FSBKU Angkat Bicara Soal Kasus Pelecehan Seksual di Kampus UIN Lampung - Sinarlampung.com

FSBKU Angkat Bicara Soal Kasus Pelecehan Seksual di Kampus UIN Lampung

Spread the love

Sharing is caring!

Bandarlampung (SL) – Federasi Serikat Buruh Karya Utama Konfederasi Serikat Nasional (FSBKU-KSN) angkat bicara soal dugaan pelecehan yang dilakukan oknum dosen UIN Raden Intan Lampung terhadap mahasiswinya.

Melalui Ketua Umum Yohannes Joko Purwanto, FSBKU KSN mengecam tindakan dugaan pelecehan dan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. “Hal ini dapat menjadi gambaran bahwa kekerasan terhadap perempuan kian massif terjadi baik di ranah privat maupun publik. Untuk itu, kami meminta agar aparat kepolisian dapat mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap perempuan, dan tangkap serta adili pelakunya,” tegas Yohannes Joko.

Menurutnya, ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017, yang terdiri dari 335.062 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama, serta 13.384 kasus yang ditangani oleh 237 lembaga mitra pengadalayanan, tersebar di 34 Provinsi.

Kekerasan di ranah publik mencapai angka 3.528 kasus (26%), di mana kekerasan seksual menempati peringkat pertama sebanyak 2.670 kasus (76%), diikuti berturut-turut: kekerasan fisik 466 kasus (13%), kekerasan psikis 198 kasus (6%), dan kategori khusus yakni traficking 191 kasus (5%), dan kasus pekerja migran 3 kasus. (Catahu Komnas Perempuan, 2018).

Lanjut dia, massifnya tindak kekerasan dan pelecehan juga dikarenakan tidak adanya payung hukum yang secara khusus mengakomodir perlindungan terhadap tindak kekerasan seksual. Yang terbaru dalam Draft RUU penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 3 jelas tertulis bahwa penghapusan kekerasan seksual bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi dan memulihkan korban; menindak pelaku; dan menjamin terlaksananya kewajiban negara dan peran dan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual yang membutuhkan dukungan semua pihak agar segera disahkan. “Maka, kami meminta kepada pemerintah untuk segera mengesahkan RUU penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan,” pungkasnya. (LSN)

Tinggalkan Balasan