Dewan Pers Ingatkan Pemerintah Tidak Gegabah Menggunakan APBD Dengan Media Yang Tidak Jelas? - Sinarlampung.com

Dewan Pers Ingatkan Pemerintah Tidak Gegabah Menggunakan APBD Dengan Media Yang Tidak Jelas?

Spread the love

Jakarta (SL)-Dewan Pers mengingatkan Pemerintah agar berhati hati menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk Media. Karena akan berdampak pada temuan jika anggaran dibelanjakan adalah perusahaan Media yang tidak legal. Hal itu untuk menghindari dampak hukum yang berpotensi timbul dikemudian hari.

Dewan Pers juga berencana mengeluarkan semacam Surat Edaran ke Pemerintah Daerah (Pemda) kriteria perusahaan Media yang legal dan terdaftar di Dewan Pers. DemiHal Hdisampaikan Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Mohammad Nuh, DEA., yang didampigi Kabag Umum dan Kepegawaian Dewan Pers, Irwan serta Seretaris Dewan Pers Syaefudin saat melakukan Verifikasi Faktual di beberapa Media di Makassar, belum lama ini.

“Jadi nanti kita buatkan semacam Edaran ke Pemda/Pemkab, Pemkot, Pemprov dengan list Media yang legal dan terdaftar di Dewan Pers. Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disalurkan yang tidak legal itukan persoalan. Istilahnya beli sapi tapi curian, meskipun sapi jelas yaitu berita ada. Tapi secara sadar kalau membelanjakan pada tidak jelas, dari Dewan Pers itu dianggap bisa jadi temuan,” tegas Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Mohammad Nuh, DEA.

Oleh karena itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) era Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ini meminta Perusahaan Pers yang belum punya Legalitas silahkan daftar ke Dewan Pers. “Sepanjang memenuhi syarat akan diakui,” kata Mohammad Nuh, DEA., yang juga pernah menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Lebih lanjut Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Mohammad Nuh, DEA., mengatakan pekerjaan Dewan Pers memberikan perlindungan kepada siapapun yang telah menjadi keluarga Besar Dewan Pers. “Tapi tolong dipenuhi persyaratan perusahaannya. Sehingga ibaratnya jadi suami istri. Ibaratnya suaminya yang bertanggung jawab. Namun harus ada akte nikah, kalau ndak tidak bisa masalah,” ungkap Prof. Dr. Mohammad Nuh.

Terkait Perusahaan Pers yang telah memiliki legalitas hukum seperti akta pendirian (PT) dan SIUP, lanjutnya itu belum cukup. “Izin usaha ada, tapi izin pelaksanaan?. Yang dimaksud izin perpersannya harus dapat dari Dewan Pers. Izin usaha itu prinsip,” Kaatanya.

Misalnya perumahan itu izinnya dapat tapi untuk bangunan harus dapat IMB. Dewan Pers sebelum ngasih IMB pasti ada dulu izin prinsipnya. “Disini IMB banyak ndak dapat, ini agar mereduksi agar tidak manfaatkan situasi, Jurnalistik terstruktur dan tidak liar. Karena banyak liar, seperti bertanya lebih hot, karena Pemda lihat dia hanya lihat izin perusahaan,” imbuhnya.

Terkait himbauannya, Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Mohammad Nuh, DEA., menegaskan hal ini bukanlah monopoli, tapi sesuai amanah Dewan Pers yang diatur di UU No 40 tahun 1999. “Bagi Media yang belum daftar silahkan penuhi syarat begitu aja. Biar jadi bagian keluarga besar Dewan Pers. Karena kalau anak yang di luar nikah ada, tapi kan juga harus terdaftar, biar mendapatkan hak warisan kan harus daftar,” ucapnya. (red)

Tinggalkan Balasan