Dana Desa Se-Lampung Tengah Diduga Menguap Hingga Rp6 Miliar? - Sinarlampung.com

Dana Desa Se-Lampung Tengah Diduga Menguap Hingga Rp6 Miliar?

Spread the love

Lampung Tengah (SL)-Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 di Lampung tengah disinyalir menguap, hingga Rp6 miliar lebih, dan melibatkan oknum mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK), Kabupaten Lampungtengah (Lamteng), ZI.

Sebagai Kepala Dinas, Zi diduga melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN) anggaran, dengan modus merekayasa mengadakan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa, dan mengarahkan pelaksana kegiatan aparatur Desa se-Lampung Tengah, kepada rekanan dari luar Lampung Tengah.

Kegiatan pelatihan Kepala Desa Se-Lampung Tengah bayar Rp20 juta perdesa

Pada kegiatan pelatihan peneingkatan Kapasitas Desa, diadakan di salah satu Hotel di Bandar Lampung, dengan memungut anggaran kepada setiap kepala kampung senilai Rp20 juta perdesa. Hal itu juga bertentangan Permendes No.19 Tahun 2017 mengenai prioritas penggunaan Dana Desa TA 2018 pasal 7.

Penyusuran wartawan di Lampung Tengah membenarkan bahwa para kepala desa terpaksa mengikuti kegiatan yang diarahkan kepala dinas tersebut. “Ya kami serba salah. Kami terpaksa ikuti dari pada proses lainnya terhambat,” kata salah satu Kades yang tidak mau disebut namanya.

Dia juga mengaku heran, mengapa harus di Bandar Lampung, dan menggunakan rekanan lain. “Padahal pengembangan kapasitas di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diswakelolakan oleh masing-masing desa atau badan dengan bekerjasama antar-des (4) Swakelola     oleh     badan     kerjasama     antar-desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar- desa,” katanya, Minggu (3/3/2019).

Dalam Permendes Nomor 19 Tahun 2017, dinyatakan bahwa penggunaan Dana Desa dalam rangka pemberdayaan, harus dilakukan dengan prinsip swakelola oleh desa, dimana pengadaan barang atau jasa mulai perencanaan, dikerjakan dan diawasi oleh masyarakat kampung itu sendiri.

“Yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah, justru pada TA 2018, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Lampung Tengah diduga bekerja sama dengan pihak ketiga yang bukan berasal dari Lampung Tengah dan tidak melaksanakan pasal 7 peraturan menteri desa PDTT tersebut. Pelatihan tersebut seharusnya dilakukan oleh kampung atau oleh badan kerja sama antar desa, bukan diserahkan pada pihak ketiga,” kata Kades Lainnya.

Pelatihan Kades se-Lampung tengah 2018

Menurut Kades, bahwa pelatihan tersebut diarahkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Lampung Tengah, ZI, untuk diserahkan pada pihak ketiga tanpa adanya proses musyawarah antar desa, bahkan kecamatan sebagai perpanjang tangan Bupati tidak dilibatkan dalam proses pelaksanaan pelatihan ini.

“Pelatihan dibagi kedalam empat termin. Termin pertama yakni Bimtek peningkatan kapasitas bagi aparatur kampung melalui sosialisasi permendagri No.20 Tahun 2018, lalu termin kedua yaitu Bimtek pengelolaan BUMDES, Ketiga Bimtek pengelolaan asset desa dan termin ke-empat Workshop pembuatan profil desa. Jadi pelatihan tersebut diadakan selama empat hari,” katanya.

Pelaksanaan pelatihan dadakan di Bandarlampung, pada Bulan November sampai dengan Desember 2018. Padahal Lampung tengah memiliki lokasi yang representative untuk melakukan pelatihan semacam itu, sehingga uang tidak beredar dikampung melainkan hanya beberapa orang saja serta hannya aparatur kampung yang terlibat dalam pelatihan tersebut. “Jika dilaksanakan dikampung masing-masing pelatihan tersebut akan dapat mengikutsertakan aparat kampung lebih banyak lagi sehingga tujuan pelatihan dapat tercapai lebih maksimal,” sesalnya.

Para Kades di Lampung Tengah berharap kepada Kementrian Desa dan aparat penegak hukum harus segera mengaudit pelaksanaan peltihan ini yang diduga adanya indikasi korupsi dan penyahgunaan penggunaan Dana Desa TA 2018. “Dana Desa merupakan uang rakyat yang peruntukannya untuk kesejahteraan rakyat desa. Sehingga di TA 2019 hal ini tidak terulang lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris PMK Lampung Tengah Laksono saat diminta tanggapan terkait masalah tersebut melalui via telponnya mengaku akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan atasannya. ”Saya Koordinasikan dengan pak kadis dulu,” ujarnya singkat pada Minggu (3/3/2019), di langsir penaberlian.com.

Sementara Inspektorat Kabupaten Lampungtengah, melalui Irban  2 yakni, Yasir, baik secara korvirmasi tertulis maupun lewat via telpon. “Semua ada prosedur dan aturan, dan saya selaku bawahan bertindak tentunya atas petunjuk pimpinan saya, mohon maklum bos,” ujar Yasir singkat. (pen/jun)

Tinggalkan Balasan