Dugaan Korupsi PU Pengelolaan Sumberdaya Air Sumatera Selatan Masuk Kejati - Sinarlampung.com

Dugaan Korupsi PU Pengelolaan Sumberdaya Air Sumatera Selatan Masuk Kejati

Spread the love

Palembang (SL)-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Anti Korupsi(Gransi) Sumatera Selatan, melaporkan dugaan korupsi di Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Sumatera Selatan, yang disinyalir merugikan negara hingga milyaran rupiah. Laporang dikirim sejak tanggal 11 november 2019 .

Ini proyeknya Rp2 miliar

Ketua LSM GRANSI, Supriyadi mengatakan bahwa memang pihaknya telah melaporkan dugaan korupsi itu ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Yang dilaporkan adalah dugaan penyimpangan pelaksanaan kegiatan yang berjudul rehab saluran irigasi rawa desa pegayut dengan anggaran Rp2 miliar, dengan pelaksana CV AL DAFI PUTRA HK, yang mana kegiatan tersebut di biayai APBD provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2019

“Kami melaporkan kegiatan tersebut, dikarenakan kegiatan yang menelan dana hingga 2 milyar lebih itu di duga banyak sekali penyimpangan. Selain volume yang di kerjakan tidak sesuai spek pekerjaannya terkesan asal asalan. Ini bagi kami sangat aneh sementara kegiatan tersebut di awasi oleh beberapa pejabat dari dinas, PPTK, PPK. Bahkan Kabidnya menjadi KPA. Seharusnya pekerjaan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, nyatanya kegiatan tersebut tidak bermanfaat,” katanya.

Selain itu, kata Adi, kegiatan tersebut dikerjakan asal asalan jadi terkesan tidak bermanfaat. “Kami menduka aada kerugian negara hingga miyaran rupiah. Coba kawan kawan media lihat sendiri kelokasi. Masak pekerjaan seperti itu, anehlah lagi pekerjaan tersebut menurut masyarakat dari awal sudah demikian,” ujarnya.

Bahkan sampai saat kami kelokasi kemudian mengirimkan klarifikasi yang tak mereka jawab dan sampai surat Laporan kami kirim ke Kejaksaan Tinggi Sumsel, proyek tersebut tidak ada perawatan. “Padahal jelas setiap proyek pasti ada dana perawatan,” katanya

Supriyadi juga menyayangkan kegiatan yang dianggarkan demi kepentingan masyarakat, tapi dikerjakan tak berkualitas. “Kami meyakini ini pasti ada kolaborasi antara pihak pemborong dan pihak Sumberdaya Air, sehingga pekerjaan yang dikerjakan asal asalan masih tetap di PHO. Dan kami menyakini ada kerugian negara dalam kegiatan tersebut,” katanya.

Terkait kerugian negara, berdasarkan investigasi, dan ahli bidang kontruksi LSM Grasi mengatakan jika indikasi kegiatan tersebut merugikan negara hingga Rp 1.152.039.464. “Sebagai warga negara yang perduli akan keuangan negara dan sebab proyek ini sangat merugikan negara daerah kususnya Sumatera Selatan. Dan sebagai putra daerah kami sangat berharap pihak kejaksaan Tinggi bekerja secara maksimal, menindak tegas pihak yang terlibat dalam kucurangan tersebut sehingga uang negara dapat terselamatkan,” ujarnya.

Warga Desa Pegayut AR juga mengaku sangat menyayangkan pekerjaan tersebut. “Maasak pekerjaan seperti itu saja menghabiskan anggaran hingga 2 milyar lebih. Apa lagi sekarang liat sendiri kelokasi pekerjaan seperti pekerjaan orang yang tidak profesiaonal, asal asalan, bahkan banyak yang tidak dikerjakan,” katanya. Belum ada keterangan resmi dari Dinas terkait. Ketika di konfirmasi belum ada jawaban. (sudir/red)

Tinggalkan Balasan