Beriklan Dimasa Tenang Media Terancam Pidana Pemilu? - Sinarlampung.com

Beriklan Dimasa Tenang Media Terancam Pidana Pemilu?

Spread the love

Sharing is caring!

Bandar Lampung (SL)-Masa kampanye Pemilu 2019 berakhir Sabtu (13/4/2019). Terhitung Minggu (14/4/2019) hingga Selasa (16/4/2019), tahapan pemilu memasuki masa tenang. Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan, tak ada aturan khusus yang membatasi pemberitaan soal calon legislatif atau peserta pemilu.

Namun, informasi yang diberitakan terkait peserta pemilu harus memuat kepentingan publik. Pemberitaan tidak boleh memuat promosi peserta pemilu atau caleg tertentu. “Sejauh itu terkait dengan kepentingan publik, go ahead, silahkan diberitakan. Tapi, yang jelas jangan promosi soal partai, lantas kampanye terselubung beritanya, yang mengatakan ini prestasinya ini, ini prestasinya itu, enggak (boleh),” kata Yosep, dilangsir kompas.com, Sabtu.

Yosep menekankan, yang paling penting adalah pemberitaan tidak mengarahkan pada tarik menarik pendukung jelang pencoblosan. Tidak juga menggiring opini publik untuk memilih salah satu kandidat. Yosef juga mengingatkan supaya pers tetap memperhatikan kode etik jurnalistik.

“Misalnya, tiba-tiba ada tokoh sakit. Kemudian ada orang-orang partainya menengok, kemudian orang-orang partainya ngomong, ‘ini kesempatan kita untuk menengok kita gunakan untuk membangun silaturahim sesama partai dan semoga partai kita menang’, nah itu yang gitu-gitu enggak usah dikutip,” ujar Stanley.

Stanley menambahkan, pada dasarnya minggu tenang bertujuan untuk menurunkan tensi ketegangan antar pendukung maupun peserta pemilu. “Memang diatur supaya memberikan waktu kepada masyarakat untuk mengendapkan kembali (tensi), sebelum nanti pencoblosan hari Rabu,” kata Stanley.

Sementara Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar mengatakan satgas pemilu yang terdiri atas Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengawasi pemberitaan media selama masa tenang.

“Sanksinya dikembalikan ke Undang-Undang Pemilu, tindak pidana pemilu, bukan lagi etika kalau jelas aturan ada. Kalau ke Dewan Pers itu kaitannya sama etika, misalnya, itu di luar saat pemilu,” kata Djauhar, mengutip Kantor Berita Antara, Jumat (12 April 2019),

Djauhar menambahkan menyiarkan pemberitaan tentang peristiwa saat masa tenang tetap diperbolehkan, tetapi tidak boleh dikaitkan dengan aktivitas kampanye. Di Hari Tenang Media Dilarang Pasang Iklan yang berkaitan dengan Kampanye Caleg. (red)

Tinggalkan Balasan