindakan setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Sementara itu, para ahli mendefiniskan pengertian korupsi yang menurut Nurdjana, (1990), korupsi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “corruptio” yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, materiil, mental, dan hukum.

Demikian pula menurut Kartono, (1983), menyebutkan, korupsi merupakan tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatannya guna mengeruk keuntungan pribadi dan/atau merugikan kepentingan umum dan negara.

Masih banyak pengertian yang disimpulkan para ahli dalam hal mendefinisikan korupsi secara spesifik. Ada lagi yang mengistilahkan bahwa pada prinsipnya, tindakan korupsi dapat terjadi karena adanya beberapa faktor yang tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Faktor internal yang menyebabkan terjadinya tindakan korupsi juga bisa terlahir dari keinginan individu disertai adanya kesempatan yang didukung suatu jabatan dan/atau kedudukan tertentu.

Pertanyaannya adalah,  mampukah Kejari Lampung Utara menjadi Lokomotif Pencegahan Korupsi di Lampung Utara?

Dalam hal langkah strategis guna melakukan pencegahan agar mata rantai budaya korupsi dapat tergerus dan terputus, yakni dengan melakukan edukasi dini terkait wabah korupsi yang dapat menjangkiti serta memberikan efek negatif hingga mampu merusak kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam strata kehidupan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Utara.

Sebagai pemangku kebijakan dalam bidang yudikatif, Kejaksaan Negeri Lampung Utara selama ini terus melakukan upaya preventif, persuasif, serta edukatif.

Dalam hal dimaksud, Kejaksaan Negeri Lampung Utara terus memberikan pendidikan dan sosialisasi melalui program Jaksa Masuk Sekolah hingga pembekalan advokasi bagi aparatur pemerintahan desa. Dalam pencermatan penulis, program ini terus dilakukan Kejaksaan Negeri Lampung Utara secara berkelanjutan dan terus-menerus.

Hal ini tentu dimaksudkan sebagai langkah positif dan strategis guna memberikan pemahaman serta pengetahuan akan bahaya budaya korupsi. Diharapkan dengan melakukan edukasi dini, masyarakat di Kabupaten Lampung Utara dapat memahami serta menghindari kebiasaan buruk melakukan tindakan korupsi.

Nah, sinergisitas Kejari Lampung Utara dan Pers guna melakukan penindakan terhadap oknum pelaku tindakan korupsi cukup penting.

Hal penting dan mungkin ideal untuk dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara adalah guna memberikan efek jera serta memberikan rasa takut pada oknum pelaku tindak pidana korupsi. Bisa dengan mempublikasikan melalui media massa secara terang-benderang terkait oknum yang terjerat tindak pidana korupsi dengan telah mendapatkan putusan hukum tetap.

Sekaligus, hal serupa ditimpakan pula pada oknum pelaku yang tertangkap tangan disertai bukti-bukti menguatkan dan diduga kuat telah melakukan tindak pidana korupsi serta belum mendapatkan putusan hukum tetap.

Hal ini menjadi penting untuk dapat memberikan efek jera sekaligus sanksi moral yang tidak berkesudahan bagi para terpidana korupsi atau yang lebih popular dengan sebutan Koruptor. Juga sebagai satu peringatan keras oleh Kejaksanaan Negeri Lampung Utara dengan memberikan kecemasan dan ketidaknyamanan kepada para oknum pemuja budaya korupsi.

Dengan demikian, harapan dan keinginan luhur Kejaksaan Negeri Lampung Utara untuk menjadikan kabupaten yang dikenal dengan slogan Ragem Tunas Lampung sebagai wilayah bebas tindak pidana korupsi dapat terwujud dengan cepat laksana anak panah yang terlepas dari busurnya.

*penulis adalah wartawan media siber www.sinarlampung.com Biro Lampung Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *