Gugatan Karyawan “Dipecat Semaunya” Oleh SPBU PT Adar Surya Pratama Masuk Sidang Ke Dua

Spread the love

Sharing is caring!

Bandarlampung (SL)-Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang Rabu (7/11/2018) kemarin mengelar sidang ke dua atas gugatan pemutusan hubungan kerja sepihak, yang dilakukan PT Adar Surya Pratama kepada Lala Januati.

Melalui Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) LBH Bandarlampung, Lala mengharapkan adanya keadilan yang diperolehnya, lantaran tindakan perusahaanya tersebut dinilai sudah tidak pantas.

“Sebagai operator di SPBU milik PT Adar Surya Pratama, saya sudah bekerja selama 10 tahun. Dan pada tanggal 31 Maret 2018 lalu, saya mendapatkan surat pemutusan hubungan kerja (PHK). Tanpa pesangon,” kata Lala.

Sementara itu, salah satu kuasa hukum pengugat, Kodri Ubaidillah yang pada Rabu kemarin turut mendampingi Lala menjelaskan, bahwa tergugat sebelum mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja, sudah terlebih dahulu memberikan teguran agar yang bersangkutan segera mengundurkan diri.

“Kasus ini agak unik. Pasalnya, sebelum mengeluarkan surat PHK, pengugat dihadapkan pada SOP baru yang terbilang ganjil dan sangat mustahil. Pengugat (Lala, red) diwajibkan selalu kerja setiap hari tanpa boleh sakit dan ijin tidak datang kerja. Dan apabila sakit dan ijin tidak kerja, pengugat wajib mengundurkan diri,” ujar Kodri.

Dijelaskannya lagi, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undan-undang No 13 tahun 2013, tentang ketenaakerjaan menyatkan perusahaan, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pememrintah harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK.

“Dengan pasal itu, sebelumnya sudah dilakukanmediasi bipartit. Namun kesepatkan tidak tercapai. Hal tersebut juga terjadi saat upaya mediasi yang dilakukan oleh dinas terkait Pemkot Bandarlampung. Bahkan pada mediasi ke-2, pihak perusahaan tidak datang,” kata Kodri.

Oleh karena itu, lanjut Kodri, sesuai Pasal 161 Ayat (1), (2) dan (3) pada Undang-undang No 13 tahun 2003, pihak PT Adar Surya Pratama diduga telah melanggar peraturaan yang mendasar. Seperti memberikan surat pertama, kedua dan ketiag sebelum memberikan surat PHK. “Dan yang paling fatal adalah, penguggat sama sekali tidak diberikan uang pesangon, seperti yang tertuang dalam UU ketenaa-kerjaan,” sesal Kodri.

Berdasarkan data diatas, lanjut Kodri, Mediator dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Pemkot Bandar Lampung, sudah mengelurakan ajuran, agar terguat segera membayarkan pesangon kepada pengugat sesuai perundang-undanan yang berlaku. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *