Dianggarkan APBD, Dinas Peternakan dan Perkebunan Lampung Tengah Pungli Peserta Pelatihan ATR 2019 Rp2,5 Juta Perorang - Sinarlampung.com

Dianggarkan APBD, Dinas Peternakan dan Perkebunan Lampung Tengah Pungli Peserta Pelatihan ATR 2019 Rp2,5 Juta Perorang

Spread the love

Lampung Tengah (SL)-Pelatihan Asisten Teknis Reproduksi (ATR) 2019 oleh pemerintah daerah melalui Dinas Peternakan dan Perkebunan (Disnakbun) Lampung Tengah bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara Bogor, Jawa Barat, dicederai dengan aksi pungutan liar (pungli). Peserta minta aparat penegaak hukum mengusut pungli tersebut.

Anggaran bibit yang diduga tidak jelas

Peserta diwajibkan membayar Rp2,5 juta perorang, sementara kegiatan sudah dibiayai APBD Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp138 juta. Pelatihan ATR di buka pada tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan 02 November 2019 yang dilaksanakan di LEC Paramarta Kecamatan Seputih Banyak.

Informasi sinarlampung.com menyebutkan pelatihan untuk peningkatkan kompetensi atau kemampuan pramedik yang ada di Lampung Tengah, itu diduga justru dijadikan ajang pungutan liar oleh oknum Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah, Taruna Bifi Kopraw beserta stafnya SPD, BP dan AD yang memperlancar urusan pungutan kepada para peserta pelatihan ATR,

Para peserta pelatihan ATR berjumlah 88 orang peserta, mereka bersala dari tiga kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Tengah 55 orang, Kabupaten Lampung Timur 22 orang, dan dari Lampung Selatan 11 orang. Para peserta yang tidak rela dan keberatan dengan pungutan Rp2,5 juta perorang tidak berdaya menolak.

Kepala Dinas berdalih itu biaya pelatihan, Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah mewajib peserta membayar sebesar Rp2.500,000;/peserta. Sementara semua pelaksanaan pelatihan ATR tersebut sudah di anggarkan dan atau dibiayai APBD Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp138 juta.

Salah satu peserta, Selasa 22/10/2019 di lokasi pelatihan ATR menyebutkan bahwa mereka sebenarnya keberatan, dan karena tahu sudah dianggarkan Rp138 juta melalui APBD. “Pelatihan di buka pada tanggal 21 Oktober 2019, selesai tanggal 02 November 2019, dilaksanakan di sisni LEC Paramarta Kecamatan Seputih Banyak, di ikuti oleh 88 orang peserta,” katanya tanpa mau disebut identitasnya.

Namun, katanya dalam pelaksanaan pelatihan ATR malah di jadikan ajang pungutan liar (Pungli) dan korupsi oleh Kepala Dinas Taruna Bifi Kopraw beserta jajaranya dengan inisial SPD, BP dan AD. “Terbongkarnya  dugaan tersebut lanjutnya, ketika kami para peserta pelatihan ATR Khususnya para peserta yang berasal dari Lampung Tengah, kami di haruskan untuk membayar  sebesar Rp2,500,000/peserta,” katanya.

Penrikan uang itu tanpa ada penjelasan dari panitia penyelengara. Panitai BP hanya menyatakan biaya tersebut untuk pelataihan. “Tanpa dirici akan di pergunakan untuk apa saja. Semuanya tidak ada penjelasan dan tidak transparan kepada kami. Ratarta para peserta ATR sudah membayarnya,” katanya.

Herannya lagi, pada hari Jum,at tanggal 25 Oktober 2019, kemarin, tiba tiba para peserta pelatihan ATR yang berasal dari Kabupaten Lampung Tengah, dipaksa menandatangani surat pernyataan tentang rela membantu anggaran untuk ATR. “Kami di arahkan dan di haruskan panitia penyelengara pelatihan ATR inisial BP untuk menandatangani surat pernyataan,” katanya.

Surat pernyataan yang dipkasakan panitia setelah mereka bayar

Surat pernytaan berbunyi:

Kami yang bertandatangan di bawah ini petugas IB Lampung Tengah menyatakan bahwa, kami rela membantu dana pelatihan ATR sebesar Rp1.850,000;/peserta demi terlaksananya acara pelatihan ATR yang diadakan tanggal 21 – 27 Oktober 2019 di LEC Paramarta, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah.

Dan di teruskan pelaksanaan pelatihan per individu di masing masing wilayah sampai dengan 1-2 November 2019.

Demikian dana untuk pelatihan dari dinas tidak mencukupi untuk diadakannya pelatihan ATR. Kami membuat pernyataan ini dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

“Karena kami takut sertifikat pramedik kami tidak di keluarkan oleh panitia penyelenggara pelatihan jika kami tidak menuruti perintahnya, akhirnya dengan sangat terpaksa kami harus menandatangani surat pernyataan tersebut agar terkesan semua itu kemauan kami sendiri,” ungkapnya.

Anggaran PKB

Lalu, setelah peserta menanda tangani surat pernyataan, panitia BP, memberikan penjelasan penggunaan anggaran kepada para peserta. “Kami para peserta menandatangani surat pernyataan tersebut, tiba tiba panitia penyelenggara pelatihan inisial BP menjelaskan dan memaparkan semua uraian pengunaan dana yang terkumpul dari para peserta pelatihan ATR. Padahal sebelumnya tidak ada penjelasan dan uraian tentang penggunaan anggarannya terlebih dahulu kepada kami,” katanya, diamini peserta lainya.

Hal itu tentunya membuat peserta heran dan bertanya tanya, kenapa sejak awal pihak panitia penyelenggara pelatihan ATR ini tidak ada yang menjelaskan atau memaparkan semua penggunaan anggarannya . “Dan saat di penghujung pelatihan seperti ini, tiba-tiba panitia penyelenggara pelatihan inisial BP menjelasan semua penggunaan anggarannya, ini justru membuat kami heran dan bertanya tanya, sebenarnya ada apa ?,” jelasnya.

Karena, sejak awal di mulainya pelatihan para peserta pelatihan hanya di informasikan oleh panitia penyelenggara pelatihan inisial BP untuk membayarkan biaya pelatihan tersebut kepadanya sebesar Rp 2.500,000;/peserta.

Namun setelah pemaparan semua rincian penggunaan anggaran yang di uraikan BP di forum, kami hanya di minta BP untuk membayar biaya tersebut sebesar Rp 1.850,000. Padahal semua biaya pelatihan ATR 2019 sudah di anggarkan dan di biayai dari APBD Pemerintah Daerah Lampung Tengah.

“Oleh sebab itu kami meminta aparat penegak hukum dapat segera membongkar dan mengusut tuntas dugaan pungli dan korupsi pada pelatiha asisten teknis reproduksi (ATR) karena sangat membebani dan sangat merugikan kami para peserta pelatihan,” harapnya.

Terpisah, panitia penyelenggara pelatihan inisial BP,  saat di konfirmasi wartawan Kamis (24/10/2019) melalui telpon selulernya mengatakan bahwa semua yang dikatakan itu benar faktanya. Karena Dinas Peternakan dan Perkebunan Lampung Tengah hanya mampu untuk membiayai untuk 30 orang peserta pelatihan ATR.

“Dengan total anggaran yang di bebankan biayai dari APBD Kabupaten Lampung Tengah hanya sebesar Rp36 juta.  jadi hanya itulah jumlah anggaran yang di berikan SPD. Atas perintah Kepala Dinas TBW kepada saya selaku panitia pelatihan dan saat ini anggaran tersebut ada pada saya,” kata BP.

Menurut BP, dengan kondisi itu, sementara peserta yang ingin mengikuti pelatihan asisten teknis reproduksi (ATR) 2019 tersebut berjumlah 88 orang, berasal dari tiga kabupaten, Lampung Tengha, Lampung Timur, dan Lampung Selatan. Lampung Tengah 55 orang, Lampung Timur 22 orang, dan Lampung Selatan 11 orang.

“Dengan anggaran Rp36 juta, tentunya tidak mungkin mencukupi untuk mendanai 88 orang tersebut. Karena anggaran yang ada hanya cukup untuk mendanai 30 orang peserta pelatihan saja yang di biayai dari APBD Kabupaten Lampung Tengah,” katanya.

“Oleh sebab itu, kemudian kami memberikan saran, masukan dan pengarahan kepada para peserta pelatihan ATR agar 88 orang peserta tersebut dapat bergabung mengikuti pelatihan tersebut, mengingat pelatian ATR tersebut sangat penting di ikuti oleh paramedik,” kilahnya.

Dan akhirnya para peserta yang akan mengikuti pelatihan tersebut sepakat jika biaya pelatihannya di tanggung atau menjadi beban kepada masing-masing peserta yang ingin mengikuti pelatihan ATR, yang semulanya sudah di tentukan besaran biayanya yaitu Rp2,5 juta, namun kini menjadi Rp1.850,000;/pesertanya,” ujarnya lagi.

Sementara Kepada Dinas Peternakan dan Perkebunan Lampung Tengah Taruna Bifi Kopraw, belum bisa di konfirmasi. Taruna Bifi Kopraw sulit untuk di temui, bahkan tidak ada di kantornta. “Bapak kepala Dinas jarang ada di kantor mas,” kata salah seorang pegawai. (Red/*)

Tinggalkan Balasan