Diskusi Legal, Ryco Menoza Respon Partisiasi Pemuda dalam Batuan Hukum Gratis untuk Masyarakat Miskin Kota - Sinarlampung.com

Diskusi Legal, Ryco Menoza Respon Partisiasi Pemuda dalam Batuan Hukum Gratis untuk Masyarakat Miskin Kota

Spread the love

Bandar Lampung (SL)-Undang-Undang bantuan Hukum no. 16 tahun 2011 Pasal 3 menyebutkan bantuan hukum bertujuan dalam pemenuhan hak penerima bantuan hukum atas akses keadilan (acces to justice) pelaksanaan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum bagi seluruh warga negara indonesia, pelaksanaan bantuan hukum yang merata di seluruh wilayah Indonesia, dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, tak terkecuali di Kota Bandar Lampung.

Beberapa permasalahan masih menjadi kendala dalam melakukan pendampingan hukum di masyarakat kota Bandar Lampung, salah satunya adalah sulitnya mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari instansi terkait, padahal SKTM merupakan salah satu syarat warga negara untuk mendapatkan pendampingan hukum cuma-cuma oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH).

Permasalahan tersebut direspon secara baik oleh tokoh pemuda yang saat ini masuk bursa Calon Kuat menjadi Wali Kota Bandar lampung Rycko Menoza dengan mengunjungi kantor LEGAL, Lembaga Advokasi Lampung, melalui diskusi ringan hari ini, dalam Roadshow tokoh, di Kantor Kantor LEGAL (Lembaga Advokasi Lampung), di kantor Legal, di Jalan Way Sekampung Pahoman Bandar Lampung,

Rycko Menoza, berdiskusi bersama tokoh pergerakan Aktivis 98, Sukma Mulyana, Mantan Kepala Oprasional LBH, Bandar Lampung Heri Hidayat, dan Muhamad Ilyas, Kadiv Advokasi LEGAL. Lembaga Advokasi Lampung merupakan salah satu Organisasi Bantuan Hukum yang terverifikasi pada Kanwin Hukum dan HAM Provinsi Lampung, yang konsen pada penegakan hukum di Lampung.

bahas Partisiasi Pemuda dalam Batuan Hukum Gratis untuk Masyarakat Miskin Kota. Para pembicara prihatin dengan kodisi tersebut. Untuk itu komitmennya Ryco melalui organisasi-organisasi yang dipimpin dan dibina olehnya yang siap bergandeng tangan menjembatani kepentingan bantuan hukum tersebut bila masyarakat menemui kendala dilapangan.

Diskusi dilakukan setelah sholat Jum’at, digagas Lembaga Advokasi Lampung sebagai salah satu organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi Kemenkumham. Acara dihadiri sekitar 35 orang unsur mahasiswa hukum di Bandar Lampung. (ilyas/red)

Tinggalkan Balasan