Belum Direspon Bupati, Warga Tanjungrejo Pesawaran Kembali Unjukrasa Kasus Kades Mesum - Sinarlampung.com

Belum Direspon Bupati, Warga Tanjungrejo Pesawaran Kembali Unjukrasa Kasus Kades Mesum

Spread the love
Pesawaran (SL)-Tak ada respon Pemerintah Daerah atas tuntutan pencopok Kades Tanjungrejo yang terlibat skandal dengan Kaur Keuangan Desa waktu lalu, ratusan warga kembali aksi di depan Kantor Bupati Pesawaran, Senin (8/7). Mereka menyebut Kades Tanjungrejo Sanjaya mesum harus dicopot dan menyebut Bupati Dendi Ramadhona cemen, tak berani mengambil tindakan. 

Saat aksi, ratusan pengunjuk rasa sempat saling dorong dengan polisi pamong praja (pol-PP) setempat. Dendi Ramadhona akhirnya menemui pengunjuk rasa dan berjanji memproses tuntutan massa. Sebelumnya, para pengunjuk rasa melakukan aksi serupa. Mereka menuntut Dendi Ramadhona mencopot Sanjaya sebagai kepala Desa Tanjungrejo, Kecamatan Negerikaton, karena diduga asusila.

Massa mengancam akan menduduki depan kantor Bupati Pesawaran jika tidak ditemui oleh Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona,  terlihat  telah dipasang tenda di depan kantor Bupati Pesawaran. “Kami meminta agar Bupati Pesawaran melakukan pemecatan terhadap kades Tanjung Rejo karena telah melakukan perbuatan mesum dan terpergok oleh warga,” ujarnya salahsatu warga, Parmin.

Mereka menyesalkan bupati yang tidak kunjung mencopot Sanjaya dari jabatannya karena digerebek warga melakukan perbuatan tercela. Mereka tak ingin dipimpin kades mesum. “Bupati cemen, bupati cemen, bupati cemen,” teriak ratusan warga saat aksi.

Dihadapan massa, dendi Rhomadona meminta warga desa untuk bersabar karena masih dalam proses hukum. dan menyatakan bahwa Bupati sekarang tak main copot seperti bupati sebelumnya. “Saya akan mengambil kebijakan yang tidak bertentangan dengan hukum. Yakinlah, kami tidak diam. Saya pakai aturan, tak main trabas kongkol, nanti, saya yang kena proses,” kata Dendi.

Koordinator aksi Abdul Roni mengatakan aksi yang dilakukan murni aspirasi masyarakat. Massa akan aksi lanjutan lebih banyak lagi jika pemerintah daerah tidak memberikan keputusan sesuai dengan aspirasi masyarakat. (red)

Tinggalkan Balasan