Buka Puasa Bersama Media, OJK Lampung Ajak Waspadai Fintech dan Investasi ilegal - Sinarlampung.com

Buka Puasa Bersama Media, OJK Lampung Ajak Waspadai Fintech dan Investasi ilegal

Spread the love

Bandarlampung (SL)-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia cabang Lampung menggelar acara buka puasa bersama sekaligus membahas terkait “Waspada Pinjaman Online Ilegal dan Investasi Ilegal” di Hotel Emersia, Kota Bandarlampung, Kamis, (23/5/2019).

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung Indra Krisna mengingatkan seluruh masyarakat agar mewaspadai pinjaman online/financial technology (fintech) dan investasi ilegal. Khusus untuk fintech, OJK menyoroti banyaknya bermunculan pemberi pinjaman online seperti fintech yang memberi iming-iming ke masyarakat.

“Seperti kita tahu, saat ini banyak bermunculan iklan fintech yang beredar di media sosial. Dalam iklannya, fintech memberi iming-iming kemudahan dalam pinjaman ke masyarakat hingga akhirnya menjerat dan menipu konsumennya,” ujar Kepala OJK Indra Krisna, dalam buka puasa bersama, Kamis (23/5/2019).

Indra menjelaskan, saat ini baru 108 fintech yang terdaftar di OJK Indonesia, dan berijin di OJK sebanyak 5 dengan total 113. Ia meminta masyarakat harus menyaring baik-baik terkait banyaknya fintech tidak resmi juga. Di Lampung baru satu fintech terdaftar yaitu Lahansikam.

“Kita minta masyarakat banyak-banyak menyaring dan jangan termakan janji-janji dari fintech. Fintech saat ini banyak menawarkan dengan syarat mudah namun setelahnya banyak permasalahan yang dilaporkan masyarakat. Kita susah mencegah dan menutup karena banyak fintech yang tak berdomisili di Indonesia dan berada di luar negeri,” jelas dia.

Menurutnya, OJK Lampung pun sudah berkeliling melakukan sosialisasi mengenai fintech kepada masyarakat Lampung. Edukasi ini diberikan agar masyarakat tak terjebak dengan fintech palsu yang menawarkan kemudahan. “Kita tidak bisa menutup fintech ilegal, dan melakukan blokir jika berdomisili tidak jelas dan diluar negeri,” terang dia.

Sementara Kepala Sub Edukasi, OJK Lampung, Dwi Krisno Y.P dalam pemaparannya membahas terkait fintech pinjaman online dan investasi ilegal, lebih dari 300 lebih laporan yang masuk ke OJK. Harapan target inklusi 75%, ditahun 2016 baru 15%. Per 15 Mei 2019 perusahaan fintech lending di indonesia yang berijin di OJK hanya 5 perusahaan, terdaftar di OJK 108 perusahaan. “Ada 947 yang diberhentikan. Dari 2018 404 perusahaan hingga Maret 2019 mencapai 543 perusahaan,” beber Dwi Krisno Y.P didepan tamu undangan dihadiri oleh insan media.

Ditambahkan Dwi, untuk mengenali pinjaman online ilegal yaitu kantor pengelola tidak jelas dan sengaja disamarkan keberadaannya, syarat dan proses pinjaman sangat mudah. “Mereka dapat menyalin seluruh data nomor telepon dari hp, tingkat bunga dan denda sangat tinggi dan diakumulasi setiap hari tanpa batas,” ujarnya.

Dwi menghimbau calon korban pinjaman online ilegal dan investasi Ilegal agar lebih berhati-hati menelisik lebih jauh agar tak mudah di iming-imingi uang yang cepat prosesnya. “Laporkan jika ada temuan pada ke 13 lembaga yang bernaung salahsatunya OJK untuk menindaklanjuti perusahaan pinjaman online ilegal maupun investasi Ilegal, karena ada satgas yang akan menindaklanjuti pengaduan dari keluhan nasabah,” tutupnya. (red/jun)

Tinggalkan Balasan