Bisakah Wartawan Dipidana? - Sinarlampung.com

Bisakah Wartawan Dipidana?

Spread the love

Oleh: Juniardi SIP, MH

Seorang wartawan bertanya, Apakah wartawan yang melakukan pemberitaan keliru dan mengandung unsur fitnah sehingga menimbulkan opini negatif bisa dipidanakan?. Meski dahi sedikit bergurat, karena yang bertanya adalah juga mengaku sebagai pemilik media. Saya yakin jawabannya tentu beragam versi, tergantung latar belakang dan kepentingannya.

Lalu saya mencoba telusuri sesuai ketentuan Hukum dan UU Pers, ternyata pertanyaan serupa itupun banyak muncul, seperti di laman hukumonline.com yang juga mengulas hal itu. Dilaman itu disebutkan, pada dasarnya, Wartawan Indonesia harus segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Hak jawab dan hak koreksi merupakan suatu langkah yang dapat diambil oleh pembaca karya Pers Nasional apabila terjadi kekeliruan pemberitaan, utamanya yang menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. Bila hak jawab ini tidak dilayani oleh pers, maka perusahaan pers dapat dipidana.

Melalui pertanyaan itu, kita asumsikan bahwa penanya merupakan pihak yang difitnah secara langsung melalui tulisan dari seorang wartawan yang merupakan bagian dari Perusahaan Pers Nasional. Sebelum masuk pada unsur pidana, bahwa ada upaya lain yang dapat ditempuh untuk melindungi hak masyarakata yang dirugikan.

Berita yang Keliru

Soal pemberitaan yang salah, Pasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers (“Kode Etik Jurnalistik”) menyatakan: “Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.”

Di dalam dunia pers dikenal 2 (dua) istilah yakni: hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”).

1. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

2. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Hak jawab dan hak koreksi merupakan suatu langkah yang dapat diambil oleh pembaca karya Pers Nasional apabila terjadi kekeliruan pemberitaan, utamanya yang menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu.

Upaya yang Dapat Ditempuh Akibat Pemberitaan Pers yang Merugikan

Dalam kasus yang dihadapi itu, dan dengan merujuk pada asumsi ada narasumber sebagai pihak yang dirugikan secara langsung atas pemberitaan wartawan memiliki Hak Jawab untuk memberikan klarifikasi atas pemberitaan tersebut.

Langkah berikutnya yang dapat dilakukan adalah membuat pengaduan di Dewan Pers. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. Dewan Pers Indonesia mendefinisikan pengaduan sebagai kegiatan seseorang, sekelompok orang atau lembaga/instansi yang menyampaikan keberatan atas karya dan atau kegiatan jurnalistik kepada Dewan Pers.

Karena salah satu fungsi Dewan Pers yaitu memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Artinya, bahwa yang dirugikan dapat menjadi pengadu di Dewan Pers untuk mengajukan keberatan atas karya jurnalistik dari wartawan tersebut.

Bila Hak Jawab Tak Membuahkan Hasil

Apabila Hak Jawab dan Pengaduan ke Dewan Pers tidak juga membuahkan hasil, maka UU Pers juga mengatur ketentuan pidana dalam Pasal 5 jo. Pasal 18 ayat (2) UU Pers, yaitu

Pasal 5 UU Pers:

(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

(2) Pers wajib melayani Hak Jawab.

(3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.

Pasal 18 ayat (2) UU Pers:

“Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Dan itu berlaku untuk pers dan media baik konvensional maupun digital, yang tentunya berbeda dengan tulisan ataau karya diluar media pers. Karena diluar media pers tidak berlaku UU Pers, karena dia menjadi konten pribadi seperti bloger, Media Sosial (Facebook, Twiterr, Yutube, Whatshapp), selbearan, dan lainnya.

Pers Tidak Boleh Sombong

Pasal 50 KUHP secara jelas menyatakan bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undangundang, tidak dipidana”. Yang jika dihubungan dengan wartawan dan media sebagai pelaksana UU 40 Tahun 1999 tak boleh dipidana.

Itupun, perlindungan yang diberikan kepada wartawan yang bekerja secara profesional. Bukan orang yang kerap mengaku-aku sebagai wartawan, tetapi sering menyalah-gunakan profesi untuk melakukan pemerasan, dengan menyudutkan orang yang ujung-ujung nya mengarah untuk mendapatkan iklan, atau pembuatan berita berdasar kerja sama.

Bukan pula kepada orang yang mengaku sebagai wartawan, tapi sebetulnya pekerjaannya adalah LSM, atau wartawan yang merangkap jadi pengacara, dan menggunakan statusnya sebagai wartawan untuk menekan lawan klien, atau mendapatkan akses dari panitera.

Karena jaminan terhadap kebebasan pers memiliki kausalitas dengan perlindungan wartawan. Tak ada gunanya ada kemerdekaan pers, tapi wartawan tidak merdeka dalam melakukan pekerjaan dan kegiatan jurnalistik sesuai tuntutan profesinya.

Jadi kemerdekaan pers ada dalam rangka agar wartawan dalam menjalankan pekerjaannya untuk memenuhi hak atas informasi (right to information) dan hak untuk tahu (right to know) dari masyarakat yang notabene adalah menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya (obligation to fulfil).

Karena itulah, sebagaimana tercantum dalam Pasal UU 40 Tahun 1999, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Ada yang mengritik bahwa pasal ini tak jelas karena dalam penjelasannya hanya dikatakan bahwa “perlindungan hukum” yang dimaksud adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain mendapat perlindungan hukum, wartawan juga memiliki hak tolak dalam rangka untuk melindungi narasumber. Tidak semua profesi memiliki hak semacam ini. Kecuali hanya Wartawan. Dan masyarakat wajib memahami mekanisme penyelesaian atas Pemberitaan Pers yang merugikan.

Pers wajib mempelajari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers; dan Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers.

*Penulis Wakil Ketua Bidang Pembelan Wartawan PWI Lampung, Pimred Sinarlampung.com

Tinggalkan Balasan